0 Menantang Seleksi Ulang KPU - Bawaslu




SEJAK pertama kali diumumkan nama-nama tim seleksi (timsel) penyelenggara pemilu (KPU RI dan Bawaslu RI) oleh Presiden melalui Surat Keputusan Nomor 120/P 2021. Beberapa kelompok civil society menolaknya dengan keras, karena selain keanggotaan Timsel tersebut menyalahi unsur keanggotaan yang berasal dari pemerintah yang berjumlah 4 orang (seharusnya hanya 3 orang). Juga independensi ketuanya dipertanyakan, karena dahulu pernah menjadi bagian dari tim sukses Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019.

Gelagat timsel KPU-Bawaslu kala itu sudah mulai tercium boroknya. Kendatipun, Juri Ardiantoro sebagai ketua Timsel menampiknya dengan menyatakan “seluruh anggota timsel berkomitmen untuk independen, profesional, dan terbuka/transparan."

Objektivitas Timsel

Janji Juri Ardiantoro yang mengatasnamakan semua keanggotaan timsel, ternyata bertolak belakang dengan kondisi realnya. Terbukti, 606 peserta berguguran menyisakan hasil yang tidak objektif dan tidak terbuka. Tidak objektif, karena 606 peserta yang berguguran, bukan diukur secara mandiri berdasarkan perolehan nilai ujian pengetahuan berbasis Computer Assisted Test (CAT). Tetapi didasarkan pada akumulasi nilai CAT, makalah kepemiluan, dan tes psikologi dasar. Dua model ujian seleksi tersebut (makalah kepemiluan dan tes psikologi dasar) dapat dikatakan cenderung sebagai penilaian subjektivitas.

Ukuran soal bagus tidaknya makalah kepemiluan para peserta, lebih dominan pada unsur selera saja. Begitupun dengan tes psikologi dasar, sebagai deteksi kecerdasan dan kepribadian, berada dalam tingkat probabilitas, sehingga sulit dilepaskan unsur subjektivitasnya.

Dengan menggabungkan nilai dari ujian CAT, makalah, dan psikologi dasar, sangat jauh dari usaha untuk menghasilkan seleksi calon penyelenggara pemilu yang objektif. Peserta dengan mudah didongkrak nilainya dari penilaian makalah yang tergantung dengan selera timsel, meskipun pada ujian CAT mendapatkan nilai yang rendah.

Tentu berbeda, seandainya timsel menggugurkan peserta dengan penilaian CAT secara mandiri. Dengan catatan, setelah peserta selesai mengerjakan seluruh soal, nilainya dapat langsung dilihat di layar komputer (faktanya tidak begitu). Penilaian CAT mandiri, sangat objektif, terukur pula tingkat pengetahuan para peserta berkenaan dengan kepemiluan, kepartaian, wawasan kebangsaan, dan tata negara. Kalau dengan mekanisme yang demikian berjalan, peserta yang berguguran pasti juga akan menerima nasibnya dengan lapang dada.

Tidak Terbuka

Selain timsel KPU-Bawaslu tidak menerapkan prinsip seleksi yang objektif. Fakta realnya juga mengabaikan penyelenggaraan seleksi secara terbuka. Penilaian timsel yang sudah menggunakan metode kumulatif, dari 654 peserta menjadi 48 orang yang dinyatakan lulus, terdiri dari 28 calon anggota KPU dan 20 calon anggota Bawaslu. Tidak satupun peserta yang mengetahui nilai dan peringkatnya, sehingga dinyatakan lulus atau tidak lulus.

Pengalaman seleksi KPU-Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota selama ini. Para peserta yang sudah mengikuti tes CAT, selain dapat melihat nilainya masing-masing setelah selesai mengerjakan soal di layar komputer. Juga pada hari itu juga nilai para peserta ditempelkan pada papan pengumuman dari lokasi diselenggarakannya tes CAT. Nilai CAT para peserta juga diumumkan di media cetak lokal dan di media online.

Entah agenda dan kepentingan politik apa yang membebani para anggota Timsel KPU-Bawaslu, sehingga 654 calon anggota penyelenggara pemilu yang telah melalui proses ujian CAT. Hingga saat ini, publik pun tidak dapat mengakses dan membacanya nilainya secara langsung. Jika ada pihak-pihak yang menuding Timsel KPU-Bawaslu meloloskan peserta, karena pesanan kelompok elit politik tertentu. Jangan salahkan mereka, karena Timsel sendiri yang ingkar janji dan menyelenggarakan seleksi menyimpang dari prinsip objektif, transparan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pemilu (Pasal 23).

Ulang Seleksi

Saat ini bagi timsel KPU-Bawaslu, tidak ada pilihan lain jika hendak mengembalikan kepercayaan publik terhadap perekrutan calon penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri dan berintegritas. Yaitu seleksi harus diulang, dengan 654 peserta kembali mengikuti tes CAT. Berikut dengan metode pengguguran peserta, harus dengan penilaian CAT secara mandiri. Ini demi memenuhi ketaatan Timsel sebagaimana amanat Pasal 23 ayat 4 UU Pemilu, seleksi calon penyelenggara pemilu harus dilaksanakan secara objektif.

Desakan kepada Timsel, cukup membuka data nilai para peserta. Terhadap tuntutan tersebut, jauh dari harapan untuk mendapatkan calon penyelenggara yang kelulusannya memenuhi prinsip objektivitas. Bagaimana mau objektif, jika para peserta seleksi saja tidak bisa menyaksikan nilai CAT-nya kemarin, secara langsung di layar komputer, sebagai tempatnya mengerjakan soal-soal kepemiluan terkait.

Tuntutan agar timsel mengumumkan nilai para peserta, untuk saat ini justru akan membuka kecurigaan dan prasangka tindakan manipulatif. Demi menjaga nama baik keanggotaan timsel, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan mengubah nilai dari para peserta, apalagi para peserta seleksi memang tidak mengetahui nilai CAT-nya.

Bersamaan dengan itu, jika timsel memang berani mengulang seleksi calon anggota KPU-Bawaslu. Tidak perlu kembali mengadakan ujian atau tes makalah kepemiluan berbasis komputer. Karena selain metode tes tersebut, aplikasi penggunaannya cenderung sembrono, juga petunjuk aplikasi penulisannya kacau balau. Penilaian makalah semacam ini, tidak masuk akal bagi sebelas anggota Timsel bisa memeriksa secara teliti makalah para peserta seleksi yang jumlahnya berasal dari 654 orang. Masuk akalnya, mungkin penilaian tes makalah tersebut, kemarin hanya diperiksa oleh asisten dari para anggota Timsel.

Catur sukses elektoral 2024, timsel KPU-Bawaslu harus gentleman mengakui kesalahannya. Mereka harus berani mengulang seleksi penyelenggara pemilu dari ujian CAT secara objektif dan terbuka. Demi mencari penyelenggara yang dapat dijamin independensinya, tidak terbebani dengan tekanan politik. Demi penyelenggara yang jujur dan adil, tidak gampang disuap untuk memanipulasi suara peserta pemilu.*


Oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi
Alumni PPs Hukum UMI Makassar

Sumber Gambar:
promediateknologi.com


[Read More...]


1 Membenahi Sengketa Pilkada



Damang SH MH
Owner NegaraHukum.Com

Pilkada Mamuju dan Pilkada Luwu Timur sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sudah dapat dipastikan akan ada sengketa pemilihan yang diperiksa oleh masing-masing Badan Pengawas Pemilu daerah setempat. Di Kabupaten Mamuju, dua pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Habsi-Irwan & Tinah-Ado), sama-sama sudah mendaftarkan permohonannya pada 24 September dan 28 September 2020 kemarin. Sedangkan di Kabupaten Luwu Timur (Irwan-Rio Patiwiri), permohonan sengketa pemilihannya terdaftar di Bawaslu pada 25 September 2020.

Lain dengan Pilbup Mamuju, Pilbup Luwu Timur, lain pula dengan Pilwali Makassar. Di Kota Makassar kali ini, tak ada lagi sengketa, seperti dahulu kala ketika Dani-Indira dihempaskan dari gelanggang pemilihan.

Tulisan singkat ini, tentu bukan untuk mengulas peluang kemenangan pasangan calon yang telah mengajukan permohonan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Tetapi akan terkonsentrasi pada koreksi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) berikut dengan turunan regulasi lainnya, yang dalam hemat Penulis perlu pembenahan.

Rasio Waktu

Pertama-tama, tentang rasio waktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu. Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Perbawaslu No. 2/2020 menegaskan permohonan sengketa pemilihan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Untuk penggunaan termin tiga hari kerja memang tidak ada masalah, mengingat dalam Pasal 154 ayat 2 UU Pemilihan sudah demikian pemaknaan tentang batas hari yang digunakan. Begitupun dengan konsideran Putusan MK Nomor 18/PUU-XVIII/2020, sangat berdasar proses dan tahapan pemilihan (baca: sengketa) menggunakan hari kerja sebagai bentuk pengecualian.

Namun tentu berbeda atau akan menjadi perdebatan, tentang frasa “sejak” dalam pasal tersebut. Sebab dengan berdasarkan Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Juknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan dimaknai berbeda dari arti leksikalnya. Dalam Juknis yang telah ditetapkan Bawaslu, rasio penentuan hari pertama, bukan pada hari dikeluarkannya Keputusan KPU, tetapi pada hari berikutnya.

Ilustrasi sederhananya, 23 September merupakan hari penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, maka hari pertama terukur mengajukan permohonan sengketa jatuh tempo pada 24 September. Konsekuensi yuridisnya, karena batas waktu mengajukan permohonan sengketa menggunakan hari kerja, maka tentu waktu tiga hari sebagaimana yang dimaksud, tanggal: 24 (kamis), 25 (Jumat), 26 & 27 (Sabtu-Minggu tidak dihitung karena hari libur), 28 (Senin, hari terakhir pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu sampai pukul 24.00 waktu setempat).

Secara yuridis, beleidsregel yang dibentuk oleh Bawaslu RI sesat penalaran. Frasa “sejak” merupakan kata yang sudah jelas maknanya, “pada saat itu,” bukan setelah itu. Termin “sejak” tidak perlu lagi ditafsirkan lebih jauh dari makna sesungguhnya, demikian postulat hukum memberi bendungan, Interpretatio Cessat In Claris, Jika teks atau redaksi UU telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali, berarti penghancuran.

Tegasnya, Juknis yang saat ini lebih ditaati oleh seluruh Bawaslu di daerah dari pada UU Pemilihan, bahkan menyimpang dari Perbawaslu yang dibuatnya sendiri, Bawaslu RI telah melakukan penafsiran bebas, sebebas-bebasnya tanpa landasan teoritis, dan diluar logika hukum (Interpretation Est Perversio).

Bawaslu RI dalam menjalankan fungsinya sebagai pembentuk UU, untuk dirinya sendiri (self regulator body), kurang pendalaman - untuk tidak mengatakan kurang pengalaman. Mengapa Bawaslu RI sebelum menetapkan Juknis tidak belajar dari Putusan MK Nomor 105/PUU-XIII/2015, tentang Putusan Pengujian Pasal 157 ayat 8 UU Pemilihan, bukankah dalam putusan tersebut mengenai batas waktu pemeriksaan sengketa hasil pemilihan, perihal termin “sejak diterimanya permohonan,” termaknai sejak dicatatnya perkara dalam buku register perkara konstitusi (BRPK). Bagaimanapun, Bawaslu RI dan Bawaslu di daerah harus kembali pada khittahnya, memahami dan melaksanakan ketentuan undang-undang secara konsisten.

Objek Sengketa

Kedua, hal yang perlu pula dipikirkan dan perlu secepatnya ditindaklanjuti, sebab ini menyangkut kepentingan peserta pemilihan. Yaitu ada dua bentuk keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota (KPU), yang menjadi pengecualian dari objek sengketa pemilihan di Bawaslu, diantaranya: keputusan KPU sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran pemilihan (rekomendasi), dan keputusan KPU sebagai tindak lanjut dari (putusan) Bawaslu atas sengketa pemilihan (Vide: Pasal 5 huruf a dan b Perbawaslu No. 2/2020).

Bayangkan saja, jika ada Pasangan Calon didiskualifikasi gegara rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota. Kepadanya tidak bisa mengajukan sengketa di Bawaslu, tetapi pada saat yang sama untuk mengajukan sengketa TUN Pemilihan di PTTUN, tiketnya dia harus membawa putusan Bawaslu, dimana kala itu dia bertindak sebagai pemohon yang ditolak permohonannya oleh Bawaslu. Demikian syarat yang dilimitatifkan baik berdasarkan UU Pemilihan maupun berdasarkan Perma No. 11/2016.

Pada prinsipnya ketentuan dalam Perbawaslu a quo sudah hampir benar, tidak relevan Bawaslu mengadili perkara yang sudah diadilinya, apalagi terkesan ada konflik kepentingan (Nemo Judex Idoneus In Propria Causa). Hanya saja yang perlu dibenahi, untuk pelanggaran administrasi yang sudah tertangani oleh Bawaslu, tidak boleh lagi tertangani lagi melalui permohonan sengketa.

Kemudian, untuk putusan Bawaslu yang mengabulkan permohonan Pemohon, dimana berdampak pada pembatalan pasangan calon, sepanjang masih ada upaya hukum oleh Termohon (KPU), termasuk atau apalagi pihak terkait (Paslon yang dibatalkan berdasarkan putusan Bawaslu). Kepada mereka saat masih menggunakan upaya hukum tersebut, putusan Bawaslu tidak boleh dieksekusi atau ditindaklanjuti dahulu oleh KPU. Demikian fungsi KPU bersama Bawaslu, menjaga pemilihan yang jujur serta berkeadilan (Dmg).*
[Read More...]


4 Kita Berhasil Melawan Covid-19




Sumber Gambar: kemkes.go.id

BOLEH jadi, di luar sana begitu banyak kalangan keberatan dengan pemilihan judul artikel ini, di balik bertambahnya angka pasien covid-19, yang hingga kini sudah menembus angka ribuan. Tapi mohon dengan segala hormat, izinkan saya memancangkan kata “optimisme,” bahwa sesungguhnya kita telah berhasil melawan virus ganas mengerikan, pengirim kabar kematian itu. 

Saya mencoba untuk mengambil bagian dari ratusan juta penduduk Indonesia, mengajak kepada siapa saja, mari kita mengakhiri kutukan, kebencian, kepada pemangku kepentingan soal penanganan dari penyebaran virus, covid-19. Sudah saatnya kita membangun soliditas, bertanya kepada diri kita, apa yang kita bisa perbuat guna mencegah atau setidak-tidaknya menghentikan wabah virus corona di negeri ini. 

Bangun Optimisme 

Soal berapa jumlah orang yang terinfeksi virus corona, Orang Dalam Pemantuan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), korban terinfeksi yang sembuh atau bahkan yang meninggal. Ya…! cukup kita tahu saja, tidak perlu kita mendistribusikan dan/atau menyebarkannya lagi melalui laman-laman media sosial. 

Toh apa juga gunanya kita menyebarkannya. Pun kalau itu dengan maksud agar tidak ada orang lain yang tertular. Bukankah memang sedari awal, kita sudah dianjurkan untuk menjaga jarak (sosial/pshycal distance), bahkan dari kemarin sudah diharapkan agar cukup tinggal di dalam rumah saja (stay at home). 

Tidak rasional, kalau dengan alasan siapa korban korona selanjutnya, lalu kita kemudian bisa menjaga jarak dengan orang tersebut, sebab memang kita secara keseluruhan di luar rumah sudah dianjurkan menjaga jarak. 

Untuk yang sudah positif, bukankah dia sudah diisolasi, atau diperintahkan agar mengisolasikan diri. Untuk ODP & PDP, juga tidak perlu dikhawatirkan, asal penuhi anjuran pemerintah, sekali lagi, jaga jarak. 

Yang dibutuhkan saat ini, adalah membangun optimisme. Marilah kita belajar dari segudang pengalaman dan penelitian yang menghebohkan betapa besarnya kekuatan optimisme menjadikan sejumlah orang meniti kesuksesan. Mungkin kita pernah mendengar, bagaimana besarnya kekuatan optimisme, sehingga orang-orang yang sakit, sudah lama menghuni rumah sakit, ia menjadi lekas sembuh karena rasa optimisme, akan masih panjang umurnya. 

Dugaan itu tidak berlebihan, sebab diamini oleh Donald Cole, ahli kesehatan masyarakat dari institut kesehatan kerja, di Toronto, Kanada. Cole, dari hasil penelitian panjangnya, kemudian menyimpulkan bahwa terdapat pertalian erat antara sistem kekebalan tubuh dan pola pikir. Hati yang riang, banyak ketawa, dan pikiran lapang tanpa stres akan membuat sel-sel sitem kekebalan bekerja lebih giat melawan penyakit. Hasilnya, kesembuhan lebih cepat datang. 

Teruntuk dan mereka yang berkeyakinan keberadaan Tuhan, bahkan agama apapun dari mereka. Tidak ada yang menafikan, bahwa dikabulkannya doa oleh Yang Maha Kuasa, tidak lain dan tidak bukan pula karena faktor optimisme. 

Sesuatu yang mustahil, akan menjadi mungkin, bahkan terwujud, juga sudah banyak dibuktikan oleh para ilmuwan. Bagamaimana dengan Albert Enstein, juga dengan Thomas Alfa Edison, temuannya menggemparkan dunia, karena optimisme yang dibangun oleh mendiang ibunya. 

Bangkit! 

Kita pasti bisa bangkit dari jerat covid-19 ini, kita hanya butuh orang baik yang selalu menebarkan optimisme. Pilihan hidup seorang dokter paru-paru, dr. Handoko Gunawan adalah contoh bagaimana kita untuk memulai dan menyatakan kita berhasil melawan Covid-19. Dia mengabdikan hidupnya untuk merawat pasien korona, pulang hingga jam 03.00 dini hari. Sempat divonis positif terinfeksi covid-19, namun sehari setelah itu ia dinyatakan sembuh. Bolah jadi, kesembuhan dr Handoko, karena optimismenya bisa menyembuhkan banyak pasien korona. Simaklah kata-katanya yang sempat viral, “Kalau saya mati, juga engga apa2, sudah tua, masih bisa lakukan hal berguna bagi orang banyak,” 

Tak kurang dan tak lebih, saya berkeyakinan optimisme itu pula yang sedang dibangun oleh Prof. Idrus Paturusi, di tengah kondisinya berada di ruang isolasi covid-19, beliau menyatakan melalui surat ringkasnya, kita bisa seperti Wuhan, yang berhasil memerangi Covid-19. Bayangkanlah saudara-saudara, tim medis, relawan, dokter, perawat, dan paramedis, kalau kelak kita bisa seperti Wuhan, akan banyak orang terharu, berbaris dengan tertib pada jalan2 yang dilalui kendaraan para relawan. Kita akan dielu-elukan, malah mereka tak sungkan bersujud untuk melepaskan kepergian kita. 

Dari sini, kita akan mulai berkata, kita berhasil melawan covid-19. Bergetar hati kemanusiaan ini, begitu masih banyak berlimpah ummat manusia yang peduli dengan sesama. Seorang pengusaha asal Parepare, menjual dua mobil milik pribadinya, untuk bagikan masker gratis. Anak SMKN 5 Palu yang memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) untuk RSU Undata. 

Pada saat yang sama, di DKI Jakarta, Anies Baswedan selangkah lebih awal telah menyediakan fasilitas penginapan kamar hotel, untuk seluruh tenaga medis, dokter dan perawat pasien covid-19. Selain meraka disediakan penginapan, juga dijamin kebutuhan makan, dan kebersihan kamar yang digunakannya. Dan tak ketinggalan, Gubernur Sulsel. Nurdin Abdullah, melakukan hal serupa. Seluruh tenaga medis covid-19, telah disiapkan pula fasilitas hotel dan makanan. Ada hotel Grand Sayang, ada hotel Soetomo. 

Para tenaga medis, presiden, gubernur, bupati, walikota, untuk saat ini butuh kekuatan dan penyemangat berupa optimisme dan prasangka baik agar bisa terus bekerja. Covid-19 hanya bisa dilawan dengan soliditas, mustahil dengan ego sektoral. 

Yakin dan percaya saja, bahwa covid-19 ini, benar adanya akan lekas berlalu sebagaimana yang diramalkan oleh Michael Levitt, pemenang Nobel sekaligus ahli biofisika Stanford itu. Dengan syarat, tetap jaga jarak.




Oleh: 
Damang Averroes Al-Khawarizmi









[Read More...]


23 Karena Putusan MA, KPU Korupsi




Saya berkeyakinan hingga saat ini bahwa rasuah yang menjerat salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE) adalah murni hanya dilakukan seorang, tanpa melibatkan komisioner secara keseluruhan. Tidak butuh pendalaman lebih lanjut untuk membuktikan hal itu. Cukup menelusuri dari konsistensi semua komisioner KPU yang tidak tergoda untuk mengganti Riesky Aprilia (RA) dengan Harun Masiku (HM) yang memang suaranya berada di urutan buncit. 

Pasca penolakan terakhir KPU untuk tetap mempertahankan RA sebagai anggota DPR RI, di tanggal 7 Januari 2019, lalu WSE masih menagih sisa uang suapnya dari HM melalui Agustiani Tio Fridelina (ATF). Adalah indikasi kalau WSE tidak punya kekuatan mempengaruhi komisioner lainnya. Beliau hanya mengambil manfaat tapi tidak mampu memberikan keuntungan bagi orang yang telah menyuapnya. 

Proporsional Terbuka 

Peristiwa suap yang menimpa WSE jangan dijadikan sebagai ajang untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Atau pemikiran lainnya untuk kembali mengadopsi sistem proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif. Justru, dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, peluang untuk terjadinya korupsi bisa dicegat lebih awal. 

Pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak serta keputusan KPU yang bersifat kolektif kolegial adalah rumus menutup peluang korupsi. Bisa dibayangkan, sekiranya partai politik bebas menentukan kursi atas calon yang telah diusungnya dalam kontestasi, kemudian cukup KPU memberikan persetujuan dan pengesahan. Korupsi berjamaah sudah dapat dipastikan terjadi antara calon, partai politik (terutama ketua umum, sekretaris jenderal) dan KPU. Calon yang berlimpah rupiah akan menyogok partai politik dan KPU, sehingga melenggang mulus ke Senayan. Ujuk-ujuknya kemudian, parlemen akan dihuni kumpulan para gundik, calon penilap uang rakyat. 

Putusan MA 

Naluri kekuasaan dan keserakahan bagi manusia memang tidak mengenal kata selesai. Desain pemilu dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak sebagai hadiah MK untuk rakyat Indonesia, kembali dibajak. 

Beruntung KPU RI tidak ikut terbajak dari sekelompok elit yang menggunakan senjata putusan MA tentang pengujian PKPU No 3 dan No 4 Tahun 2019. Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, pada pokoknya telah menggeser sistem proporsional terbuka yang sudah dianut dalam UU Pemilu. 

Pengujian PKPU yang digawangi oleh Ketua Umum dan Sekjen PDI P, setidak-tidaknya menunjukkan masih ada partai politik yang tidak suka dengan sistem proporsional terbuka. 

Dan kendatipun permohonan uji materil itu selanjutnya dikabulkan sebagian oleh MA, perlu diberikan catatan. Keliru MA mengabulkan permohonan Pasal 54 ayat (5) huruf k, huruf l Juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Bahwa suara sah dari calon yang meninggal dunia harus “….dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon….” 

Ketentuan dalam PKPU sebelumnya, mengatur bahwa suara dari caleg yang meninggal dunia, adalah menjadi milik partai. Putusan MA tidak begitu, sah untuk calon yang meninggal dunia, kemudian suara dari calon yang meninggal dunia dialihkan oleh partai politik ke calon yang disuka, terserah kepada partai politik mau mengalihkan suara terbanyak itu ke calon siapa saja, biar yang tidak memenuhi syarat sebagai calon peraih suara terbanyak kedua misalnya, bisa dialihkan. 

Patut kembali dipertanyakan independensi MA saat mengabulkan permohonan tersebut. Putusan MA a quo telah mendistorsi nomenklatur PKPU Nomor 3, PKPU Nomor 4, dan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagai satu kesatuan perundang-undangan. Begitu dinyatakan bahwa “suara sah yang meninggal dunia adalah suara sah partai politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon” maka penentuan caleg terpilih dalam hal calon yang mendapatkan suara terbanyak meninggal dunia dialihkan ke calon peraih suara berikutnya di PKPU Nomor 5 Tahun 2019, akan menjadi teks hukum yang mati. 

Pada saat yang sama Pasal 426 ayat 3 UU Pemilu yang mengatur tentang calon terpilih yang meninggal dunia digantikan oleh calon peraih suara terbanyak berikutnya. Juga akan menjadi “barang mati” gara-gara perolehan suara dari yang meninggal dunia dialihkan ke calon yang dikehendaki oleh partai politik pengusung. 

Pasal 54 ayat 5 huruf k dan l serta Pasal 55 ayat 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 adalah ketentuan yang sudah ideal, harmonis dengan Pasal 426 UU Pemilu, termasuk sudah harmonis dengan PKPU Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2019. Datang Putusan MA, justru memporak-porandakan cara penghitungan suara dan cara penentuan caleg terpilih yang selama ini dibangun dengan susah payah, agar sejalan dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. 

Nyata sekali di depan mata, putusan MA itu hendak memaksa kita kembali ke sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional tertutup. Partai politik diberikan kebebasan sebesar-besarnya menentukan caleg terpilih, meskipun tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan. 

Dari situlah sebenarnya dimulai, WSE terjaring OTT KPK. Putusan MA dijadikan sebagai bargaining position partai politik untuk “memaksa” KPU mengganti RA dengan HM. Dan karena Putusan MA itu tidak diindahkan, HM melalui Saeful (SAE) dan ATF menyusupi seorang komisioner yang berinisial, WSE. Untung saja, pagar keputusan KPU masih menganut kolektif kolegial. Jika tidak, habis sudah riwayat KPU dari jegal korupsi berjamaah.

Sumber Gmabar: https://www.republika.co.id/

[Read More...]


Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors