0 Hantu-Hantu Politik dan Pemilih Skizofrenik



Sikap linglung si pemilih, 
terobati dengan menghilangkan semua unsur godaan sang hantu. 
Walaupun godaan itu terus berdatangan di TPS...


Kini kita telah tiba dibulan yang amat menentukan, bulan dimana para caleg sedang harap-harap cemas. Dikatakan menentukan, karena bulan ini merupakan bulannya hajatan demokrasi, yang akan membuka katup mata kita semua, kira-kira siapa saja nama-nama caleg akan menjadi pemenang dalam kontestasi 9 April nanti.
DAMANG AVERROES AL-KHAWARIZMI

Namun sebelum tiba dipenghujung hari “H”, ketika semua pemilih akan datang berduyun-duyun menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS). Satu hal yang menjadi ketakutan bersama (paranoid), jangan-jangan pemilu kali ini jumlah angka golput akan semakin mengalami peningkatan. Ini berbahaya, karena disamping mencederai demokrasi juga menyisakan krisis legitimasi dari anggota legislatif terpilih.

Lantas apa yang menyebabkan pemilih menjadi golput? Ada banyak variannya, namun melalui tulisan ini. Saya memiliki istilah tersendiri sehingga sindrom golput dapat terjadi, yakni karena pemilih kita sedang dilanda “kegilaan” yang saya golongkan berada dalam golongan pemilih Skizofrenik.

Pemilih Skizofrenik 
Istilah skizofrenik di sini tidak bermaksud mensejajarkan pemilih berada dalam kegilaan sungguhan. Tetapi apa yang terjadi terhadap pemilih saat ini, terdapat beberapa kesamaan, berbagai peristiwa yang menimpa pengidap skizofrenik dengan pemilih yang dikhawatirkan menjadi pemilih golput.

Menurut “The oxford English Dictionary” (1989) kata “schizophrenia” (skizofrenia) merupakan adaptasi dari kata dalam bahasa Jerman “schizoprenie”. Kata ini diciptakan oleh Eugen Bleuler (1857-1939) dalam bukunya “Psychiatrisch-Neurol Wochenschr”. Kata dalam bahasa Jerman itu sendiri jika ditelusuri lebih lanjut nampaknya berasal dari bahasa Yunani yaitu “scizein” yang artinya “belah-pisah” (to split) dan “phren” yang artinya “pikiran” (mind). Selanjutnya, Eugen Bleuler kemudian memperkenal istilah skizofrenia, karena penyakit ini menyebabkan terpecahnya antara pikiran, emosi dan perilaku.

Gejala skizofrenia pun sedemikian rupa, tidak menutup kemungkinan akan terjadi bagi pemilih calon anggota legislatif nanti. Setiap pemilih bisa saja mengalami gejala, antara terpecahnya pikiran, emosi dan perilaku mereka.

Kalau pemilih mengalami yang demikian (baca: skizofrenik), dipastikan akan menjadi pemilih golput. Satu penyebabnya, pemilih menjadi skizofrenik, oleh karena caleg dan partai politik menjadi penyebab asal-muasalnya. Segerombolan Caleg beserta partai politiknya kini hadir “bak hantu, setan, iblis” terus mempropagandakan diri, kalau dirinya harus menjadi pilihan setiap pemilih. Jadinya, pemilih sulit menentukan mana caleg layak, mana caleg tidak layak. Semuanya sedang bergerumul, berkumpul, bergerilya; pagi, siang, sore, dan malam terus menjadi “hantu politik” yang tidak berkesudahan melancarkan godaannya.

Kalau seorang pengidap skizofrenia kemana melangkah, apapun yang hendak dan sedang dilakukannya terus dihantui oleh orang ketiga yang kasat mata. Kemudian, dirinya muncul rasa bersalah, hidup tak berguna, maka sewaktu-waktu bisa membunuh orang disekitarnya. Termasuk, mengancam jiwa sendiri hingga terjadi “efek bunuh diri”. 

Sepadan dengan jutaan pemilih saat ini, ketika mereka melangkah hendak keluar rumah, di depan rumah, di jalan, dipohon-pohon, ada banyak bertengger “hantu politik” yang selalu menggoda dan terus merasuki pikirannya. Tidak hanya itu, begitu membuka dan menyalakan remote televisi, wajah hantu itu terus hadir mencekoki sang pemilih. Bahkan membuka harian media cetak, online, begitu banyak hantu bergentayangan terus menggoda. Dan godaan mereka tidak sungkan-sungkan mempermainkan alam pikiran pemilih; dia paling benar, paling baik, dan hantu lainnya, mereka adalah orang yang jahat, berdosa, bersalah, tidak pantas dipilih atau dijadikan sosok (figure).

Apa jadinya kalau seperti ini? Di suatu waktu muncul hantu yang merasa benar, hantu lainnya kemudian di cap sebagai hantu jahat. Lalu diwaktu yang lain, hantu yang sudah dicap sebagai hantu jahat juga berujar demikian dan menyerang hantu sebelumnya. Tentu pemilih berada dalam kebingungan, sulit menentukan siapa sesungguhnya paling benar, dan ujung-ujungnya terjadilah pemilih dengan kepribdain yang terpecah belah antara pikiran, emosi dan perilakunya.

Dititik itu kemudian, pemilih akan menjadi orang berbahaya untuk orang disekitarnya. Gara-gara godaan si “hantu politik” dia bisa membunuh orang yang dianggap mengancam jiwanya, ataukah membunuh dengan alasan demi menyelematkan negeri yang sedang di huninya. Kalau dirinyapun, dianggap tidak mampu memberi solusi, menyesali kehidupannya gara-gara propaganda si “hantu politik tadi” dirinyapun bisa “bunuh diri”.

Namun kalau tidak bunuh diri. Sikap linglung si pemilih, terobati dengan menghilangkan semua unsur godaan sang hantu. Walaupun godaan itu terus berdatangan di TPS, mereka cenderung mengabaikannya. Mereka mengganggap “hantu politik” itu adalah orang lain, sebagai hantu yang bisa merusak alam pikirannya. 

Dan ketika tidak lagi merasa tergoda (di TPS). Pada akhirnya, satu-satunya jalan, tidak memilih pula hantu yang sedang tersaji di hadapan mata mereka semua. Masih untung kalau ada tanda gambar hantu yang dicoblos, tapi dicoblos bukan hanya satu, namun dua, tiga, dan seterusnya. Tapi bagaimana, kalau kertas suara yang banyak sosok hantu itu, sama sekali tidak ada tanda yang membekas. Itulah konsekuensi “hantu politik” yang dapat menyebabkan pemilih menjadi skizofrenik, namun memang hanya golput bisa menjadi satu-satunya jalan bagi pemilih menjadi “sembuh” dari penyakit yang menimpanya.

Cegah Skizofrenik
Pemilih yang kini sedang dilanda penyakit skizofrenia adalah pasien yang harus disembuhkan oleh psikiater. Psikiaternya adalah KPU/KPUD, Panwaslu/Bawaslu, dan pemilih yang masih “sehat” harus mensiasatinya.

KPU/ KPUD harus bekerja keras melakukan “rehabilitasi” terhadap semua pasien skizofrenik tadi, terapi secara terus menerus harus dilakukan agar si pemilih sembuh. Sebelum alam sadar mereka berujar; tak ada “hantu politik” yang baik hati.

Disaat yang sama, dituntut pula peran Panwaslu/Bawaslu mencabut semua gambar-gambar “hantu” yang rentan, potensial, menghantui pemilih. Sebelum tiba hari “H” pemilu 9 April nanti. Kira-kira “terapi politik” demikianlah akan mampu mencegah pemilih yang teridap skizofrenia dari semua hantu-hantu politik yang terus menghantuinya akhir-akhir ini.(*)







Oleh: 
Damang Averroes Al-Khawarizmi
Peneliti Republik Institute & Co-Owner negarahukum.com
[Read More...]


0 Politik Bukan Matematika (Menyusuri Rekam Pemikiran Rahmad Arsyad Melalui “Perang Kota Makassar”)



Sumber Image: mangnguki.wordpress.com
Membincangkan Parpol sebagai salah satu suprastruktur politik yang memiliki “sumbangsi” besar dalam “bergeraknya” sebuah Negara atau daerah merupakan hal yang menjenuhkan, rumit dan kadang prediksi dengan telaah teori politik tidak tepat sasaran. Namun itulah politik yang dapat di-matematika-kan tetapi juga bukan matematika. Ada alat ukur yang digunakan oleh riset politik dengan menggunakan alat hitung matematika, namun faktanya tidak selalu tepat seperti hasil perhitungan matang sebelumnya.

Inilah deskripsi awal yang harus menjadi pegangan bagi pembaca ketika hendak masuk menelusuri jejak pemikiran dan pengalaman Rahmad Arsyad dalam bukunya yang berjudul “Perang Kota, Studi Politik Lokal dan Kontestasi Elit Boneka, Jurnal Studi Politik Lokal Pemilihan Walikota Makassar 2013”. Sedianya buku tersebut akan terbit pada pertengahan bulan Maret ini (2014). Tapi saya mendapat kehormatan dari beliau membaca naskah bukunya. Sehingga, kiranya saya perlu mengungkap beberapa bagian penting untuk diketahui oleh pembaca nantinya. Terutama yang menaruh minat pada studi partai politik.

Karya Rahmad Arsyad secera garis besar menggambarkan lika-liku sepuluh kandidat yang bertarung dalam perhelatan pemilihan sepuluh wali kota Makassar kemarin. Kesepuluh kandidat tersebut yang datang dari berbagi warna yaitu: Supomo Guntur-Kadir Halid, Danny Pomanto-Syamsu Rizal, Tamsil Linrung-Das’ad Latief, Adil Patu-Isradi Zainal, Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah, Rusdin Abdullah-Idris Patarai, St. Muhyina Muin-Syaiful Saleh, Erwin Kallo-Hasbi Ali, Herman Handoko-Latif Bafadhal, Apiaty Amin Syam-Zulkifli Gani Ottoh.

Kejutan
Jangankan meramal siapa pemenang hasil pemilu nantinya, meramal siapa-siapa kandidat yang akan berlaga juga bukan perkara gampang. Hal ini terlihat dari Bab Pertama buku tersebut. Detik-detik terakhir masih saja ada yang melakukan lompatan untuk terdaftar sebagai kandidat wali kota. Lihatlah misalnya nama Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah dan Apiaty Amin Syam-Zulkifli Gani Ottoh yang datang dimenit-menit akhir, menjelang pendaftaran kontestan pemilihan wali kota yang hendak ditutup oleh KPUD. Terminologi “detik-detik” akhir juga berlaku dalam setiap pemilihan apapun (baik pemilihan nasional maupun lokal), siapa yang mampu memanfaatkan menit-menit akhir boleh jadi akan menangguk keuntungan atau insentif lebih, sehingga terpilih nantinya. Yang dalam bahasa Rahmad, memaknai menit-menit akhir ini “kejutan sepuluh pasangan calon wali kota”.

Terlepas dari itu semua rekam jejak perhelatan akbar kemarin dari kesempurnaan angka (10) jumlah calon wali kota Makassar. Patut menjadi pelajaran, kalau sejatinya partai politik masih gagal menjalankan fungsi agregasinya. Hasil survei yang dilakukan oleh IDEC (lembaga survei yang didirikan juga oleh Rahmad Arsyad), ketertarikan pemilih terhadap semua kandidat wali kota bukan karena partai pengusungnya, tetapi karena visi dan misi sang kandidat, kemampuan kandidat, ditambah satu lagi poin (oleh Rahmad) yaitu siapa dibelakang kandidat itu yang disebut “elit”. atau dalam bahasa “menarik” seperti yang dibahasakan oleh penulis buku tersebut adalah “kerah putih”. 

Kehadiran elit politik yang bermain dibelakang tiga kandidat (Irman, Dany Pomanto, dan Supomo Guntur) sebagai “Tri Masketer” sejatinya juga menunjukan lemahnya sistem kaderisasi partai politik, karena tiga pasangan yang cukup mendapat simpati publik toh masih bergantung pada sosok “figur” Makassar, masing-masing tiga kandidat itu diback up oleh Syahrul Yasin Limpo, Ilham Arief Sirajuddin, dan Nurdin Halid. Cuma saja dengan melajunya Dani Pomanto hingga terpilih sebagai pemenang, Ilham tergolong cerdik menyolidkan kekuatan internal partai. Berbeda halnya dengan kandidat Irman Yasin Limpo sebagai adik kandung Syahrul dan Kadir Halid juga saudara kandung Nurdin Halid justru terpolarisasi dalam konfilik internal yang tak berkesudahan, hingga menjelang hari “H” pemilukada. Kesimpulan yang terbangun dari catatan tersebut, nampaknya Ilham Arif Sirajuddin mampu meredam konflik internal Partai Demokrat. Hal yang berbeda situasinya, terjadi pada Syahrul Yasin Limpo sebagai ketua DPP Golkar Sul-sel dan Nurdin Halid sebagai ketua Team pemenangan Golkar tidak pernah sehati, untuk lebih mengedepankan nasib partai ke depannya. Ini catatan tersendiri buat partai Golkar, di daerah saja tidak mampu menyolidkan kadernya, bagaimana nanti dapat menjadi pemenang dalam pemilihan legislatif untuk menembus angka parliamentary threshold.

Satu hal yang patut dikritik dalam buku ini, yaitu pada Bab IV. Saya mencurigai penulis takut mengatakan kalau pada intinya sekelumit persoalan Makassar, mulai dari persoalan sampah, kemacetan jalan, hingga munculnya pemukiman kumuh. Kalau pada intinya tak satupun dari sepuluh kandidat yang pernah terlibat mengatasi tiga persoalan mendasar yang menjadi perhatian warga Makassar. Lalu kenapa mereka semua sangat percaya diri amat, mendaftar sebagai calon wali kota Makassar. Namun itulah bahasa politik, yang disampaikan secara santun kalau sipenulis berharap agar wali kota yang terpilih nantinya agar muncul sosok Inaki Azkuna. Sosok Walikota Balibo yang mampu mengubah citra kota yang lekat dengan industri, polusi, kemacetan dan banjir, menuju kota yang ramah dan berbudaya.

Selain beberapa kekurangan sepuluh calon wali kota yang hadir di buku ini, juga terekam banyak nilai plus kontestasi pemilihan wali kota kemarin. Pilwakot Makassar boleh dikatakan pemilihan dengan jumlah kandidat paling terbanyak di Indonesia, menunjukan kalau di republik ini, sebenarnya kita tidak pernah kekuarangan stock kepemimpinan, yang seharusnya mereka menjadi didikan partai politik, agar setiap kontestasi demokrasi akan banyak muncul calon-calon yang kredibel, akseptabel dan berintegritas. 

Masih dengan bahasa yang sama pada Bab VII “kejutan”, ternyata calon wali kota yang datang dari calon perempuan tidak boleh di pandang sebelah mata. Walaupun kandidat nomor urut 7; Muhyina Muin dikatakan tidak terpilih. Tetapi suara yang mencapai 56.607 (9,67%), menunjukan kalau ruang calon perempuan di hati pemilih cukup terterima. Lagi-lagi, kota Makassar sebagai kota yang digadang-gadang menjadi kota dunia, alasan jenis kelamin tidak menjadi persoalan bagi pemilih untuk menentukan pilihan, yang penting siapa yang dianggap memiliki kemampuan mengelola Makassar dan mampu menyejahterakan warganya, silahkan berlaga dalam kontestasi, karena pemilih bisa mengukur siapa sesungguhnya paling capabel.

Bukan Matematika
Karena politik bukan matematika, terakhir yang dingatkan oleh penulis (baca: Rahmad Arsyad) pada Bab XI, bahwa sesungguhnya kita harus menegakkan demokrasi yang sehat, tidak menggunakan praktik “kotor” dalam berpolitik. Dalam mendaulat rakyat sebagai entitas demokrasi, masih tersimpan sekelumit kejanggalan, seperti dinasti politik. Bukan hanya dinasti yang terbentuk kerana kekerabatan (hubungan keluarga), tetapi juga bisa karena pertemanan antara elit kera putih. Inilah pentingnya riset melalui lembaga survei karena dalam kalkulasi data oleh peneliti melalui alat hitung itulah, akan tergambar beberapa indikator yang dapat mencederai bangunan demokrasi. Maka dalam pertarungan pemilu 2014 manti, terutama pemilihan presiden. Rahmad menganjurkan, sedianya pembatasan dinasti politik juga diterapkan melalui perekrutan anggota partai politik.

Terakhir, setelah membaca dan membuka satu persatu halaman karya Rahmad Arsyad, saya mencari “korupsi” sebagai salah satu indikator bagi pemilih dalam menentukan pilihan terhadap sepuluh kandidat wali kota Makassar kemarin. Saya tidak menemukan hasil olahan data itu, mungkin penulis lupa, atau memang tidak memiliki data yang valid untuk itu. Padahal kalau mau dibuka satu persatu rekam jejak dintara calon wali kota itu. Banyak dintara mereka yang tersandung kasus korupsi. Ada korupsi Bansos, triple C, PDAM, Banggar dan lain-lain. Saya kira ini penting untuk dibuka oleh IDEC ke depannya, karena kita pasti menginginkan pemerintahan yang bersih dan dapat sejajar dengan bangsa maju lainnya. (*)
[Read More...]


0 Manusia Malaikat yang Melawan Adikodratinya (Refleksi Dibalik Kematian Ade Sara Suroto)



Sumber Image: megapolitan.kompas.com
(Artikel Ini Juga dimuat di Gorontalo Post Edisi Jumat, 28 Maret 2014) Engkau tidak menjadikan agamamu sebagai sarana kebencian terhadap pelaku pembunuh anakmu yang berlainan agama. Bahkan dengan ketulusan, engkau berani memaafkan agar kelak si Hafidt menjadi orang baik


Seringkali kita menyaksikan di layar kaca, dalam sebuah ruang sidang terbuka untuk umum yang mengadili perkara pembunuhan. Keluarga korban akan berontak menjadi-jadi, tidak memedulikan sakralnya ruang pengadilan. Ingin memukul pelaku pembunuh dari keluarganya. Aparat kepolisian bahkan kadang dikerahkan untuk melindungi si terdakwa.

Berita di awal bulan ini (7-10 Maret 014) ada sesuatu yang berbeda dari fakta yang terjadi dalam kasus kebanyakan. Kasus ini bermula dari pembunuhan terhadap Ade Sara yang pada akhirnya terkuak, bahwa ternyata pembunuhnya adalah mantan kekasihnya sendiri yang bernama Hafidt (19 tahun) dan Assyifa Ramdhani (19 tahun; kekasih baru Hafidt). Tidak tanggung-tanggung kedua pasangan pembunuh itu melakukan perbuatannya begitu bengis, Sara di sekap mulutnya dengan potongan Koran hingga tak bisa bernafas, disetrum listrik, kemudian jasadnya dibuang di pinggir Tol Bintara Kota Bekasi

Ironisnya, pembunuhan keji tersebut justru mendapat kata maaf dan pengampunan dari orang tua sara yang bernama Suroto (Ayah Sara) dan Elisabeth (Ibu sara).

Di atas pemakaman yang masih basah kemudian terucap suara lirih sang Ibunda, dalam linang air mata ia kemudian bertutur kata terakhir di atas pemakaman anak semata wayangnya; “Yang tenang ya Nak, di sana. Ibu pasti maafin tersangka Hafitd sama Sifa. Kamu yang tenang di sana, Nak. Ibu yakin pasti kamu akan ada di surga,”

Manusia Malaikat
Sekarang, muncul pertanyaan di benak kita melihat peristiwa ini. Apakah kedua orang tua Sarah tidak memliki secuilpun rasa sedih, kecewa, apalagi dendam terhadap pelaku pembunuh anaknya? Mengapa dengan begitu gampangnnya terucap fasih dari bibir kata “maaf” dan “pengampunan” terhadap orang yang begitu keji dari satu-satunya anak yang bisa melanjutkan generasinya, serta merawatnya di kemudian hari? Tapi yang pasti, itulah jalan yang dipilih Suroto bersama istrinya. Jalan diluar kelaziman. Jalan hidup dengan kebatinan dilandasi iman.

Disaat negeri ini tertatih-tatih mencari manusia yang tidak pendendam. Tuhan memunculkan sosok manusia sekelas Suroto dan Elisabeth. Kalau pada intinya “dendam” bukanlah jalan penyelesaian untuk merajut asa dan cinta sesama ummat manusia. Dengan mengampuni orang yang menimbulkan duka, derita dan kesedihan mendalam, terhadap seorang yang tegah berbuat jahat kepada kita. Maka pada titik itulah ditemukan kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang sudah diakui, melampau makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Suroto dan Elisabeth telah membuktikannya, kalau manusia bukan hanya dilengkapi kesempurnaan dengan akal semata, tetapi lebih dari itu manusia memiliki pula jiwa, yang mampu menerobos hingga meruntuhkan dinding-diinding kebencian dalam sikap dan pergaulan hidup.

Suatu waktu saya pernah mendengar ceramah dari khatib Jum’at. Konon katanya malaikatpun pernah diuji oleh Tuhan untuk memerankan posisi manusia di muka bumi, namun malaikat ternyata tak sanggup mengambil lakon tersebut. Akhirnya kembali ia memilih menjadi malaikat. Dalam konteks ini, tidaklah berlebihan rasanya jika kita menobatkan Suroto dan Elisabeth mengganti posisinya sebagai manusia yang berposisi “malaikat”. Tanpa harus menanggalkan “nafsu ammarah-nya” seperti yang terjada pada diri Malaikat an sich.

Kedua orang tua Sara sudah berhasil berperan sebagai malaikat, seolah-olah tidak lagi dikendalikan oleh nafsu kuasa dan rasa dendam. Bahwa di atas langit masih ada langit, ia berhasil menyatukan diri dalam sifat-sifat keagungan Tuhan, Tuhan yang maha pengampun (ghaffur), maha menutupi segala kekurangan-kekurangan hamba-Nya. Soroto dan Elisabeth pun tidak lepas dari itu. Ia rela anaknya sembari membiarkan tenang di alam baqa tanpa menanam kebencian untuk Hafidt dan Syifa. Bahkan ia berharap Hafidt mau menjadi anaknya dan tetap memanggilnya sebagai Mama. Kata Elisabeth; Hafidt kebetulan sedang dikuasai oleh sifat jahatnya, namun suatu waktu dia pasti akan menjadi anak yang baik hati.

Adikodrati Manusia

Secara adikodrati, manusia memang sudah merupakan “sunnatulloh” memiliki banyak kelemahan. Karena kelemahannya itulah Tuhan tidak pernah menutup pintu taubat bagi hamba-Nya. Dan jika ada segelintir manusia hendak mengoreksi pintu kebaikan dan keburukan sesamanya, maka bukan hal mustahil akan mengikuti sifat-sifat Tuhan yang maha pengampun. Tuhan saja yang begitu digdaya dan punya kuasa, sekali ingin berkehendak, kun fayakuun, pasti jadilah apa yang diinginkan-Nya, tapi lagi-lagi Tuhan sama sekali tidak pernah menunjukan kekejaman terhadap Hamba-Nya. Baik yang menyembah, yang selalu bersimpuh memujinya, maupun yang “tidak peduli” dengan kemahakuasaan-Nya semua diberi nikmat dan berkah dari-Nya.

Lantas bagaimana dengan manusia, sebagai ciptaan-Nya yang dimuliakan? Terlalu naïf bagi manusia jika tetap bertahan pada ego dan nalurinya. Manusia selalu tidak punya daya ketika harus menantang hidup dalam kesendirian. Di titik-titik tertentu tidak sama sekali memiliki kekuatan yang maha super dahsyat. Jadi mahfumlah kalau setiap kali melihat dibalik kelemahan sesamanya, ada yang berani melawan adikodratinya, melawan rasa benci dan dendam. Karena di sanalah kemuliaan akan terus terpelihara.

Walaupun keluarga Sara adalah sebagai penganut Kristiani. Tidaklah sikap kedua orang tuanya menjadi hikmah buat sesama pemeluknya saja. Lebih dari itu, rasa cinta dan kasih yang dilakonkan olehnya, telah menembus dinding dan sekat dari semua agama yang selalu memberi jalan terang untuk kebenaran dan kebaikan.

Sikap kedua orang tua sara tidak hanya menjadi lambang Yesus kristus yang menebarkan kasih sebagai kewajiban. Tak pelak, kaum Muslim-pun mengakui sikap tersebut sebagai satu hal patut menjadi teladan bagi siapa saja (saya, kita, anda, semuanya). Dalam sejarah Nabiullah Muhammad SAW yang ditulis oleh Muhammad Husain Haiqal pernah dinukilkan; “suatu waktu ketika Rasulullah pulang dari medan perang, atas peperangan itu Pamannya yang bernama Hamzah tewas dengan cara keji, dibunuh oleh suruhan Hindun Binti Utbah, lalu Hindun juga terlibat melakukan cara yang tidak manusiawi terhadap jasad Hamzah, dikoyuk jasad, tubuh paman sang nabi, kemudian jantungnya dikunyah oleh Hindun. Melihat kejadian itu, Nabiullah Muhammad berucap kepada para sahabat; akan kubalas kekejeman kematian pamanku lebih dari kekejaman kaum quraisyh. Sesaat kemudian, setelah Rasulullah bertutur demikian turunlah teguran dari Tuhan : bahwa darah dibayar dengan darah, tangan dengan tangan, gigi dengan gigi, tetapi sesungguhnya memaafkan itu lebih baik dan sungguh perbuatan mulia. Singkat cerita bahkan pada masanya, ternyata Hindun yang pernah menjadi pelaku keji dalam pembunuhan paman sang nabi, malah dijadikan istri sang Nabi.” Sungguh luar biasa.

Maka di tengah krisis keimanan kita saat ini, krisis kemanusiaan yang melanda kita semua, yang terlalu banyak menyebar aib dan kesalahan lawan. Apalagi para elit politik yang sedang bertarung dalam meraih singgasan kekuasaan di tahun ini. Jalan sepi dan sikap mengalah yang diperankan oleh keluarga sara seyogiayanya selalu dimunculkan ke permukaan agar menjadi pelajaran buat kita semua. Selamat jalan Sara, orang tuamu benar-benar mulia, semoga engkau tenang dalam pembaringanmu, mestinya engkau bangga dengan kedua orang tuamu.

Terima Kasih kepada Suroto dan Elisabet, kepadamu pula kita semua belajar bahwa sebuah sikap mengalah adalah awal untuk meraih kemenangan abadi. Engkau tidak menjadikan agamamu sebagai sarana kebencian terhadap pelaku pembunuh anakmu yang berlainan agama. Bahkan dengan ketulusan, engkau berani memaafkan agar kelak si Hafidt menjadi orang baik.

Kematian Sara pantas bagi kita semua untuk mengenangnya dan menaruh duka untuknya, mendoakannya. Suara lonceng gereja dan kumandang adzan akan bersenandung merdu selalu. Manusia-manusia “malaikat” karena melawan adikodratinya juga akan memberi kecerahan iman kepada kita semua untuk berlomba-lomba merebut peluang surgawi. Wallāhu a’lamu bi al-shawwāb. (*)





Oleh: 
Damang Averroes Al-Khawarizmi
Mantan Aktivis HMI MPO komisariat Hukum Unhas










[Read More...]


0 Revisi KUHP dan KUHAP Perlu Harmonisasi



DPR dan Pemerintah tetap bersikukuh melanjutkan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sikap ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Amir Syamsuddin. Ia mengatakan Pemerintah tidak memiliki niat apapun untuk melemahkan KPK. RUU KUHP dan RUU KUHAP merupakan ketentuan umum (lex generalis) sehingga tidak menghilangkan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Damang Averroes Al-Khawarizmi

Pernyataan Amir Syamsuddin memang ada benarnya, karena dalam perumusan dan pembahasan RUU tidak boleh keluar dari asas pembentukan hukum. Asas hukum merupakan jantungnya norma, yang dari padanya akan lahir ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk pasal-pasal, untuk mencapai tujuan dasar pembentukan undang-undang tersebut. Sederhananya, yang namanya bunyi asas pasti mengalahkan bunyi undang-undang. 

Kalau seperti itu, berarti revisi KUHP dan KUHAP jangan sampai melabrak asas dalam perumusannya, sebab undang-undang tersebut akan menjadi sia-sia. Hingga pada akhirnya, tidak dapat diterapkan terhadap semua elemen yang dituju dari undang-undang itu.

Lex Specialist
Niat baik pemerintah bersama dengan DPR untuk menyelesaikan Revisi KUHP dan KUHAP selayaknya diapresiasi. Namun waktu pembahasannya saja tidaklah tepat. Bahwa perubahan Undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, lalu hanya ingin diselesaikan secara terburu-buru, sejatinya melanggar asas kepantasan dan kepatutan. Waktu yang tersisa bagi anggota DPR sebagai pembahas RUU KUHP dan RUU KUHAP tersebut, jika dihitung-hitung, kini tersisa kurang lebih 100 hari. Apakah dengan waktu yang singkat itu, dalam pembahasan dan pelembagaannya, dapat mengakomodir semua kepentingan? Jawabannya; pasti tidak.

Apalagi pembahasan RUU KUHP dan KUHAP tersebut juga akan dilakukan kodifikasi dan unifikasi terhadap tindak pidana di luar KUHP, termasuk hukum acara pidana yang tersebar di luar KUHAP juga akan dilakukan penyesuaian. Artinya, semakin memperkuat saja “alibi” bahwa dengan banyaknya undang-undang di luar KUHP, harus menjadi bagian pembahasan oleh DPR pula, waktu 100 hari yang tersisa tidaklah cukup.

Pada intinya, revisi KUHP dan KUHAP terkait dengan masalah pengkodifikasian dari semua tindak pidana di luar KUHP yang termuat dalam UU (Undang-Undang) tersediri. Tidak semuanya UU yang berlaku khusus (lex specialist) dapat dikodifikasi kedalam UU yang berlaku umum (lex generalist). Ada kalanya UU kemudian dinyatakan berlaku khusus, disebabkan oleh tiga hal. Pertama, memang dalam UU yang berlaku umum tersebut tidak ada ketentuan hukumnya, sehingga perlu dibentuk UU yang akan berlaku khusus. Kedua, ada diatur dalam UU yang berlaku umum namun dalam UU itu belumlah lengkap atau tidak sempurna, maka dibentuk UU yang berlaku khusus untuk melengkapinya. Ketiga, karena hukum yang mengalami dinamisasi. Dinamisasi yang dimaksud di sini, adalah tindak pidana tersebut kemudian dianggap sebagai kejahatan yang memiliki dampak luar biasa. Sehingga, meskipun sudah diatur dalam UU yang dinyatakan berlaku umum, tetapi tetap perlu dibentuk undang-undang yang berlaku khusus. 

Untuk poin pertama dan kedua sebagai dasar pembentukan UU khusus di atas, dapat mengalami pengkodifikasian dalam UU yang berlaku umum. Sebagai contoh, tindak pidana pemilu, tindak pidana perikananan, tindak pidana dibidang Hak Kekayaan Intelektual dan lain-lain dimungkinkan masuk dan terintegrasi dalam pasal-pasal KUHP. 

Berbeda halnya untuk poin ketiga, karena dinamisasi hukum, kemudian sebuah tindak pidana dinyatakan memiliki dampak luar biasa. Sifat keberlakuan khususnya tetap penting dan perlu untuk dipertahankan. Di sinilah tindak pidana seperti korupsi, narkotika, dan terorisme mendapat tempat, tetap layak untuk dipertahankan ke-khasannya yang luar biasa. Dengan demikian, jenis pidana, sanksi, dan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya dapat berbeda seperti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku umum. 

Dari sini pula keberlakuaan asas lex specialist derogate legi generale (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum) penting untuk dimaknai, sekalipun KUHP dan KUHAP menganjurkan agar undang-undang yang terkait dengan “dirinya” harus menyesuaikan. Tetapi penyesuaiannya harus dalam bentuk “pengecualian”. Taruhlah misalnya, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU Pengadilan Tipikor, kalaupun harus menyesuaikan dengan revisi KUHP dan KUHAP, jika sanksi tindak pidana korupsi dikenal pengembalian kerugian Negara, kemudian KUHP tidak mengaturnya, maka UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tetap harus mengaturnya, dan tidak perlu mengikut ke pengaturan KUHP. Demikian pula dalam hal kewenangan penyadapan bagi KPK harus mendapatkan izin dari hakim komisaris (sebagaimana diatur dalam revisi KUHAP) sebelum dilakukan penyadapan. UU KPK, juga dapat menentukan lain dari apa yang ditentukan oleh KUHAP, tanpa izin hakim komisaris, KPK dapat melakukan penyadapan terhadap perkara korupsi yang sedang (akan) ditanganinya.

Perlu Harmonisasi
Maka dari itu, sikap “kukuh” Pemerintah bersama DPR untuk tetap menggolkan revisi KUHP dan KUHAP bukanlah perkara gampang, semuda membalikan telapak tangan. Mengapa tidak gampang? Sebab revisi tersebut juga akan melibatkan pembahasan undang-undang lain, yang terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, termasuk pula ketentuan-ketentuan hukum acara yang tersebar dalam undang-undang yang berlaku khusus.

Cara yang paling tepat, tidak ada jalan lain, memang pembahasan revisi KUHP dan KUHAP saat ini mesti ditunda, dan menunggu fase DPR yang terpilih berikutnya untuk membahas undang-undang tersebut. Agar konsentrasi dan penelahaan semua undang-undang yang hendak dikodifikasi dan melakukan penyesuaian. Semua dapat terakomodir dalam revisinya. 

Terakhir, jangan dilupakan bahwa undang-undang yang berlaku khusus dan memiliki dampak luar biasa, terutama UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK harus menjadi agenda pembahasan DPR nantinya dalam satu program legislasi nasional (Prolegnas). Sehingga revisi KUHP dan KUHAP, akan mengalami harmonisasi terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK. 

Jika harmonisasi KUHP dan KUHAP diperhatikan, terhadap segala undang-undang sektoral pemberantasan korupsi. Tidak mungkin KPK “takut” terlucuti kewenangannya, apalagi revisi KUHP dan KUHAP, dicuriga akan membubarkan KPK sebagai lembaga nomor satu pemberantas koruptor kelas kakap di negeri ini. *






Oleh: 
Damang Averroes Al-Khawarizmi
Peneliti Republik Institute & Co-Owner negarahukum.com









[Read More...]


Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors