0 Merayakan Kematian Demokrasi



(Artikel Ini Juga Muat diharian Fajar Edisi 1 Oktober 2014)
Ketika demokrasi mati, tewas di parlemen, justru dia sedang “cuci tangan”. Dengan pembelaan diri, tidak turut serta dan tidak turut melakukan pembantuan dalam peristiwa kematian demokrasi. Seperti pembunuh yang berusaha mengelak, dengan menampilkan kesedihan dan berurai air mata, agar gelagatnya tidak terbongkar. Benar-benar drama panggung pembunuhan yang cukup sempurna, dia telah melakonkannya dengan baik.


Dini hari, menjelang subuh, riuh dari gedung Senayan terus bergemuruh. Anak-anak kala itu yang akan menjadi penerus bangsa di negeri ini masih pada tertidur. Hanya sebagian orang yang mungkin peduli dengan bangsa ini, sedang menahan kantuk mereka, guna menanti putusan akhir sang wakil rakyat yang mereka masih percaya.

Dan tibalah masa pada waktunya, saat Fraksi Partai Demokrat yang diharapkan mengunci “kemenangan’ Pilkada langsung ternyata memilih bermanuver, fraksi Demokrat Walk Out dari rapat paripurna.

Kemudian bersamaan dengan itu, bukan hanya suasana gedung senayan menjadi gaduh, tetapi kita yang ikut menyaksikan pentas demokrasi Senayan, sontak hati langsung menjadi gundah-gulana. Harapanpun kemudian menjadi “ciut”, bahwa mustahil opsi Pilkada langsung akan “menang”. Lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP) mereka kuat dan tangguh untuk dikalahkan.

Benar demikian, kubu pendukung Pilkada langsung hanya memperoleh 135 suara. Sementara kubu pendukung Pilkada via DPRD berhasil memperoleh suara jauh selisihnya dibanding kubu pendukung Pilkada langsung, yaitu 226 suara.

Kematian Demokrasi

Di kala malam merangkak fajar, atas kabar kemenangan yang didendangkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Itu bukan kemenangan yang pantas dirayakan. Namun kematian yang harus dikabarkan, sebagai kematian demokrasi yang telah digembok, diamputasi, disunat, dirampas, bahkan dibunuh oleh wakil terhormat kita.

Lalu rakyat di seluruh pelosok tanah air, berduka. Mereka tidak sungkan meluangkan waktu, datang berduyun-duyun di depan gedung Senayan, hanya untuk melampiaskan duka dan tangisan mereka. Ini adalah kematian, tidak ada salahnya jika air mata turut meleleh, saat menyaksikan demokrasi yang telah diperjuangkan “berdarah-darah” kini menemui ajalnya.

Aksi mereka tidak berhenti sampai di situ saja, sekumpulan orang di depan gedung Senayan, masing-masing meletakan rangkaian bunga. Dan gedung parlemenpun, akhirnya menjadi “nisan” kematian demokrasi.

Ironisnya, kematian itu tidak semua orang berempati. Di tempat yang berbeda, ada pula segerombolan pembunuh demokrasi justru merayakannya.

Diantara mereka, ada hadir golongan suci yang membawa misi kenabian, hadir pula golongan reformis yang telah mempertaruhkan banyak “nyawa” melayang, karena dahulu kala pernah memperjuangkan “demokrasi”. Tetapi kini oknum bersangkutan malah membunuhnya. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka pada bersorak-sorak, menggelar pesta-pora “kemenangan”, merayakan kematian demokrasi, saat banyak rakyat yang merintih, karena hak-hak mereka telah di rampas, dan karena “daulat ” miliknya telah dibunuh.

Di saat yang sama pula, ketika rakyat banyak berharap pada satu “dewa penolong”. Apa lacur “sang dewa” pun bermuka durja. Alih-alh diharapkan menjadi “juru selamat” justru dialah “pemubunuh berdarah dingin”.

Ketika demokrasi mati, tewas di parlemen, justru dia sedang “cuci tangan”. Dengan pembelaan diri, tidak turut serta dan tidak turut melakukan pembantuan dalam peristiwa kematian demokrasi. Seperti pembunuh yang berusaha mengelak, dengan menampilkan kesedihan dan berurai air mata, agar gelagatnya tidak terbongkar. Benar-benar drama panggung pembunuhan yang cukup sempurna, dia telah melakonkannya dengan baik.

Lalu ia berkelakar, akan melakukan pembelaan terhadap korban pembunuhan demokrasi. Di garda terdepan ia akan berdiri tegak memperjuangkan hak-hak para korban dari pemubunuh demokrasi tersebut.

Ini patut diwaspadai oleh rakyat kita, karena alih-alih diharapkan sebagai tim pembela, justru nantinya akan menjadi “musuh dalam selimut”. Maka dari itu mulailah waspada dari sekarang.

Kematian Banal

Selain itu, ada hal yang ganjil dari kematian demokrasi pada “jumat keramat” dini hari kemarin. Di dalamnya ada kematian demokrasi, tetapi kenapa ada segelintir orang yang merayakannya?

Mereka pada tertawa terbahak-bahak, sedang melampiaskan kebencian dan rasa dendam yang berlipat-lipat. Ada apa sesungguhnya? Inikah balasan terhadap rakyat yang “menjatuhkan” mereka dari mimpi untuk meraih panggung kekuasaan, tetapi apa daya justru mereka “terperosok” dalam jurang kekalahan?

Kalau benar demikian, inilah kebencian yang tidak akan ada juntrungnya. Dan terus akan membawa “petaka” krisis kemanusiaan di negeri ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh John Gunn (Yasraf Amir Piliang: 2007, P. 335) bahwa kebencian terjadi karena ikatan positif atau perekat (sosial, kultural, spiritual) dalam bentuk cinta, persahabatan, kasih sayang, dan saling pengertain telah hancur. Bahwa hancurnnya ikatan-ikatan itu, kelak akan menggiring masyarakat ke arah sifat-sifat kebencian (hatred), atau kemarahan yang akhirnya membawa masyarakat ke arah budaya kekerasan atau kekejaman.

Jika ada yang bertanya, benarkah sekarang terjadi kekerasan demikian, sebagai imbas terbunuhnya “demokrasi”. Jawabannya; benar terjadi. Secara kasat mata memang kekerasan itu tidak nampak, tetapi dalam ruang-ruang virtual, tidak sengaja mungkin kita telah melakukannya.

Karena gejolak kesedihan atas kematian demokrasi. Ada banyak orang “melampiaskan” amarahnya di jejaring sosial. Kata-kata, caci-maki, kebencian, hingga ancaman pembunuhan dihantarkan dalam jutaan bit-bit informasi. Ada pembunuhan karakter terhadap aktor-aktor yang ditengarai terlibat dalam pembunuhan demokrasi, ada rekayasa wajah terhadap tokoh-tokoh yang sedang mereka benci. Bahkan ada perkumpulan di media sosial, yang tidak ada seorangpun bisa membendungnya melalui hastek #shameonyouSBY.

Ini semua penting dimaknai, bahwa merayakan kematian demokrasi. Akan melahirkan perayaan-perayaan baru, melalui media sosial. Pembunuhan bukan hanya terjadi dalam wajah dan fisik semata, tetapi karakterpun bisa dibunuh berkali-kali. Kesimpulannya; kematian demokrasi akan melahirkan kematian-kematian baru.

Bahkan kematian kemudian menjadi peristiwa banal sebagai sesuatu yang gampang, ringan, dan sesuatu yang murah. Kematian menjadi strategi yang disebut Baudrillard di dalam “Fatal Strategies” sebagai strategi kesia-siaan (banal strategi), sebagai kematian yang ringan.

Pada saat itu, mereka tidak mau ambil pusing lagi, dengan makna kemanusiaan dibalik kematian; mereka tidak mau tahu dengan hikmah yang dapat ditarik di balik peristiwa kematian; mereka tidak mau peduli dengan kebenaran yang ada dibalik kematian. Kematian telah tercerabut sama sekali dari konteks moral; kematian telah terlepas sama sekali dari konteks kemanusiaan. Kematian telah menjadi “objek kematian” seperti sikat gigi atau sabun mandi. Demikianlah peringatan kematian yang dipesankan oleh Octavio Paz sebagaimana diceritakan ulang oleh Yasraf Amiri Piliang dalam bukunya “Dunia yang Berlari Mencari Tuhan-tuhan Digital”. Semoga ini dapat menjadi renungan kita bersama, di tengah gemuruhnya demokrasi, telah dibabat habis oleh penguasa yang bertindak lalim, keji, dan kejam terhadap demokrasi itu sendiri. (*)








[Read More...]


0 Duka Demokrasi Rakyat Indonesia




(Artikel Ini Juga Muat di harian Tribun Timur Makassar, 27 September 2014: Suara rakyat tidak selamanya berbanding lurus dengan wakilnya di parlemen. Konstelasi politik di parlemen yang begitu cair dan dinamis, sulit dibaca mana anggota DPR yang mengatasnamakan rakyat, dan mana yang sekedar menggunakan kata rakyat sebagai “lipstik” bibir saja.


Oleh; Damang Averroes Al-Khawarizmi
Akhirnya putusan politik yang telah lama dinanti berakhir dengan kemenangan atas dominasi Koalisi Merah Putih (KMP). Semuanya telah jelas berdasarkan hasil rapat paripurna yang digelar secara maraton sampai dini hari kemarin (26/9/14). RUU Pilkada disetujui mayoritas parlemen menjadi UU Pilkada, dengan menggunakan sistem Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

Melalui rapat paripurna itu pula telah membenarkan prediksi sejumlah pengamat. Bahwa dianutnya kelak pemilihan kepala daerah secara langsung ada di tangan Fraksi Partai Demokrat. Dan di babak penentu, detik-detik terakhir, ternyata Fraksi Demokrat memilih walk out, karena opsi pemilihan langsung yang ditawarkan dengan sepuluh perbaikan ditolak.

Kubu pendukung Pilkada langsung, pun akhirnya meradang, terutama PDIP dan dua rekan koalisinya (PKB dan Hanura). Karena penentu kemenangan Pilkada langsung yang disuarakan oleh PDIP, otomatis akan kalah telak, di saat fraksi Demokrat memilih walk out.

Itu terbukti, kubu pendukung Pilkada langsung yang terdiri dari PDIP, PKB dan Hanura hanya mengumpulkan 135 suara, jumlah itu termasuk pecahan 11 suara dari fraksi Golkar yang membelot, dan 6 suara dari Partai Demokrat yang bertahan untuk tinggal menggunakan hak konstitusinya.

Sangat jauh selisihnya, jika dibandingkan dengan kubu pendukung Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, yang terdiri dari Gerindra, PAN, PPP, Golkar,dan PKS, mereka unggul dengan mengumpulkan 226 suara (selisih 91 suara).

Duka Rakyat

Terlepas dari itu semua, bagaimanapun putusan politik tersebut dianggap sangat tendensius. Karena kemenangannya merupakan efek Pilpres 2014, yang dituding sebagai tindakan mengepung koalisi Jokowi-JK kelak. Kita harus menghormatinya sebagai proses politik yang telah dipilih oleh wakil-wakil kita.

Kendati mayoritas rakyat tetap mendukung Pilkada Langsung berdasarkan hasil survey LSI: bahwa ada kurang lebih 81 persen rakyat Indonesia yang mendukung Pilkada langsung. Tetapi itu tidak dapat menjadi ukuran, parlemen akan selalu membawa aspirasi rakyat.

Suara rakyat tidak selamanya berbanding lurus dengan wakilnya di parlemen. Konstelasi politik di parlemen yang begitu cair dan dinamis, sulit dibaca mana anggota DPR yang mengatasnamakan rakyat, dan mana yang sekedar menggunakan kata rakyat sebagai “lipstik” bibir saja.

Warga negara Indonesia boleh berkabung, boleh berduka atas pencabutan hak konstitusioanal ini, yang telah diperjuangkannya berdarah-darah dengan semangat reformasi. Setelah sepuluh tahun menggunakan hak untuk memilih sendiri kepala daerahnya di jantung-jantung daerah. Kini dengan “kegagapan” parlemen yang masih menyimpan rasa amarah dan dendam kekalahan Pilpres 2014, rakyatlah menjadi korbannya.

Dengan berbagai dalih Pilkada langsung, katanya berbiaya mahal, memicu konflik horizontal, hanya melahirkan kepala daerah korup. Rakyat seolah-olah dipersalahkan, rakyat dituding semuanya belum dewasa berdemokrasi, sehingga terlalu gampang “dibodohi” oleh para elit.

Adalah sebuah logika yang tidak tepat, jika rakyat dipersalahkan, kemudian haknya dirampas begitu saja. Kalau dengan alasan Pilkada langsung, hanya akan melahirkan Kepala Daerah korup; Mengapa pula hak politik rakyat itu yang dicabut? Bukankah lebih pantas Kepala Daerah yang terbukti melakukan korupsi, harus dicabut hak politiknya melalui putusan pengadilan?

Dengan sewenang-wenangnya, anggota DPR yang menyetujui Pilkada via DPRD telah bertindak sebagai “hakim pengadilan”. Tidak hanya mencabut hak politik satu/dua orang, tetapi jutaan rakyat Indonesia yang telah dicabut haknya.

Entah kapan lagi hak politik rakyat itu akan dipulihkan. Rakyat hanya bisa menerimanya sebagai konsekuensi politik. Rakyat ternyata telah salah dalam memilih wakil-wakilnya karena kini melukainya.

Demokrasi telah didekonstruksi dalam “lingkaran setan” cukup melalui bahasa dan kuasa. Rakyat tidak mampu berbuat apa-apa, selain berduka menatap para wakilnya memecundangi demokrasi yang berbalut kesucian itu.

Menuju MK

Memang ini belum berakhir dalam rangka memperjuangkan daulat rakyat, karena masih tersedia sarana hukum untuk mengujinya melalui Mahkamah Konstitusi. Hanyalah MK sebagai satu-satunya “juru agung” diharapkan dapat mengembalikan hak-hak konstitusional rakyat. Hanyalah MK yang bisa “mengobati” duka mendalam demokrasi yang telah dikoptasi oleh sejumlah kepentingan saat ini.

Tetapi dalam hemat penulis, saya termasuk orang yang pesimis, jika UU Pilkada kelak diuji di MK. MK kemungkinan besar akan menolak gugatan untuk kembali kepada Pilkada Langsung.

Mengaca dari Putusan MK Nomor 97/ PUU-XI/ 2013, tegas memutuskan bahwa dirinya tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa Pilkada.

Sudah dapat diduga lebih awal, cukup dengan melihat pertimbangan hukum MK saja dalam putusan tersebut, bahwa MK telah mengeluarkan Pilkada sebagai rezim pemilu berdasarkan Pasal 22 E UUD NRI 1945. Dan arti lebih lanjut pemilu langsung hanya untuk DPR, DPD, DPRD. Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada untuk pemilihan Kepala Daerah.

Kecuali MK berpendapat lain, dengan memiliki keberanian untuk menafsirkan Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945. Dengan melihat filosofi dasar lahirnya Kepala Daerah dan Presiden yang tidak dapat dipisahkan dari unsur daulat rakyat, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Maka masih ada peluang, kemungkinan MK akan memutuskan Pilkada menggunakan sistem langsung yang dipilih oleh rakyat.

Melibatkan Publik

Kalau toh nantinya Pilkada melalui DPRD yang harus kita terima bersama. Jika MK tidak kunjung mengembalikan hak rakyat itu, melalui Pilkada langsung. Duka mendalam demokrasi jangan dibiarkan terlalu lama mendera. Perlu dipikirkan jalan tengah, agar Kepala Daerah terpilih bukan Kepala Daerah yang dipasung oleh kepentingan elit (baca; DPRD).

Semua Calon kepala daerah yang diusung oleh Anggota DPRD, harus diuji publik, agar jelas rekam jejak mereka. Termasuk publik harus dilibatkan pula dalam proses seleksi atas semua calon Kepala Daerah yang akan diusung oleh Partai Politik. Semua itu penting dilakukan agar kepala daerah yang terpilih, tidak dipasung oleh DPRD, tetapi bekerja untuk kesejahteraan rakyat. (*)












[Read More...]


0 Koalisi Tanpa Syarat



Judul tulisan ini muncul, adalah bukan kehendak bebas dari dalam diri saya untuk menuangkannya. Semuanya terjadi secara kebetulan, karena permintaan teman-teman FB, untuk turut berkomentar. Disaat kemarin, Presiden dan wakil Presiden terpilih (Jokowi-JK), mengumumkan struktur kabinetnya. Katanya terdapat 18 jumlah kementerian dari kalangan profesional dan 16 kementerian dari kalangan profesional partai.

Sayapun memilih untuk tidak mengirimkan tulisan ini ke media cetak dengan alasan; menjauhi dari niat mencari legitimasi, kebenaran hanya seolah-olah milik saya pribadi. Termasuk saya mengurangi berkomentar distatus teman-teman FB, lebih memilih untuk menuliskannya. Semuanya saya lakukan untuk tidak ikut dalam perdebatan kusir, ngawur, hingga saling mencaci maki saja.

Koalisi tanpa syarat! Ya...janji ini yang dilontarkan dahulu kala oleh Jokowi. Kemudian memunculkan peristiwa lain yaitu: Jokowi kini seolah-oleh ingkar janji terhadap kata-kata yang pernah diucapkannya, dan pernah dicatut oleh publik janji tersebut.

Pertanyaan kemudian yang muncul dari makna termin “koalisi tanpa syarat”: Apakah koalisi tanpa syarat adalah mengeliminasi semua calon kabinet dari unsur partai politik? Jika ini maksudnya, sebuah kemustahilan dengan beberapa catatan yang bisa membantahnya. Oleh konstitusi sudah mengunci bahwa tidak mungkin ada calon presiden dari nonpartai. Hanya partai politik diberikan “previlege constitution” uantuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Selanjutnya lebih ketat lagi partai politik hanya dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden jika memenuhi syarat presidential threshold berdasarkan UU Pilpres. Itu artinya, melalui persyaratan konstitusi dan UU Pilpres disinilah “keniscayaan” yang harus diterima, awal munculnya jatah-jatahan kekuasaan (dalam hal ini kementerian). Sekarang, salahkah jika mengangkat menteri dari partai politik yang telah ikut serta berkoalisi mengantarkan terpilihnya presiden dan wakil presiden tersebut? Jawabannya, bisa menjadi salah sekiranya partai-partai politik yang ikut berkoalisi itu hanya mau bergabung, jika dari awal sudah mempersyaratkan harus punya jatah menteri, apalagi tanpa memandang kapasitas dari calon-calon menteri yang merupakan dari unsur partai politik. Sebaliknya, benar tindakan merekrut anggota menteri walaupun dari unsur parpol, jika memenuhi in the right person in the right place.

Perlu teman-teman ketahui, merupakan pendapat yang keliru jika mengatakan anggota partai politik adalah perusak pemerintahan hingga tidak dapat terbentuk kabinet efektif atau kabinet ahli (zaken cabinet). Bahkan jika partai politik dikelolah dengan sebaik-baiknya, sistem kaderisasinya jelas, rekrutmen anggotanya dari orang-orang capable, justru di sanalah kita akan menadapatkan calon-calon pejabat publik yang berintegritas lagi aksaptabel untuk mengurusi pemerintahan.

Salah satu yang memunculkan “ketidakpercayaan” kita terhadap partai politik, tidak lain disebabkan pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, yakni ketika semua anggota kabinetnya yang terseret dalam pusaran korupsi ternyata berasal dari anggota partai. Nah, salah satu pintu terbukanya korupsi dari menteri yang merupakan unsur parpol, sebab menteri tersebut masih menjadi pengurus atau angggota di struktur partai politiknya. Logikanya, oleh karena ada tuntutan partai politik untuk menyetor dana partai bagi anggota-anggotanya, praktis anggota kabinet yang dari unsur parpol harus melepaskan jabatannya dari keanggotaan, agar tidak lagi ada tuntutan penyetoran dana ke partai, yang memicu terjadinya perbuatan korupsi. Saya kira ini hal yang sulit untuk dilakukan oleh Jokowi suatu waktu nanti, untuk menuntut kabinetnya yang dari unsur parpol melepaskan keanggotaannya. Karena itu, sebelum mengumumkan nama-nama untuk kementerian Jokowi-JK kelak, sebaiknya tidak perlu mengangkat menteri, yang tidak mau melepaskan jabatannya di keanggotaan partai.

Terkait dengan kabinet efektif dan ramping, juga dipertanyakan teman-teman. Apakah jumlah menteri 34 termasuk ramping? Padahal jumlah itu sama dengan KIB sebelumnya. Ramping tidaknya postur kabinet perlu dimaknai, bahwa "porto folio" kabinet itu hadir karena sesuai kebutuhan. Seperti Wamen yang dulunya mendominasi KIB jilid II, kemudian oleh Jokowi menghapuskannya, dan hanya menyisakan Wamen untuk kementerian luar negeri, saya kira ini sudah bagian dari perampingan kementerian. Untuk mengkritisi kabinet tersebut efektif atau tidak, jelas harus dinanti dahulu kinerja semua kementerian itu. Yang bisa diamati melalui rapor kerja tiap-tiap kementerian.
Damang Averroes Al-Khawarizmi

Di atas segalanya, semua argumen ini, saya serahkan kepada teman-teman untuk mengkritisinya dalam satu tulisan pula. Apa makna dari kalian perihal “koalisi tanpa syarat”. Apakah haram Kabinet dari unsur Parpol? Padahal banyak juga kader-kader terbaik dari parpol yang kiranya dapat mengurusi pemerintahan. Ataukah kita sepakat semua menteri sudah mestinya berasal dari kalangan profesional (akademisi, pekerja, pengusaha) tanpa lagi ada embel-embel partai politiknya. Apakah ada jaminan pula menteri-menteri dari kalangan profesional suatu waktu tidak korup. Jika saudara punya jawaban, sebaiknya menteri tidak perlu dari kalangan parpol berarti anda telah berhasil mengunci mulut M. Tiroq; bahwa dalam sebuah kebinet ada “kaki politisi” dan “kaki tekhnokrat/profesional” yang lazim disebut kabinet bifurkrasi. SEKIAN
[Read More...]


0 Kabinet (Tanpa) Partai Politik



Inilah “dosa turunan” yang harus dibayar mahal oleh presiden terpilih, hingga mengakhiri dirinya sebagai presiden rakyat, beralih menjadi presiden partai, termasuk bukan kabinet rakyat yang terorbitkan, namun kabinet partai politik.

DI TENGAH kegelisahan publik menanti putusan MK (Mahkamah Konstitusi) atas kesahihan daulat rakyat, pemilhan umum presiden dan wakil presiden yang telah kita lewati bersama. Sudah setumpuk PR (Pekerjaan Rumah) menanti, dari presiden yang kelak akan dilantik dan resmi dinyatakan memimpin Negara RI ini, untuk lima tahun ke depannya.

Salah satu pekerjaan yang harus dipikirkan oleh presiden mendatang, adalah siapa yang layak ataukah pantas untuk mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan. Itulah kemudian akhir-akhir ini sedang menjadi polemik pengisian anggota kabinet presiden 2014-2019 nanti.

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Menarik, untuk mencermati pernyataan Jokowi, disaat ingin melepaskan anggota kebinetnya dari unsur partai politik. Dalam kaitannya dengan itu, tindakan untuk mengeliminasi partai politik dalam sistem kementerian, dapat memilih tindakan dalam dua hal. Pertama, hanya mengangkat anggota kabinet dari kalangan profesional atau yang disebut tekhnokrat. Sementara mereka yang berasal dari keanggotaan partai politik tidak perlu dilirik lagi. Kedua, kalaupun ada kabinet yang berasal dari unsur partai politik, mereka harus melepaskan diri dari keanggotaan Parpol, demi mengeliminir terjadinya dualisme loyalitas. Dualisme loyalitas adalah di satu sisi dituntut untuk loyal terhadap Presiden itu sendiri, namun di sisi lain tidak dengan serta merta pula “abai” dari hasrat partai politik dimana dia berasal.

Pekerjaan untuk mengeliminasi unsur partai politik dalam angka nol untuk posisi kementerian, nampaknya pekerjaan itu bukan perkara muda dilakukan. Alih-alih karena menganggap keberadaan unsur partai politik dari kementerian, dapat mencederai pemerintahan dari perbuatan laku korupsi. Toh masih banyak menganggap, kalau mereka yang berasal dari partai politik, tetap tersedia orang-orang yang berintegritas dan akseptabel menduduki porsi kementerian. Cuma saja dalam hemat saya, tidak ada salahnya mengangkat kabinet dari unsur Parpol. Namun yang harus diperhatikan dan menjadi catatan. Hendaklah pengangangkatan kabinet demikian diselenggarakan secara transparan. Kemudian, latar belakang mereka harus cocok pada porsi menteri yang akan dijabat. Bisa dilihat melalui latar belakang organisasinya, latar belakang pendidikannya, latar belakang pengalaman dimana sebelumnya pernah menekuni profesinya. Bahkan paling penting untuk diperhatikan, apakah orang yang diangkat dalam jabatan kementerian tersebut tidak pernah terindikasi korupsi, termasuk peluang di masa mendatang akan tersandera dalam kasus korupsi. Tentu adalah kelihaian dan keterampilan Presiden, ketika akan mengangkat pembantu-pembantunya yang bernama menteri, demi terwujudnya kabinet dambaan. sebagaimana apa yang disebut kabinet ahli (zaken cabinet).

Bukan Parlementer
Terhadap persoalan kedua, bahwa pada intinya setiap menteri yang berasal dari unsur parpol, baik yang menjabat sebagai ketua umum, dewan pertimbangan, majelis tinggi dan seterusnya, harus melepaskan dirinya dari jabatan parpol. Niat tersebut layak untuk diapresiasi.

Kalau hanya memperdebatkan bahwa banyak diperiode sebelumnya. Ada banyak pula menteri yang berasal dari anggota parpol dapat membagi waktunya sebagai abdi negara, dan di sisi lain sebagai abdi partai. Itu sudah perdebatan klasik yang tidak akan pernah berkesudahan.

Penting untuk diketahui, kalau sejatinya kesepakatan kita bersama dalam amanat konstitusi (UUD NRI 1945). Dengan memilih sistem pemerintahan presidensial merupakan keniscayaan yang harus diterima bersama, kalau dalam pengisian kabinet, membentuk yang namanya eksekutif (presiden dan menteri) itu, ada kemudian hendak “mengibarkan” bendera partai dari parlemen untuk eksekutif, sama sekali bukan karekteristik sistem presidensial. Melainkan yang demikian adalah ciri khas sistem pemerintahan parlementer. Yang mana dalam sistem pemerintahan parlementer, pemilu diselenggarakan hanya untuk memilih parlemen, dan cukup dilaksanakan sekali. Untuk kemudian pengisian ekesekutif (presiden dan menteri) sudah pasti berada pada kekuatan parlemen. Sehingga dalam sistem pemerintahan parlementer pula, kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

Kondisi ini tidak sama dengan sistem pemerintahan presidensil, baik parlemen maupun presiden adalah dipilih melalui pemilihan umum, yang otomatis power dari kedua lembaga negara itu kuat. Makanya, konstitusi telah memberi amanah kepada presiden, persoalan pengangkatan menteri adalah hak proregatifnya, bukan karena persoalan koalisi. Karena merasa berjasa sudah memberi dukungan, kemudian parlemen dan presiden dalam kooptasi partai politik.

Dosa Turunan
Saya mencermati saat ini, bahwa yang menyebabkan sulit untuk terbentuk kabinet ahli tidak dapat dilepaskan dari penyimpangan konstitusi atas UU Pilpres (No. 40/ 2008) yang mensyaratkan presidential threshold bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga mau tidak mau, dalam perjalanan ketatanegaraan nantinya, eksekutif terus berada dalam turbulensi politik parlemen.

Sebab itu, untuk Pemilu 2014 memang membutuhkan kesabaran, dari konsekuensi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang diselenggarakan secara terpisah. Karena keterpisahannya itu sama saja membuka pintu syarat presidential threshold, dan selanjutnya presiden terpilih “terpaksa” membayar utang budi terhadap beberapa partai pengusungnya.

Inilah “dosa turunan” yang harus dibayar mahal oleh presiden terpilih, hingga mengakhiri dirinya sebagai presiden rakyat, beralih menjadi presiden partai, termasuk bukan kabinet rakyat yang terorbitkan, namun kabinet partai politik.

Sudah waktunya kita menunggu, janji Jokowi jika benar-benar menjadi pemenang di MK, sekiranya hasil rekapitulasi KPU pun pada akhirnya “diakui” oleh MK. Janji koalisi tanpa syarat untuk membangun indonesia hebat. Lalu, menginginkan kabinetnya, harus melepaskan dari keanggotaan partai politik. Inilah “ijtihad politik” untuk mengeluarkan sistem pemerintahan dari konfigurasi partai politik dalam sanderaan berkepanjangan, dalam rangka menjalankan amanat daulat rakyat sepenuhnya. Dalam situasi itu, mungkin kita akan mendengar sikap negarawan Jokowi yang memutar ulang rekaman sejarah dari perkataan Manuel Luis, ”My loyality to may party end where may loyality to may country begins.”(*)

Oleh:
Damang Averroes Al-Khawarizmi
Peneliti Republik Institute & Co-Owner negarahukum.com
[Read More...]


Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors