0 Ayam Jantan Penabur Rindu (Refleksi Milad Ke-60 Universitas Hasanuddin)



Kala malam merangkak fajar, riuh ayam jantan perkasa kini kembali menjagakan anak rantau dengan mersik kokoknya. Dari timur sedang terlirih bait-bait rindu, mereka yang telah melangkah jauh, perlahan dan pasti terpanggil kembali, tuk menemui tanah lapang dan kampung halamannya, di Universitas Hasanuddin (Unhas). Kampus kebanggaan kita semua.

Dan biarpun duka mendekam dalam nestafa, sekalipun layar terbentang surut kita berpantang, tetapi siapalah anak yang dibesarkan dalam rahim gagah berani, selama usia belum diusaikan oleh maut, tiada tenggelam di lautan, semuanya pasti akan rindu untuk merajut pertemuan di altar suci nan menawan itu.

Cerita kemudian meruah nan asa masa lalu, enam puluh tahun silam, 10 September 1956, Universitas Hasanuddin pertama kalinya diresmikan oleh wakil presiden RI pertama pula, Drs. Muhammad Hatta. Momentum 10 September itu kemudian tak pernah disia-siakan, dirayakan tetapi tidak menjadi lupa untuk selalu memancangkan Unhas yang jaya selalu.

Seakan menguak segala memori itu, Wakil Presiden RI, H. Mumahammad Jusuf Kalla, walau Makassar juga Unhas sebagai tanah permai kelahirannya, ia kembali merajut memori 60 tahun silam, antara JK dan Hatta sama-sama Wakil Presiden datang berkunjung ke markas ayam jantan dari timur itu. JK dan Hatta juga memiliki kesepadanan sebagai ekonom yang namanya sudah mendunia.

Entah mengapa, sang proklamator kemerdekaan itu pula, Ir. Soekarno yang begitu dikenal lihai menggali falsafah kebangsaan, ketika berpidato di Gubernuran Makassar (1954) menyarankan agar nama “Sultan Hasanuddin” yang tiada lain sebagai pahlawan nasional sekaligus raja Gowa XVI (1654-1670) kepincut untuk mengabadikannya dalam pendirian universitas negeri yang pertama itu di Ujung Pandang (sekarang Makassar). Demikianlah sebab-musabab sehingga orang di kampung, orang di kota, pada ramai menuntun anaknya agar menjadi bahagian dari Universitas Hasanuddin.

Universitas Hasanuddin telah menghapus segala dinding perbedaan, anak kampung dan anak kota sama-sama berhak mengenakan jas merah kebesaran guna memanggul cita-cita nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tak ada lagi permusuhan, kebencian; Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar dipertemukan dalam satu gelanggang merah, raihlah cita-citamu, tunjukan keberanian dan akal cerdasmu, terampil demi pertiwi Indonesia.

Sekelumit fakta telah tersaji di depan mata, anak-anak Unhas, alumni Unhas selalu dan selalu memperteguh kehormatannya, paentengi sirimu, malu jika tidak behasil. Falsafah itu kemudian telah mengantarkan banyak alumni Unhas memegang jabatan strategis di segala lini, mulai dari tingkatan lokal hingga nasional.

Sederet nama dan cerdik pandai Universitas Hasanuddin telah membahanakan kokok ayam jantan seanteror Indonesia, Jusuf Kalla dengan kemahiran pikirnya sebagai Wapres RI, Amran Sulaiman Menteri Pertanian di Kabinet Kerja Jokowi-JK, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si, D.fm sebagai Hakim Konstitusi RI, Sir Laode Syarif sebagai komisioner anti rasyuah (KPK).

Tak kurang dan tak lebih, telah banyak pula anak-anak muda Unhas sebagai sastrawan cukup dikenal di medan nasional. Siapa yang tak kenal dengan AAN Mansur ketika salah satu puisinya diabadikan dalam film AADC II, siapa pula yang tak kenal dengan novelis seperti dul abdul rahman dengan beberapa karyanya (Pohon-pohon Rindu, Daun-daun Rindu, Perempuan Poppo, Sarifa, Sabda laut, La Galigo) telah menjadi bacaan menarik untuk seluruh anak-anak Indonesia. Ada lagi, lelaki penggenggam puisi postmo dengan pintas kearifan wajah Bugis Makassar, Aslan Abidin. Inilah yang semakin memadatkan kalau anak-anak jebolan dari kampus berlogo ayam jantan perkasa itu, sukses di luar sana. Sayangnya, kerap kita lupa melirik mereka, di saat Unhas menaburkan segala rindu syahdu kejayaannya.

Tepian Rindu

Ayam jantan bertadu syahdu, bukan hanya milik para petinggi yang kuasa. Suara dan ringkih kokoknya tak ada garis perbedaan untuk membangunkan semua “majikannya.” Di altar tepian rindu, ada alumni Unhas yang sukses membangun rumah tangga yang sakinah, ada alumni Unhas yang menggoreskan penanya untuk ibu pertiwi, ada alumni Unhas memancangkan tangan manusiawinya menolong rakyat papa.

Dan tepian rindu itu akan memecah haru bahagia, seandainya mereka, semuanya berbaur dalam satu nama kebesaran, kampus merah, Universitas Hasanuddin. Di sini ada pemimpin, di sini ada pujangga, di sini ada politikus, di sini ada negarawan, di sini ada ibu rumah tangga, di sini ada rohaniwan. Tampilkanlah mereka semua, sebab kerinduannya akan menaburkan semangat pemberani untuk calon generasi muda berikutnya.

Walau mentari memanas, keringat mengucur dahi, anak-anak Unhas tak pernah dilanda putus asa. Indonesia adalah ibu pertiwi, Unhas juga adalah ibu pertiwi. Wajah kemayunya akan memintas segala perbedaan, ibu cantik yang rindu pada anaknya, anak yang rindu pada ibunya, hendak kembali dalam pelukan sang bunda tapi karena “egoisme” apa daya pertemuannya tak kesampaian.

Mari melepaskan segala ego kepalsuan, singkirkan setiap pagar-pagar pembatas diantara kita. Unhas sudah jaya, Unhas sudah mandiri, Unhas sudah juara, Unhas sudah populer, Unhas tidak lama lagi akan mendunia. Kelak jika ia menjadi “World Class University” jangan kita memicingkan mata, lalu di belakang diam-diam kita tersenyum sambil mengelus dada, Unhasku aku rindu padamu yang dahulu.

Kembang akan selalu mekar dan menyebarkan semerbak mewanginya dimanapun ia tumbuh. Ayam jantan tak akan pernah berhenti “mengumandangkan” kokok “cerdas dan gagah beraninya” selama mentari masih terbit dari ufuk timur juga cahaya kebenaran dan kejujuran masih kita genggam erat bersama di tepian rindu itu. Ayam jantan penabur rindu, di pagi cerah senja nan teduh, nyiur beringin memancangkan bakti padamu selalu, terima, terimalah cinta dan cita kami.

Met Milad Unhas ke-60. * 
Sumber Gambar: http: makassar.tribunnews.com

[Read More...]


0 Petani Sinjai, Kapan Merdeka?




Sebelum saya mendeda haru-birunya sederet petani Sinjai yang masih sengsara, belumlah ia merdeka. Izinkan saya memohon lagi berterima kasih pula kepada Harian Tribun Bone atas dimuatnya tulisan ini. Seribu maaf pula kepada semua warga Bone atas pemberian kesempatan kepada penulis, mengurai segala pekik permasalahan petani Sinjai yang masih jauh dari kata sejahtera. Penulis bukanlah anak yang dilahirkan di tanah Bone, akan tetapi sepengatahuan saya selama ini, Harian Tribun Bone juga beredar di Sinjai, sebagai harian yang terbaca oleh jajaran Pemkab Sinjai (Bupati dan DPRD), sehingganya menjadi layak kalau melalui media ini saya kembali “berkhalwat” dengan mereka.

Toh antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai dua keturunan serumpun (Bugis), bertetangga, juga banyak mengandalkan petani sebagai penopang ekonomi daerahnya. Oleh karena itu, menceritakan nasib derita petani Sinjai sama saja hikmatnya memperjuangkan senasib sepenanggungan dari mereka, ditakdirkan sebagai petani (di bone dan di Sinjai) dalam mengelola kekayaan alam yang melimpah ruah di negerinya sendiri.

Petani Sinjai

Fokus ke petani Sinjai. Di daerah ini (Kabupaten Sinjai), walaupun luas wilayahnya dalam keadaan secukupnya (sijai-jai) harus diakui kalau kebesaran Ridho Allah Yang Maha Kuasa, dengan iklim panas-dingin, curah hujan tinggi, maka potensiallah pengembangan cocok bertanamnya.

Di tahun 1990-an hingga tahun 2003, banyak petani di Sinjai mengalami kejayaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya petani membangun rumah bertingkat, rumah batu permanen, ada yang membeli mobil, ada yang naik haji, hingga tak bisa terhitung berapa jumlah anak-anak petaninya berderap langkah menuju kota Makassar, Jakarta, Yogyakarta, bahkan ke luar negeri menimba ilmu di beberapa perguruan tinggi ternama.

Dan sayup-sayup kejayaan itu perlahan runtuh, memudar. Lahan pertanian yang dulunya menjadi “pergantungan nasib” mereka, tidak dapat diandalkan lagi. Berpuluh-puluh hektar tanaman pertanian terserang hama dan penyakit. Tanaman kakao mereka diserang hama penggerek buah, buah kakao menghitam sehingga tidak layak panen dan dijual lagi. Demikian juga yang terjadi pada tanaman lada (merica), juga diserang busuk akar, sehingga pohonnya tiba-tiba mati kering mengenaskan.

Dalam keadaan itu, banyaklah petani yang beralih menanam cengkeh, tapi apa daya pohon cengkeh kadang juga mati sebelum masa panennya tiba, sebab tidak dapat bertahan dikala musin kemarau tiba yang berlangsung selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan.

Saya sebagai anak petani, pastinya merasa tak punya pemimpin di negeri kami sendiri, walaupun selalu datang memilih mereka yang mengatasnamakan calon Bupati dan Calon Anggota DPRD. Dua jajaran dalam institusi pemerintahan itu, kerap saya merasakan bukanlah wakil kami. Perhatian yang ditunjukan melalui kinerja untuk warganya yang berprofesi petani, sama sekali tidak ada. Berkali-kali saya atas nama pribadi, sebagai warga, anak petani yang sudah sarjana, menyurati sang Bupati Bapak Sabirin Yahya melalaui media sosial, facebook, twitter, tapi respon dan aksi kebijakannya seakan dihempas angin lalu. Dengan pongahnya Kabag Humas & Protokol Setdakab. Sinjai, Muh. Sabir Syur, S.Sos, malah saya dicap kekanak-kanakan di suatu harian lokal. Ternyata hanya anak-anak yang bisa berjiwa emas memikirkan nasib dan derita sesamanya yang ditakdirkan sebagai petani. Pemimpin yang dihujani amanah, ia memang dewasa, tapi menghuni rumah jabatan pun kadang tak dapat, ia sempatkan diri.

Kapan Merdeka?

Maka melalui hari kemerdekaan Indonesia yang ke -71 kemarin, inilah momentum yang tepat bagi saya mengingatkan kembali amanah yang diemban oleh sang Bupati Sinjai, Sabirin Yahya beserta dengan Anggota DPRD-nya. Kita bolehlah merayakan kemerdekaan sebagaimana pusat dan seluruh daerah menasbihkannya, dengan segala ritual doa lagi penghormatan kepada pahlawan yang telah membebaskan kita dari belenggu penjajahan.

Anda sebagai pemerintah daerah sebagaimana tercatat dalam undang-undang an sich, sebagai Bupati dan DPRD memegang tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan bagi warga petani di daerah sendiri, yang nasibnya masih terseok-seok, bahkan jalan ditempat.

Kapanlah warga Sinjai yang berprofesi sebagai petani dikatakan merdeka, kalau lahan pertanian yang menjadi penopang keluarga dan anak cucunya tak pernah diperhatikan oleh pemimpin daerahnya sendiri? Mereka tak ada kata kemerdekaan, hidupnya sengsara, pohon kakao, lada, karena diserang hama dan penyakit, mereka tak pernah patah arang. Ada yang menebang pohon kakaonya digantikan dengan tanaman lada dan/atau tanaman cengkeh, tetapi nasib deritanya sama saja, belum tiba masanya dipanen, mati lagi.

Apalah arti kemerdekaan bagi mereka, jikalau musim kemarau tiba, banyak petani yang mencari air guna menyiram tanaman pertaniannya. Berpuluh-puluh kilometer mereka berjalan sambil membawa air demi mempertahankan tanamannya dari ancaman kekeringan, badannya menjadi letih, tulang belakang terasa patah, demi tanaman pertanian yang diharapkan bisa menghidupi sanak keluarganya.

Seolah warga Sinjai tak punya Bupati, tak punya wakil di dewan. Kemerdekaan dari “perut yang masih kosong” ditentukan oleh warga Sinjai sendiri, bukan ditentukan oleh Bupatinya, bukan pula oleh anggota DPRD-nya. Jalan tani yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, justru petani sendiri yang bergotong-royong membangun jalan tani yang bisa memudahkan mengangkut hasil pertaniannya. Sama sekali tak ada peran dari kedua institusi yang terhormat itu.

Maka saat ini, wahai Bupatiku, anggota DPRD-ku, anda semuanya tidak dapat lagi mengelak, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani masih dalam perencanaan, dengan dalih usia pemerintahan masih seumur jagung.

Khusus untuk bapak Bupati, Sabirin Yahya, masa jabatan anda tinggal 1 (satu) tahun lebih. Saya mewakili seluruh warga Sinjai yang berprofesi sebagai petani, dua kebijakan yang perlu anda prioritaskan: Pertama, aktifkan Dinas Pertanian dan PTH Kabupaten Sinjai guna mengatasi hama dan penyakit tanaman lada, kakao dan cengkeh. Bimbing dan arahkan para petani Sinjai, cara bercocok tanam, cara mencegah penyakit yang selalu menimpa tanaman pertaniannya. Kedua, pemerintah Kabupaten Sinjai perlu pengadaan mobil tangki, sebagai persiapan menjemput musim kemarau, silakan dengan mobil tangki itu anda menjual air ke beberapa petani dengan harga terjangkau, sebab memang banyak petani yang butuh air untuk menyiram tanaman pertaniannya di kala musin kemarau sedang tiba.

Terima kasih yang sebesar-besarnya jika permintaan tersebut ditindaklanjuti, tapi kalau sebaliknya saya hanya dianggap “radio rusak,” kekanak-kanakan, nasib anda ditentukan pada 2018 nanti. Baik Bupati maupun calon yang sudah menggadang-gadang diri untuk memimpin Sinjai, anda semua perlu tahu, bahwa destinasi dan pariwisata di daerah sebaiknya ditempatkan diurutan kedua. Hasil pertanianlah yang bisa membesarkan dan memerdekakan Sinjai, sehingganya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah, guna pembangunan selanjutnya (seperti pariwisata). Tea temmakua, pada idipa najaji.*


Oleh: 
Damang Averroes Al-Khawarizmi
Petani Sinjai yang Sudah Sarjana 
Opini: Tribun Bone, 19 Agustus 2017 
DAMANG AVERROES AL-KHAWARIZMI









[Read More...]


0 Merdeka dari Penjajahan Narkoba




Sederet pahlawan nasional gugur di medan peperangan, bersimbah darah demi kemerdekaan tanah air dan tekad kuat mengibarkan sang merah putih. Kini, tibalah pengulangan hari kemerdekaan itu yang ke-71. Tetapi sayang seribu sayang, eforia kemerdekaan Republik Indonesia juga bersamaan dengan kabar duka yang melanda sang dewi themis keadilan.

Air mata para “direh” mengucuri sang dewi themis (Θέμις), pedang di tangan kanannya menjadi tumpul dan tak bisa menebas penjahat kelas kakap, bandar besar Narkoba di negeri ini. Dengan mata tertutup, ia menjadi gampang diperdaya, cukup meraba duit milyaran, kelembutannya disalahgunakan. Harapan kemudian terjungkirbalikan, sedianya dengan mata tertutup, akan mengayomi dan memperlakukan semua orang sama di muka hukum, tetapi malah melindungi beberapa bandar besar ternama. Timbangannya tidak lagi adil, melainkan sudah miring “ke kiri” sebab mendahulukan kepentingan materi dan kuasa.

Perlahan-lahan spirit kemerdekaan guna menumbuhkan elat vital kepribadian bangsa oleh para printis sekaligus founding fathers kita terdahulu, terancam “jalan di tempat.” Legacy kemerdekaan yang ditinggalkannya tercabik-cabik oleh ulah para oknum penegak hukum dengan mengatasnamakan sang dewi iustitia.

Laksana halilintar di siang bolong, tulisan Haris Azhar “Pengakuan Busuk Seorang Bandit” yang tersebar di berbagai viral media sosial mengusik permadani segala lini penegakan hukum. BNN meradang, TNI melemas, Polri memanas, Ditjen Bea Cukai terluka teriris sembilu.

Pun ring satu di istana turut prihatin, masing-masing onderdil penegakan hukum dipaksa membuka “kotak pandora” yang bermain mata dengan beberapa bandar Narkoba. Hari kemerdekaan untuk yang kesekian kalinya, kembali ternoda dengan suara berisik Haris Azhar yang membeberkan pengakuan Freddy Budiman, ada bandit yang sudah memereteli penegakan hukum, hingga ratusan milyar mengalir ke ATM para pendekar keadilan.

Merdeka
Sudah berpuluh-puluh tahun negeri ini lepas dari kolonialisme, tetapi roh kebangsaan dan kerakyatan yang termanifestasikan dalam tubuh Pancasila makin tandus, ia tak pernah disiangi lagi dengan hujan keadaban.

Jangan pernah mengaku merdeka, kalau rasa kebangsaan hanya terurai dengan kibaran sang merah putih. Tetapi lupa untuk mengokohkannya dari merah putih yang melambangkan kekuatan gagah berani, suci lahir batin. Manalah Polri dikatakan berani, kalau beraninya hanya menangkap pengedar, tetapi takut pada bandit kakap alias bandar Narkoba. Pun harapan hanya akan menjadi “kembang tidur” jika suara hanya bergelora keras, menggelegar, di saat TNI melangsungkan upacara bendera, dan di saat yang sama mulutnya malah terkatup, senyap, alih-alih tersimpan sejuta asa mempertahankan kedaulatan negeri, tetapi faktanya melalui ujaran Freddy Budiman ke Haris Azhar : “TNI juga teman para Bandar.”

Dari sabang sampai Merauke, bolehlah berteriak kemerdekaan untuk sang merah putih, asalkan tubuh dan jiwanya tidak terjajah oleh kerasnya pengaruh Narkoba. Sebab mengapa? Narkoba kini bermutasi sebagai kolonialisme modus baru, melawannya bukan dengan semangat “bambu runcing,” bukan pula dengan bedil, meriam, tank, ataukah pesawat tempur. Siapa yang paling kuat menahan nafsu dan godaan, mereka inilah yang bisa berteriak merdeka, merdeka dari Narkoba. Tubuhnya kuat, punya visi, wataknya kemandirian, yang akan menerjang penjajahan para bandit Narkoba. Dialah generasi emas yang memikirkan nasib anak cucunya sebagai calon pemegang estafet kebangsaan.

Penjajahan Narkoba 
Tanah tumpah darah Indonesia sudah kita renggut dari bangsa penjajah, tetapi perang belum usai dengan hanya cukup sampai di sini. Pengakuan Freddy Budiman melalui Haris Azhar seyogianya menjadi peringatan bahwa lonceng peperangan Narkoba, harus dideringkan keras, sekeras-kerasnya, kalau niat dan perbuatan jahat para bandit Narkoba tak lama lagi akan berakhir. Benteng mereka harus segera diruntuhkan, taktik penyerangannya juga sudah harus dilumpuhkan.

Sudah saatnya BNN, TNI, Polri, dan Ditjen Bea Cukai menumbuhkan rasa kebangsaan. Nasionalisme atas kedaulatan Negara Republik Indonesia segera dipulihkan dengan menerapkan taktik jitu, tidak ada maaf dan ampun bagi para Bandit Narkoba, tutup semua pintu yang menjadi lahan peredaran barang haram mereka. Maka dengan sendirinya pabrik ekstasi dan shabu gulung tikar. Itulah masa benteng pertahanannya runtuh sebagai tanda kita telah menuai kemerdekaan dari ekspansi terselubung para penjahat Narkoba.

Konsistensi memerangi peredaran Narkoba perlu pula diketahui, tidak hanya dengan kata yang minim aksi, sebab tidak mungkin bebas dari penjajahan zat adiktif berbahaya, jikalau masih ada oknum penegak hukum yang berkonspirasi dengan para “big boss” Narkoba. Oknum yang seperti inilah harus dicari “batang hidungnya.” Hasil audit PPATK terkait adanya transaksi mencurigakan di salah satu oknum penegak hukum, sudah menjadi alarm bagi tiap-tiap institusi tersebut untuk bersih-bersih dari “mata-mata” para bandit Narkoba.

Ingat! Perang terhadap Narkoba tidak akan menuai kemerdekaan dari segala ancaman kehancuran anak bangsa, jikalau kita tidak berhasil mendeteksi “mata-mata” yang diselipkan oleh para bandit jahanam itu. Seorang pengkhianat pastilah berjiwa pengecut, tahunya hanya akan membocorkan rahasia, dan pada akhirnya kita bisa kalah di medan peperangan melawan Narkoba.

Freddy Budiman memang telah “dihabisi” di tiang eksekusi. Syukur-syukur karena hajatan perang atas darurat Narkoba, mau tidak mau Freddy harus menerima kematiannya, dan ia sudah mengenduskan sejumlah “pengkhianat” yang membuat kita semua bisa-bisa mati tersungkur karena kalah dalam memerangi Narkoba. Pun Haris Azhar tidak mendiamkan sejumlah pengakuan Freddy, ia rela dihujat, dimaki, dicaci, bahkan diancam akan dikirim ke “bui” karena mencemarkan nama baik beberapa badan umum yang ditudingnya memelihara sejumlah mata-mata para bandit.

Merah putih berkibar menyambut kemerdekaan dalam menapaki usianya yang ke-71, para pejuang kemerdekaan kita dahulu mati dalam kemuliaan karena peluru bedil, demi tanah dan tumpah darahnya. Maka warisan tanah air yang telah ditinggalkannya untuk kita semua, jangan sampai direnggut oleh para bandar besar Narkoba, di saat para penghuninya “tewas” mengenaskan gara-gara efek kecanduan Narkoba.

Tangkap dan penjarakan para “pengkhianat” itu. Warga negara bersatu padu dengan TNI, Polri, semuanya, untuk mempertahankan kedaulatan negeri dari segala akal bulus dan modus operandi para penjahat Narkoba. Merdeka dari penjajahan Narkoba, suci-bersih, lahir-batin, dengan tidak mengonsumsi Narkoba.

*Selamat HUT ke-71 untuk Indonesia.* 




Oleh: 
Damang Averroes Al-Khawarizmi
Mahasiswa PPs Hukum UMI & Owner negarahukum.com
 
Telah Muat di Harian Tribun Timur, 17 Agustus 2016
 


[Read More...]


1 Perombakan Kabinet dan Rekonsolidasi Politik (Oleh: BURHANUDDIN MUHTADI)



Jika dicermati lebih mendalam, perombakan kabinet (reshuffle) jilid kedua kali ini menegaskan perubahan narasi dan strategi politik Presiden Jokowi dibandingkan pada tahun pertama pemerintahannya. Ketika dilantik pada Oktober 2014, Jokowi memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk membentuk formasi kabinet berdasarkan kabinet minimalis.

Ketika dilantik pada Oktober 2014, Jokowi memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk membentuk formasi kabinet berdasarkan kabinet minimalis. Secara politik, Jokowi hanya bertumpu pada empat partai (PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura) dengan jumlah total kursi 37 persen di DPR.

Jokowi menjadi "presiden minoritas" dalam tiga lapis sekaligus (triple minority): figur baru yang langsung melejit di pentas nasional, tidak memiliki kendali atas partainya sendiri, dan hanya mengandalkan koalisi ramping di parlemen.

Ketika Jokowi berkomitmen lepas dari perangkap kartel, dia justru terbelenggu oleh segelintir oligarki (Muhtadi, 2013). Tahun pertama membuktikan bahwa menjadi triple minority president tidaklah mudah.

Bulan madu Jokowi dengan publik berakhir lebih cepat dari seharusnya setelah kontroversi penunjukan Kapolri pada awal 2015. Jokowi bukan hanya berhadapan dengan kekuatan oposisi yang dominan di DPR, melainkan juga tekanan yang mengimpit dari koalisi pendukungnya sendiri. Tingkat kepuasan publik merosot hingga 41 persen pada Juni 2015.

Meminjam istilah mantan Gubernur New York Mario Cuomo, Jokowi baru menyadari bahwa menjalankan pemerintahan tidaklah semudah membuat "puisi", tetapi juga harus mampu menarasikan "prosa".

Perombakan kabinet jilid kedua ini menjadi pertanda menguatnya kembalinya the ruling cartel (politik kartel) yang sejak lama menjadi karakter perpolitikan pasca reformasi (Slater 2004; Ambardi 2008). Sejak bergabungnya Golkar, PAN, dan PPP dalam koalisi pemerintah, Jokowi mengulang lagu politik lama dengan mendesain koalisi pemerintah yang mendapat dukungan mayoritas di DPR hingga mencapai 69 persen.

Namun, Jokowi tak punya banyak pilihan. Kehadiran Golkar dengan kekuatan 91 kursi di DPR mampu digunakan Jokowi untuk mengurangi dominasi PDI Perjuangan sehingga dia punya ruang manuver yang lebih leluasa untuk menjalankan agenda- agendanya agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Lebih presidensial
Setidaknya ada tiga signifikansi mengapa perombakan kabinet jilid kedua ini dilakukan. Pertama, dari sisi politik Jokowi perlu mengakomodasi dan "mengikat" Golkar dan PAN dalam jajaran kabinet. Kedua, dari segi timing Jokowi juga perlu segera melakukan perombakan kabinet karena waktu yang tersedia makin menipis sebelum lonceng berbunyi pada 2019 nanti.

Tak semua menterinya mampu menerjemahkan visi dan misi Jokowi dan mengikuti ritme kerja Presiden. Terakhir, saat ini adalah momentum yang tepat bagi Jokowi seiring dengan keberhasilan Jokowi memulihkan kepercayaan publik. Survei Saiful Mujani Research and Consulting pada Juni 2016 menunjukkanapproval rating Jokowi mencapai 67 persen.

Kabinet hasil perombakan kabinet menunjukkan titik tekan Jokowi pada masalah-masalah ekonomi. Pidato pengantar Jokowi kemarin yang menekankan masalah ekonomi, mengatasi kesenjangan dan pengangguran, membuktikan bahwa Jokowi secara politik sudah berhasil melakukan rekonsolidasi kekuasaan, baik di tingkat elite maupun massa, sehingga punya kepercayaan diri untuk lebih fokus mengurusi agenda ekonomi.

Masuknya nama besar, seperti Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, plus dipertahankannya muka-muka lama, seperti Darmin Nasution dan Bambang Brodjonegoro, memberi semacam garansi bagi pelaku usaha dan dunia internasional. Dalam pidato yang sama, Jokowi juga menekankan soliditas kabinet dan keinginan agar semua jajaran kabinet bisa bekerja dalam sunyi tanpa mengumbar kegaduhan yang tidak perlu. Ini pula yang mungkin menjelaskan mengapa nama-nama menteri yang sebelumnya dianggap menjadi biang kegaduhan terkena palu godam perombakan kabinet.

Ada komitmen kuat dari Jokowi untuk mengurangi kegaduhan (noise) sehingga publik dan dunia usaha mampu menangkap sinyal yang lebih jernih dan seragam dari pemerintah.

Menariknya, nama-nama menteri dari kalangan partai politik yang direkrut juga relatif ramah pasar. Airlangga Hartarto dan Enggartiasto Lukita bukanlah politisi nirkompetensi dan mereka memiliki jam terbang lama dalam bidangnya masing-masing. Perombakan kabinet terutama pada jajaran ekonomi seperti tepat menjawab pekerjaan rumah yang selama ini menjadi perhatian publik. Naiknya approval rating Jokowi hanya disokong oleh kemampuan pemerintah dalam menekan laju inflasi, meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Rapor Jokowi dalam mengurangi pengangguran, kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan pemerataan masih dinilai merah oleh publik.

Meskipun memberi perhatian besar pada masalah-masalah ekonomi, perombakan kabinet kali ini juga tak mengabaikan faktor politik. Golkar dan PAN masing-masing mendapat satu menteri, sedangkan mitra koalisi lama Jokowi juga tidak dikurangi jatahnya, kecuali Hanura. Terkesan Jokowi bermain aman ketika menyangkut konstelasi politik koalisi.

Masuknya Golkar dan PAN tidak mengambil jatah mitra koalisi yang sejak awal mengusung Jokowi. Nama-nama menteri dari parpol yang dirombak digantikan oleh figur dari partai yang sama tetapi memiliki kualifikasi yang diharapkan lebih mumpuni.

Lepas dari kesan main aman ini, Jokowi juga tak serta-merta tunduk pada keinginan partai pendukungnya. Nama Rini Soemarno yang sering kali diteriakkan oleh sebagian politisi PDI Perjuangan agar diganti ternyata masih dipertahankan. Golkar menjadi kekuatan terbesar kedua di parlemen juga hanya mendapat satu kementerian.

Seperti kurva pembelajaran, setelah hampir dua tahun menjadi presiden, Jokowi seperti makin memahami bagaimana melakukan komunikasi politik tanpa menciptakan riak-riak yang mengganggu konsolidasi kekuasaan. Seiring kesuksesan Jokowi melakukan rekonsolidasi politik di tingkat elite dan massa, sudah seharusnya dia tampil lebih presidensial dalam mengambil keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Bahaya politik kartel
Namun, alarm ancaman politik kartel tetap perlu dibunyikan. Katz dan Mair (2009, 755) menyatakan: "The cartel party is a type that is postulated to emerge in democratic politics that are characterized by the interpenetration of party and state and by a tendency towards inter-party collusion.... Competition between cartel parties focuses less on differences in policy and more on provision of spectacle, image, and theater."

Intinya, politik kartel akan membuat partai-partai cenderung melakukan kolusi kolektif untuk memperebutkan rente.

Terjadilah apa yang disebut Dan Slater sebagai "jebakan akuntabilitas" (accountability trap) di mana parlemen yang dikuasai oleh kubu pemerintah gagal melakukan fungsi-fungsi check and balances.

Dalam politik kartel, terjadi perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif, aroma promiscuous power-sharing (pembagian kue kekuasaan) terjadi dalam ruang-ruang tertutup secara masif dan anggaran publik menjadi bancakan bersama.

Sudah semestinya Jokowi menyadari potensi bahaya ini karena politik kartel ini justru malah menjauhkan Jokowi dari publik yang banyak menaruh harapan kepadanya. Koalisi pemerintah yang terdiri tujuh partai dan mencapai 69 persen atau 386 kursi dari 560 kursi di parlemen berpotensi menjadi kekuatan hegemonik yang bisa melumpuhkan sikap kritis DPR terhadap pemerintah.

Untuk itu, Jokowi tak perlu tergoda lagi menambah armada baru koalisi. Koalisi yang terlalu besar malah membuat langkah Jokowi kurang lincah karena harus menegosiasikan setiap kebijakan yang mau diambil kepada aktor yang makin banyak. Jokowi cukup melakukan disiplin koalisi yang kuat agar koalisi pemerintah yang mendukungnya efektif dalam menjalankan agenda pemerintahan.

Saat yang sama, Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat juga tak perlu tergiur untuk masuk dalam pemerintahan karena menjadi oposisi dan penyeimbang juga memiliki nilai kebajikan yang sama dalam berdemokrasi. Di atas segalanya, kalangan masyarakat madani (civil society) dan media juga harus terus-menerus menjadi watchdog agar pemerintahan Jokowi sukses mewujudkan janji-janjinya.



BURHANUDDIN MUHTADI 
DIREKTUR EKSEKUTIF INDIKATOR POLITIK INDONESIA DAN KANDIDAT PHD AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY (ANU) 
Artikel ini telah terbit di harian Kompas dalam versi cetak, edisi 28 Juli 2016. 

[Read More...]


Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors