0 Perginya Anak Bangsa: Gayatri Wailisa



Sumber Gambar: viva.co.id
Kita hampir ditenggelamkan dengan berita politik, seputar transisi pemerintahan, riuh gedung Senayan dalam perebutan kekuasaan, hingga detik-detik pelantikan presiden dan wakil presiden (Jokowi-JK). Begitu pesta digelar meriah.

Di saat yang sama pula pemberitaan amat dahsyat, adalah pesta pernikahan Rafy Ahmad dan Nagita Slafina yang di blow up oleh beberapa siaran TV swasta. Bahkan pesta artis gagah itu menghabiskan waktu 24 jam, hanya menyoal seputar dirinya saja terus menerus.

Tidak ada yang salah sebenarnya dengan dua tema pemberitaan tersebut. Namun yang patut disayangkan adalah tidak adanya pemberitaan yang seimbang. Media sudah termakan“candu” kapitalis, hingga melupakan aspek kemanfaatan pemberitaan buat publik itu sendiri.

Adalah anak bangsa yang bernama lengkap Gayatri Wailisa, disaat sakratul maut mnenjemputnya, tak ada pemberitaan yang “live” dari stasiun TV sedianya langsung kita bisa saksikan. Tak ada pemberitaan sedahsyat pesta meriah pernikahan Rafy Ahmad.

Hal ini sangat jauh bertolak belakang dari dua pemberitaan yang bernuansa “pesta” itu. Kabar meninggalnya Gayatri pertama kali dilansir melalui media online Jakarta dan Kaskus dengan mengutip konfirmasi Mantan Panglima Kodam XVI/ Pattimura Mayor Jenderal Eko Wiratmoko pukul 20.00 WIB di RS Abdi Waluyo (23/10/014).

Ada apa sebenarnya dengan diri kita? Ketika jauh lebih perihatin dan takut ketinggalan berita keseharian dari artis ternama, dibandingkan berita kematian anak secerdas Gayatri (yang menguasai 14 bahasa asing).

Bisa dikatakan, mungkin kita sama sekali tidak peduli, bahkan abai atas kelebihan anak asal Ambon Manise itu. Padahal, jika ditelisik lebih jauh kehidupan Gayatri, ada banyak hikmah, keistimewaan yang dapat menjadi teladan untuk kita.

Saya sendiri ketika pertama kali, membaca berita duka kematian Gayatri dari media online. Diberitakan kalau beliau meninggal, karena terjadi pendarahan pada otaknya, hati saya remuk, bulu kuduk saya berdiri, membayangkan anak bangsa yang “layu” sebelum menggapai semua harapannya, hanya untuk mengabdi demi bangsa dan negerinya, saatnya dijemput oleh maut.

Siapa Gayatri?
Sebelumnya tak ada yang kenal Gayatri, namun berkat salah satu program TV swasta (Metro TV) “Kick Andy”, Gayatri popularitasnya kemudian melesat bak meteor, hingga seluruh warga di negeri ini pada mengenalnya.

Simaklah anak yang masih berumur 15 tahun waktu itu, ketika memeraktikan banyak bahasa asing di Kick Andy, beberapa orang dari luar negeri yang hadir di acara Kick Andy, tiba-tiba bulir air mata mereka tak mampu tertahan, dikala menyaksikan Gayatri berkali-kali “pindah bahasa” saat memperkenalkan diri dan segala prestasinya.

Gayatri ternyata adalah Alumnus SMA unggulan Siwalima Ambon. Dia lahir di Ambon 31 Agustus 1995 dari pasangan seorang tokoh religius Deddy Darwis Wailissa, seorang pengrajin kaligrafi dan Nurul Idawaty, wanita keturunan Bugis yang tinggal di JL. Sultan Babula Waihong, kota Ambon.

Gadis ini terlahir meski dari keluarga sederhana. Dia terus menggali segala bakat yang ada dalam dirinya hingga mampu menguasai bahasa asing dengan baik. Diantaranya: bahasa Inggris, Italia, Spanyol, Belanda, Mandarin, Arab, Jerman, Perancis, Korea, Jepang, India, Rusia, China hingga bahasa katalog. Salah satu mimpinya adalah hendak menjadi seorang diplomat, tapi sayang seribu sayang, begitu maut terlalu cepat merenggutnya.

Hingga berbagai “gelar” kemudian menjuluki dirinya, ada yang menyebutnya “Doktor Cilik”, ada pula yang menyebutnya sebagai “anak ajaib”. Dan memang benar gelar demikian, karena bagaimana mungkin nalar sehat dapat membenarkan, anak yang masih tergolong sangat belia, tapi telah mendunia, kala berhasil masuk seleksi untuk menjadi duta anak mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Dari seleksi itu, akhirnya ia terpilih mengikuti seleksi mewakili Indonesia menjadi duta ASEAN untuk anak 2012-2013. Gayatri kemudian terpilih mewakili Indonesia ke tingkat ASEAN dan mengikuti pertemuan anak di Thailand dalam Convention on The Right of The Child (CRC).

Terplihnya Gayatri sebagai ‘duta anak” merupakan nafas awal, mulainya “detak jantung” dari semua anak-anak di negeri ini untuk disuarakan hak-haknya. Bukankah setiap tahun banyak anak-anak yang tidak terlindungi hak-haknya, hingga terjadi peganiayaan, pemukulan, bahkan hingga pembunuhan anak-anak yang kelak akan menjadi penerus dalam memegang estafet kepemimpinan di negeri ini? Gayatri telah berhasil membuktikan perjuangan itu, mewakili salah satu anak Indonesia, punya arti penting. Kemana bangsanya kelak akan mendayung?

Duka Untuknya
Kini apa yang tersisa buat Gayatri? Mungkin benar pepatah “gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama”. Ya, Gayatri hanya meninggalkan nama, kebaikan dan segala kelebihannya. Adalah Anak yang patut dicontoh, dteladani oleh anak-anak kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Bukan hanya anak yang seumur dengannya, mulai dari anak sekolah dasar, menengah, bahkan seorang yang sudah menyandang gelar sarjana-pun, bukan sebuah kemunafikan jika ingin memiliki kapasitas setaraf Gayatri.

Maka di bulan ini, kita punya pemimpin baru yang bernama Jokowi-JK. Semoga upaya memecah kementerian pendikan menjadi dua bagian, sekaligus revolusi mental yang terus digelorakannya. Adalah bahagian dari keseriusannya untuk melahirkan gayatri-gayatri baru untuk Indonesia hebat.

Indonesia, bahkan semua dunia, ketika anak kelahiran Ambon itu mampu menunjukan kepada kanca internasional, bahwa bahasa adalah bukan sekat bagi setiap orang di dunia untuk menjadi pembeda. Kita semua patut melelehkan air mata untuknya, ini merupakan duka anak bangsa, tidak bisa diprediksi entah kapan lagi akan lahir anak sehebat dia. Selamat tinggal Gayatri Wailisa, senyum manismu akan terus dikenang oleh bangsa ini. Semoga engkau tenang dalam pembaringanmu, karena di sanalah masa yang abadi untukmu. (*)


Oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi
Mantan Aktivis HMI MPO Komisariat FH Unhas
[Read More...]


0 Merayakan Kematian Demokrasi



(Artikel Ini Juga Muat diharian Fajar Edisi 1 Oktober 2014)
Ketika demokrasi mati, tewas di parlemen, justru dia sedang “cuci tangan”. Dengan pembelaan diri, tidak turut serta dan tidak turut melakukan pembantuan dalam peristiwa kematian demokrasi. Seperti pembunuh yang berusaha mengelak, dengan menampilkan kesedihan dan berurai air mata, agar gelagatnya tidak terbongkar. Benar-benar drama panggung pembunuhan yang cukup sempurna, dia telah melakonkannya dengan baik.


Dini hari, menjelang subuh, riuh dari gedung Senayan terus bergemuruh. Anak-anak kala itu yang akan menjadi penerus bangsa di negeri ini masih pada tertidur. Hanya sebagian orang yang mungkin peduli dengan bangsa ini, sedang menahan kantuk mereka, guna menanti putusan akhir sang wakil rakyat yang mereka masih percaya.

Dan tibalah masa pada waktunya, saat Fraksi Partai Demokrat yang diharapkan mengunci “kemenangan’ Pilkada langsung ternyata memilih bermanuver, fraksi Demokrat Walk Out dari rapat paripurna.

Kemudian bersamaan dengan itu, bukan hanya suasana gedung senayan menjadi gaduh, tetapi kita yang ikut menyaksikan pentas demokrasi Senayan, sontak hati langsung menjadi gundah-gulana. Harapanpun kemudian menjadi “ciut”, bahwa mustahil opsi Pilkada langsung akan “menang”. Lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP) mereka kuat dan tangguh untuk dikalahkan.

Benar demikian, kubu pendukung Pilkada langsung hanya memperoleh 135 suara. Sementara kubu pendukung Pilkada via DPRD berhasil memperoleh suara jauh selisihnya dibanding kubu pendukung Pilkada langsung, yaitu 226 suara.

Kematian Demokrasi

Di kala malam merangkak fajar, atas kabar kemenangan yang didendangkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Itu bukan kemenangan yang pantas dirayakan. Namun kematian yang harus dikabarkan, sebagai kematian demokrasi yang telah digembok, diamputasi, disunat, dirampas, bahkan dibunuh oleh wakil terhormat kita.

Lalu rakyat di seluruh pelosok tanah air, berduka. Mereka tidak sungkan meluangkan waktu, datang berduyun-duyun di depan gedung Senayan, hanya untuk melampiaskan duka dan tangisan mereka. Ini adalah kematian, tidak ada salahnya jika air mata turut meleleh, saat menyaksikan demokrasi yang telah diperjuangkan “berdarah-darah” kini menemui ajalnya.

Aksi mereka tidak berhenti sampai di situ saja, sekumpulan orang di depan gedung Senayan, masing-masing meletakan rangkaian bunga. Dan gedung parlemenpun, akhirnya menjadi “nisan” kematian demokrasi.

Ironisnya, kematian itu tidak semua orang berempati. Di tempat yang berbeda, ada pula segerombolan pembunuh demokrasi justru merayakannya.

Diantara mereka, ada hadir golongan suci yang membawa misi kenabian, hadir pula golongan reformis yang telah mempertaruhkan banyak “nyawa” melayang, karena dahulu kala pernah memperjuangkan “demokrasi”. Tetapi kini oknum bersangkutan malah membunuhnya. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka pada bersorak-sorak, menggelar pesta-pora “kemenangan”, merayakan kematian demokrasi, saat banyak rakyat yang merintih, karena hak-hak mereka telah di rampas, dan karena “daulat ” miliknya telah dibunuh.

Di saat yang sama pula, ketika rakyat banyak berharap pada satu “dewa penolong”. Apa lacur “sang dewa” pun bermuka durja. Alih-alh diharapkan menjadi “juru selamat” justru dialah “pemubunuh berdarah dingin”.

Ketika demokrasi mati, tewas di parlemen, justru dia sedang “cuci tangan”. Dengan pembelaan diri, tidak turut serta dan tidak turut melakukan pembantuan dalam peristiwa kematian demokrasi. Seperti pembunuh yang berusaha mengelak, dengan menampilkan kesedihan dan berurai air mata, agar gelagatnya tidak terbongkar. Benar-benar drama panggung pembunuhan yang cukup sempurna, dia telah melakonkannya dengan baik.

Lalu ia berkelakar, akan melakukan pembelaan terhadap korban pembunuhan demokrasi. Di garda terdepan ia akan berdiri tegak memperjuangkan hak-hak para korban dari pemubunuh demokrasi tersebut.

Ini patut diwaspadai oleh rakyat kita, karena alih-alih diharapkan sebagai tim pembela, justru nantinya akan menjadi “musuh dalam selimut”. Maka dari itu mulailah waspada dari sekarang.

Kematian Banal

Selain itu, ada hal yang ganjil dari kematian demokrasi pada “jumat keramat” dini hari kemarin. Di dalamnya ada kematian demokrasi, tetapi kenapa ada segelintir orang yang merayakannya?

Mereka pada tertawa terbahak-bahak, sedang melampiaskan kebencian dan rasa dendam yang berlipat-lipat. Ada apa sesungguhnya? Inikah balasan terhadap rakyat yang “menjatuhkan” mereka dari mimpi untuk meraih panggung kekuasaan, tetapi apa daya justru mereka “terperosok” dalam jurang kekalahan?

Kalau benar demikian, inilah kebencian yang tidak akan ada juntrungnya. Dan terus akan membawa “petaka” krisis kemanusiaan di negeri ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh John Gunn (Yasraf Amir Piliang: 2007, P. 335) bahwa kebencian terjadi karena ikatan positif atau perekat (sosial, kultural, spiritual) dalam bentuk cinta, persahabatan, kasih sayang, dan saling pengertain telah hancur. Bahwa hancurnnya ikatan-ikatan itu, kelak akan menggiring masyarakat ke arah sifat-sifat kebencian (hatred), atau kemarahan yang akhirnya membawa masyarakat ke arah budaya kekerasan atau kekejaman.

Jika ada yang bertanya, benarkah sekarang terjadi kekerasan demikian, sebagai imbas terbunuhnya “demokrasi”. Jawabannya; benar terjadi. Secara kasat mata memang kekerasan itu tidak nampak, tetapi dalam ruang-ruang virtual, tidak sengaja mungkin kita telah melakukannya.

Karena gejolak kesedihan atas kematian demokrasi. Ada banyak orang “melampiaskan” amarahnya di jejaring sosial. Kata-kata, caci-maki, kebencian, hingga ancaman pembunuhan dihantarkan dalam jutaan bit-bit informasi. Ada pembunuhan karakter terhadap aktor-aktor yang ditengarai terlibat dalam pembunuhan demokrasi, ada rekayasa wajah terhadap tokoh-tokoh yang sedang mereka benci. Bahkan ada perkumpulan di media sosial, yang tidak ada seorangpun bisa membendungnya melalui hastek #shameonyouSBY.

Ini semua penting dimaknai, bahwa merayakan kematian demokrasi. Akan melahirkan perayaan-perayaan baru, melalui media sosial. Pembunuhan bukan hanya terjadi dalam wajah dan fisik semata, tetapi karakterpun bisa dibunuh berkali-kali. Kesimpulannya; kematian demokrasi akan melahirkan kematian-kematian baru.

Bahkan kematian kemudian menjadi peristiwa banal sebagai sesuatu yang gampang, ringan, dan sesuatu yang murah. Kematian menjadi strategi yang disebut Baudrillard di dalam “Fatal Strategies” sebagai strategi kesia-siaan (banal strategi), sebagai kematian yang ringan.

Pada saat itu, mereka tidak mau ambil pusing lagi, dengan makna kemanusiaan dibalik kematian; mereka tidak mau tahu dengan hikmah yang dapat ditarik di balik peristiwa kematian; mereka tidak mau peduli dengan kebenaran yang ada dibalik kematian. Kematian telah tercerabut sama sekali dari konteks moral; kematian telah terlepas sama sekali dari konteks kemanusiaan. Kematian telah menjadi “objek kematian” seperti sikat gigi atau sabun mandi. Demikianlah peringatan kematian yang dipesankan oleh Octavio Paz sebagaimana diceritakan ulang oleh Yasraf Amiri Piliang dalam bukunya “Dunia yang Berlari Mencari Tuhan-tuhan Digital”. Semoga ini dapat menjadi renungan kita bersama, di tengah gemuruhnya demokrasi, telah dibabat habis oleh penguasa yang bertindak lalim, keji, dan kejam terhadap demokrasi itu sendiri. (*)








[Read More...]


0 Duka Demokrasi Rakyat Indonesia




(Artikel Ini Juga Muat di harian Tribun Timur Makassar, 27 September 2014: Suara rakyat tidak selamanya berbanding lurus dengan wakilnya di parlemen. Konstelasi politik di parlemen yang begitu cair dan dinamis, sulit dibaca mana anggota DPR yang mengatasnamakan rakyat, dan mana yang sekedar menggunakan kata rakyat sebagai “lipstik” bibir saja.


Oleh; Damang Averroes Al-Khawarizmi
Akhirnya putusan politik yang telah lama dinanti berakhir dengan kemenangan atas dominasi Koalisi Merah Putih (KMP). Semuanya telah jelas berdasarkan hasil rapat paripurna yang digelar secara maraton sampai dini hari kemarin (26/9/14). RUU Pilkada disetujui mayoritas parlemen menjadi UU Pilkada, dengan menggunakan sistem Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

Melalui rapat paripurna itu pula telah membenarkan prediksi sejumlah pengamat. Bahwa dianutnya kelak pemilihan kepala daerah secara langsung ada di tangan Fraksi Partai Demokrat. Dan di babak penentu, detik-detik terakhir, ternyata Fraksi Demokrat memilih walk out, karena opsi pemilihan langsung yang ditawarkan dengan sepuluh perbaikan ditolak.

Kubu pendukung Pilkada langsung, pun akhirnya meradang, terutama PDIP dan dua rekan koalisinya (PKB dan Hanura). Karena penentu kemenangan Pilkada langsung yang disuarakan oleh PDIP, otomatis akan kalah telak, di saat fraksi Demokrat memilih walk out.

Itu terbukti, kubu pendukung Pilkada langsung yang terdiri dari PDIP, PKB dan Hanura hanya mengumpulkan 135 suara, jumlah itu termasuk pecahan 11 suara dari fraksi Golkar yang membelot, dan 6 suara dari Partai Demokrat yang bertahan untuk tinggal menggunakan hak konstitusinya.

Sangat jauh selisihnya, jika dibandingkan dengan kubu pendukung Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, yang terdiri dari Gerindra, PAN, PPP, Golkar,dan PKS, mereka unggul dengan mengumpulkan 226 suara (selisih 91 suara).

Duka Rakyat

Terlepas dari itu semua, bagaimanapun putusan politik tersebut dianggap sangat tendensius. Karena kemenangannya merupakan efek Pilpres 2014, yang dituding sebagai tindakan mengepung koalisi Jokowi-JK kelak. Kita harus menghormatinya sebagai proses politik yang telah dipilih oleh wakil-wakil kita.

Kendati mayoritas rakyat tetap mendukung Pilkada Langsung berdasarkan hasil survey LSI: bahwa ada kurang lebih 81 persen rakyat Indonesia yang mendukung Pilkada langsung. Tetapi itu tidak dapat menjadi ukuran, parlemen akan selalu membawa aspirasi rakyat.

Suara rakyat tidak selamanya berbanding lurus dengan wakilnya di parlemen. Konstelasi politik di parlemen yang begitu cair dan dinamis, sulit dibaca mana anggota DPR yang mengatasnamakan rakyat, dan mana yang sekedar menggunakan kata rakyat sebagai “lipstik” bibir saja.

Warga negara Indonesia boleh berkabung, boleh berduka atas pencabutan hak konstitusioanal ini, yang telah diperjuangkannya berdarah-darah dengan semangat reformasi. Setelah sepuluh tahun menggunakan hak untuk memilih sendiri kepala daerahnya di jantung-jantung daerah. Kini dengan “kegagapan” parlemen yang masih menyimpan rasa amarah dan dendam kekalahan Pilpres 2014, rakyatlah menjadi korbannya.

Dengan berbagai dalih Pilkada langsung, katanya berbiaya mahal, memicu konflik horizontal, hanya melahirkan kepala daerah korup. Rakyat seolah-olah dipersalahkan, rakyat dituding semuanya belum dewasa berdemokrasi, sehingga terlalu gampang “dibodohi” oleh para elit.

Adalah sebuah logika yang tidak tepat, jika rakyat dipersalahkan, kemudian haknya dirampas begitu saja. Kalau dengan alasan Pilkada langsung, hanya akan melahirkan Kepala Daerah korup; Mengapa pula hak politik rakyat itu yang dicabut? Bukankah lebih pantas Kepala Daerah yang terbukti melakukan korupsi, harus dicabut hak politiknya melalui putusan pengadilan?

Dengan sewenang-wenangnya, anggota DPR yang menyetujui Pilkada via DPRD telah bertindak sebagai “hakim pengadilan”. Tidak hanya mencabut hak politik satu/dua orang, tetapi jutaan rakyat Indonesia yang telah dicabut haknya.

Entah kapan lagi hak politik rakyat itu akan dipulihkan. Rakyat hanya bisa menerimanya sebagai konsekuensi politik. Rakyat ternyata telah salah dalam memilih wakil-wakilnya karena kini melukainya.

Demokrasi telah didekonstruksi dalam “lingkaran setan” cukup melalui bahasa dan kuasa. Rakyat tidak mampu berbuat apa-apa, selain berduka menatap para wakilnya memecundangi demokrasi yang berbalut kesucian itu.

Menuju MK

Memang ini belum berakhir dalam rangka memperjuangkan daulat rakyat, karena masih tersedia sarana hukum untuk mengujinya melalui Mahkamah Konstitusi. Hanyalah MK sebagai satu-satunya “juru agung” diharapkan dapat mengembalikan hak-hak konstitusional rakyat. Hanyalah MK yang bisa “mengobati” duka mendalam demokrasi yang telah dikoptasi oleh sejumlah kepentingan saat ini.

Tetapi dalam hemat penulis, saya termasuk orang yang pesimis, jika UU Pilkada kelak diuji di MK. MK kemungkinan besar akan menolak gugatan untuk kembali kepada Pilkada Langsung.

Mengaca dari Putusan MK Nomor 97/ PUU-XI/ 2013, tegas memutuskan bahwa dirinya tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa Pilkada.

Sudah dapat diduga lebih awal, cukup dengan melihat pertimbangan hukum MK saja dalam putusan tersebut, bahwa MK telah mengeluarkan Pilkada sebagai rezim pemilu berdasarkan Pasal 22 E UUD NRI 1945. Dan arti lebih lanjut pemilu langsung hanya untuk DPR, DPD, DPRD. Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada untuk pemilihan Kepala Daerah.

Kecuali MK berpendapat lain, dengan memiliki keberanian untuk menafsirkan Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945. Dengan melihat filosofi dasar lahirnya Kepala Daerah dan Presiden yang tidak dapat dipisahkan dari unsur daulat rakyat, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Maka masih ada peluang, kemungkinan MK akan memutuskan Pilkada menggunakan sistem langsung yang dipilih oleh rakyat.

Melibatkan Publik

Kalau toh nantinya Pilkada melalui DPRD yang harus kita terima bersama. Jika MK tidak kunjung mengembalikan hak rakyat itu, melalui Pilkada langsung. Duka mendalam demokrasi jangan dibiarkan terlalu lama mendera. Perlu dipikirkan jalan tengah, agar Kepala Daerah terpilih bukan Kepala Daerah yang dipasung oleh kepentingan elit (baca; DPRD).

Semua Calon kepala daerah yang diusung oleh Anggota DPRD, harus diuji publik, agar jelas rekam jejak mereka. Termasuk publik harus dilibatkan pula dalam proses seleksi atas semua calon Kepala Daerah yang akan diusung oleh Partai Politik. Semua itu penting dilakukan agar kepala daerah yang terpilih, tidak dipasung oleh DPRD, tetapi bekerja untuk kesejahteraan rakyat. (*)












[Read More...]


0 Koalisi Tanpa Syarat



Judul tulisan ini muncul, adalah bukan kehendak bebas dari dalam diri saya untuk menuangkannya. Semuanya terjadi secara kebetulan, karena permintaan teman-teman FB, untuk turut berkomentar. Disaat kemarin, Presiden dan wakil Presiden terpilih (Jokowi-JK), mengumumkan struktur kabinetnya. Katanya terdapat 18 jumlah kementerian dari kalangan profesional dan 16 kementerian dari kalangan profesional partai.

Sayapun memilih untuk tidak mengirimkan tulisan ini ke media cetak dengan alasan; menjauhi dari niat mencari legitimasi, kebenaran hanya seolah-olah milik saya pribadi. Termasuk saya mengurangi berkomentar distatus teman-teman FB, lebih memilih untuk menuliskannya. Semuanya saya lakukan untuk tidak ikut dalam perdebatan kusir, ngawur, hingga saling mencaci maki saja.

Koalisi tanpa syarat! Ya...janji ini yang dilontarkan dahulu kala oleh Jokowi. Kemudian memunculkan peristiwa lain yaitu: Jokowi kini seolah-oleh ingkar janji terhadap kata-kata yang pernah diucapkannya, dan pernah dicatut oleh publik janji tersebut.

Pertanyaan kemudian yang muncul dari makna termin “koalisi tanpa syarat”: Apakah koalisi tanpa syarat adalah mengeliminasi semua calon kabinet dari unsur partai politik? Jika ini maksudnya, sebuah kemustahilan dengan beberapa catatan yang bisa membantahnya. Oleh konstitusi sudah mengunci bahwa tidak mungkin ada calon presiden dari nonpartai. Hanya partai politik diberikan “previlege constitution” uantuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Selanjutnya lebih ketat lagi partai politik hanya dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden jika memenuhi syarat presidential threshold berdasarkan UU Pilpres. Itu artinya, melalui persyaratan konstitusi dan UU Pilpres disinilah “keniscayaan” yang harus diterima, awal munculnya jatah-jatahan kekuasaan (dalam hal ini kementerian). Sekarang, salahkah jika mengangkat menteri dari partai politik yang telah ikut serta berkoalisi mengantarkan terpilihnya presiden dan wakil presiden tersebut? Jawabannya, bisa menjadi salah sekiranya partai-partai politik yang ikut berkoalisi itu hanya mau bergabung, jika dari awal sudah mempersyaratkan harus punya jatah menteri, apalagi tanpa memandang kapasitas dari calon-calon menteri yang merupakan dari unsur partai politik. Sebaliknya, benar tindakan merekrut anggota menteri walaupun dari unsur parpol, jika memenuhi in the right person in the right place.

Perlu teman-teman ketahui, merupakan pendapat yang keliru jika mengatakan anggota partai politik adalah perusak pemerintahan hingga tidak dapat terbentuk kabinet efektif atau kabinet ahli (zaken cabinet). Bahkan jika partai politik dikelolah dengan sebaik-baiknya, sistem kaderisasinya jelas, rekrutmen anggotanya dari orang-orang capable, justru di sanalah kita akan menadapatkan calon-calon pejabat publik yang berintegritas lagi aksaptabel untuk mengurusi pemerintahan.

Salah satu yang memunculkan “ketidakpercayaan” kita terhadap partai politik, tidak lain disebabkan pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, yakni ketika semua anggota kabinetnya yang terseret dalam pusaran korupsi ternyata berasal dari anggota partai. Nah, salah satu pintu terbukanya korupsi dari menteri yang merupakan unsur parpol, sebab menteri tersebut masih menjadi pengurus atau angggota di struktur partai politiknya. Logikanya, oleh karena ada tuntutan partai politik untuk menyetor dana partai bagi anggota-anggotanya, praktis anggota kabinet yang dari unsur parpol harus melepaskan jabatannya dari keanggotaan, agar tidak lagi ada tuntutan penyetoran dana ke partai, yang memicu terjadinya perbuatan korupsi. Saya kira ini hal yang sulit untuk dilakukan oleh Jokowi suatu waktu nanti, untuk menuntut kabinetnya yang dari unsur parpol melepaskan keanggotaannya. Karena itu, sebelum mengumumkan nama-nama untuk kementerian Jokowi-JK kelak, sebaiknya tidak perlu mengangkat menteri, yang tidak mau melepaskan jabatannya di keanggotaan partai.

Terkait dengan kabinet efektif dan ramping, juga dipertanyakan teman-teman. Apakah jumlah menteri 34 termasuk ramping? Padahal jumlah itu sama dengan KIB sebelumnya. Ramping tidaknya postur kabinet perlu dimaknai, bahwa "porto folio" kabinet itu hadir karena sesuai kebutuhan. Seperti Wamen yang dulunya mendominasi KIB jilid II, kemudian oleh Jokowi menghapuskannya, dan hanya menyisakan Wamen untuk kementerian luar negeri, saya kira ini sudah bagian dari perampingan kementerian. Untuk mengkritisi kabinet tersebut efektif atau tidak, jelas harus dinanti dahulu kinerja semua kementerian itu. Yang bisa diamati melalui rapor kerja tiap-tiap kementerian.
Damang Averroes Al-Khawarizmi

Di atas segalanya, semua argumen ini, saya serahkan kepada teman-teman untuk mengkritisinya dalam satu tulisan pula. Apa makna dari kalian perihal “koalisi tanpa syarat”. Apakah haram Kabinet dari unsur Parpol? Padahal banyak juga kader-kader terbaik dari parpol yang kiranya dapat mengurusi pemerintahan. Ataukah kita sepakat semua menteri sudah mestinya berasal dari kalangan profesional (akademisi, pekerja, pengusaha) tanpa lagi ada embel-embel partai politiknya. Apakah ada jaminan pula menteri-menteri dari kalangan profesional suatu waktu tidak korup. Jika saudara punya jawaban, sebaiknya menteri tidak perlu dari kalangan parpol berarti anda telah berhasil mengunci mulut M. Tiroq; bahwa dalam sebuah kebinet ada “kaki politisi” dan “kaki tekhnokrat/profesional” yang lazim disebut kabinet bifurkrasi. SEKIAN
[Read More...]


Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors