0 Koalisi Tanpa Syarat



Judul tulisan ini muncul, adalah bukan kehendak bebas dari dalam diri saya untuk menuangkannya. Semuanya terjadi secara kebetulan, karena permintaan teman-teman FB, untuk turut berkomentar. Disaat kemarin, Presiden dan wakil Presiden terpilih (Jokowi-JK), mengumumkan struktur kabinetnya. Katanya terdapat 18 jumlah kementerian dari kalangan profesional dan 16 kementerian dari kalangan profesional partai.

Sayapun memilih untuk tidak mengirimkan tulisan ini ke media cetak dengan alasan; menjauhi dari niat mencari legitimasi, kebenaran hanya seolah-olah milik saya pribadi. Termasuk saya mengurangi berkomentar distatus teman-teman FB, lebih memilih untuk menuliskannya. Semuanya saya lakukan untuk tidak ikut dalam perdebatan kusir, ngawur, hingga saling mencaci maki saja.

Koalisi tanpa syarat! Ya...janji ini yang dilontarkan dahulu kala oleh Jokowi. Kemudian memunculkan peristiwa lain yaitu: Jokowi kini seolah-oleh ingkar janji terhadap kata-kata yang pernah diucapkannya, dan pernah dicatut oleh publik janji tersebut.

Pertanyaan kemudian yang muncul dari makna termin “koalisi tanpa syarat”: Apakah koalisi tanpa syarat adalah mengeliminasi semua calon kabinet dari unsur partai politik? Jika ini maksudnya, sebuah kemustahilan dengan beberapa catatan yang bisa membantahnya. Oleh konstitusi sudah mengunci bahwa tidak mungkin ada calon presiden dari nonpartai. Hanya partai politik diberikan “previlege constitution” uantuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Selanjutnya lebih ketat lagi partai politik hanya dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden jika memenuhi syarat presidential threshold berdasarkan UU Pilpres. Itu artinya, melalui persyaratan konstitusi dan UU Pilpres disinilah “keniscayaan” yang harus diterima, awal munculnya jatah-jatahan kekuasaan (dalam hal ini kementerian). Sekarang, salahkah jika mengangkat menteri dari partai politik yang telah ikut serta berkoalisi mengantarkan terpilihnya presiden dan wakil presiden tersebut? Jawabannya, bisa menjadi salah sekiranya partai-partai politik yang ikut berkoalisi itu hanya mau bergabung, jika dari awal sudah mempersyaratkan harus punya jatah menteri, apalagi tanpa memandang kapasitas dari calon-calon menteri yang merupakan dari unsur partai politik. Sebaliknya, benar tindakan merekrut anggota menteri walaupun dari unsur parpol, jika memenuhi in the right person in the right place.

Perlu teman-teman ketahui, merupakan pendapat yang keliru jika mengatakan anggota partai politik adalah perusak pemerintahan hingga tidak dapat terbentuk kabinet efektif atau kabinet ahli (zaken cabinet). Bahkan jika partai politik dikelolah dengan sebaik-baiknya, sistem kaderisasinya jelas, rekrutmen anggotanya dari orang-orang capable, justru di sanalah kita akan menadapatkan calon-calon pejabat publik yang berintegritas lagi aksaptabel untuk mengurusi pemerintahan.

Salah satu yang memunculkan “ketidakpercayaan” kita terhadap partai politik, tidak lain disebabkan pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, yakni ketika semua anggota kabinetnya yang terseret dalam pusaran korupsi ternyata berasal dari anggota partai. Nah, salah satu pintu terbukanya korupsi dari menteri yang merupakan unsur parpol, sebab menteri tersebut masih menjadi pengurus atau angggota di struktur partai politiknya. Logikanya, oleh karena ada tuntutan partai politik untuk menyetor dana partai bagi anggota-anggotanya, praktis anggota kabinet yang dari unsur parpol harus melepaskan jabatannya dari keanggotaan, agar tidak lagi ada tuntutan penyetoran dana ke partai, yang memicu terjadinya perbuatan korupsi. Saya kira ini hal yang sulit untuk dilakukan oleh Jokowi suatu waktu nanti, untuk menuntut kabinetnya yang dari unsur parpol melepaskan keanggotaannya. Karena itu, sebelum mengumumkan nama-nama untuk kementerian Jokowi-JK kelak, sebaiknya tidak perlu mengangkat menteri, yang tidak mau melepaskan jabatannya di keanggotaan partai.

Terkait dengan kabinet efektif dan ramping, juga dipertanyakan teman-teman. Apakah jumlah menteri 34 termasuk ramping? Padahal jumlah itu sama dengan KIB sebelumnya. Ramping tidaknya postur kabinet perlu dimaknai, bahwa "porto folio" kabinet itu hadir karena sesuai kebutuhan. Seperti Wamen yang dulunya mendominasi KIB jilid II, kemudian oleh Jokowi menghapuskannya, dan hanya menyisakan Wamen untuk kementerian luar negeri, saya kira ini sudah bagian dari perampingan kementerian. Untuk mengkritisi kabinet tersebut efektif atau tidak, jelas harus dinanti dahulu kinerja semua kementerian itu. Yang bisa diamati melalui rapor kerja tiap-tiap kementerian.
Damang Averroes Al-Khawarizmi

Di atas segalanya, semua argumen ini, saya serahkan kepada teman-teman untuk mengkritisinya dalam satu tulisan pula. Apa makna dari kalian perihal “koalisi tanpa syarat”. Apakah haram Kabinet dari unsur Parpol? Padahal banyak juga kader-kader terbaik dari parpol yang kiranya dapat mengurusi pemerintahan. Ataukah kita sepakat semua menteri sudah mestinya berasal dari kalangan profesional (akademisi, pekerja, pengusaha) tanpa lagi ada embel-embel partai politiknya. Apakah ada jaminan pula menteri-menteri dari kalangan profesional suatu waktu tidak korup. Jika saudara punya jawaban, sebaiknya menteri tidak perlu dari kalangan parpol berarti anda telah berhasil mengunci mulut M. Tiroq; bahwa dalam sebuah kebinet ada “kaki politisi” dan “kaki tekhnokrat/profesional” yang lazim disebut kabinet bifurkrasi. SEKIAN
[Read More...]


0 Kabinet (Tanpa) Partai Politik



Inilah “dosa turunan” yang harus dibayar mahal oleh presiden terpilih, hingga mengakhiri dirinya sebagai presiden rakyat, beralih menjadi presiden partai, termasuk bukan kabinet rakyat yang terorbitkan, namun kabinet partai politik.

DI TENGAH kegelisahan publik menanti putusan MK (Mahkamah Konstitusi) atas kesahihan daulat rakyat, pemilhan umum presiden dan wakil presiden yang telah kita lewati bersama. Sudah setumpuk PR (Pekerjaan Rumah) menanti, dari presiden yang kelak akan dilantik dan resmi dinyatakan memimpin Negara RI ini, untuk lima tahun ke depannya.

Salah satu pekerjaan yang harus dipikirkan oleh presiden mendatang, adalah siapa yang layak ataukah pantas untuk mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan. Itulah kemudian akhir-akhir ini sedang menjadi polemik pengisian anggota kabinet presiden 2014-2019 nanti.

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Menarik, untuk mencermati pernyataan Jokowi, disaat ingin melepaskan anggota kebinetnya dari unsur partai politik. Dalam kaitannya dengan itu, tindakan untuk mengeliminasi partai politik dalam sistem kementerian, dapat memilih tindakan dalam dua hal. Pertama, hanya mengangkat anggota kabinet dari kalangan profesional atau yang disebut tekhnokrat. Sementara mereka yang berasal dari keanggotaan partai politik tidak perlu dilirik lagi. Kedua, kalaupun ada kabinet yang berasal dari unsur partai politik, mereka harus melepaskan diri dari keanggotaan Parpol, demi mengeliminir terjadinya dualisme loyalitas. Dualisme loyalitas adalah di satu sisi dituntut untuk loyal terhadap Presiden itu sendiri, namun di sisi lain tidak dengan serta merta pula “abai” dari hasrat partai politik dimana dia berasal.

Pekerjaan untuk mengeliminasi unsur partai politik dalam angka nol untuk posisi kementerian, nampaknya pekerjaan itu bukan perkara muda dilakukan. Alih-alih karena menganggap keberadaan unsur partai politik dari kementerian, dapat mencederai pemerintahan dari perbuatan laku korupsi. Toh masih banyak menganggap, kalau mereka yang berasal dari partai politik, tetap tersedia orang-orang yang berintegritas dan akseptabel menduduki porsi kementerian. Cuma saja dalam hemat saya, tidak ada salahnya mengangkat kabinet dari unsur Parpol. Namun yang harus diperhatikan dan menjadi catatan. Hendaklah pengangangkatan kabinet demikian diselenggarakan secara transparan. Kemudian, latar belakang mereka harus cocok pada porsi menteri yang akan dijabat. Bisa dilihat melalui latar belakang organisasinya, latar belakang pendidikannya, latar belakang pengalaman dimana sebelumnya pernah menekuni profesinya. Bahkan paling penting untuk diperhatikan, apakah orang yang diangkat dalam jabatan kementerian tersebut tidak pernah terindikasi korupsi, termasuk peluang di masa mendatang akan tersandera dalam kasus korupsi. Tentu adalah kelihaian dan keterampilan Presiden, ketika akan mengangkat pembantu-pembantunya yang bernama menteri, demi terwujudnya kabinet dambaan. sebagaimana apa yang disebut kabinet ahli (zaken cabinet).

Bukan Parlementer
Terhadap persoalan kedua, bahwa pada intinya setiap menteri yang berasal dari unsur parpol, baik yang menjabat sebagai ketua umum, dewan pertimbangan, majelis tinggi dan seterusnya, harus melepaskan dirinya dari jabatan parpol. Niat tersebut layak untuk diapresiasi.

Kalau hanya memperdebatkan bahwa banyak diperiode sebelumnya. Ada banyak pula menteri yang berasal dari anggota parpol dapat membagi waktunya sebagai abdi negara, dan di sisi lain sebagai abdi partai. Itu sudah perdebatan klasik yang tidak akan pernah berkesudahan.

Penting untuk diketahui, kalau sejatinya kesepakatan kita bersama dalam amanat konstitusi (UUD NRI 1945). Dengan memilih sistem pemerintahan presidensial merupakan keniscayaan yang harus diterima bersama, kalau dalam pengisian kabinet, membentuk yang namanya eksekutif (presiden dan menteri) itu, ada kemudian hendak “mengibarkan” bendera partai dari parlemen untuk eksekutif, sama sekali bukan karekteristik sistem presidensial. Melainkan yang demikian adalah ciri khas sistem pemerintahan parlementer. Yang mana dalam sistem pemerintahan parlementer, pemilu diselenggarakan hanya untuk memilih parlemen, dan cukup dilaksanakan sekali. Untuk kemudian pengisian ekesekutif (presiden dan menteri) sudah pasti berada pada kekuatan parlemen. Sehingga dalam sistem pemerintahan parlementer pula, kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

Kondisi ini tidak sama dengan sistem pemerintahan presidensil, baik parlemen maupun presiden adalah dipilih melalui pemilihan umum, yang otomatis power dari kedua lembaga negara itu kuat. Makanya, konstitusi telah memberi amanah kepada presiden, persoalan pengangkatan menteri adalah hak proregatifnya, bukan karena persoalan koalisi. Karena merasa berjasa sudah memberi dukungan, kemudian parlemen dan presiden dalam kooptasi partai politik.

Dosa Turunan
Saya mencermati saat ini, bahwa yang menyebabkan sulit untuk terbentuk kabinet ahli tidak dapat dilepaskan dari penyimpangan konstitusi atas UU Pilpres (No. 40/ 2008) yang mensyaratkan presidential threshold bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga mau tidak mau, dalam perjalanan ketatanegaraan nantinya, eksekutif terus berada dalam turbulensi politik parlemen.

Sebab itu, untuk Pemilu 2014 memang membutuhkan kesabaran, dari konsekuensi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang diselenggarakan secara terpisah. Karena keterpisahannya itu sama saja membuka pintu syarat presidential threshold, dan selanjutnya presiden terpilih “terpaksa” membayar utang budi terhadap beberapa partai pengusungnya.

Inilah “dosa turunan” yang harus dibayar mahal oleh presiden terpilih, hingga mengakhiri dirinya sebagai presiden rakyat, beralih menjadi presiden partai, termasuk bukan kabinet rakyat yang terorbitkan, namun kabinet partai politik.

Sudah waktunya kita menunggu, janji Jokowi jika benar-benar menjadi pemenang di MK, sekiranya hasil rekapitulasi KPU pun pada akhirnya “diakui” oleh MK. Janji koalisi tanpa syarat untuk membangun indonesia hebat. Lalu, menginginkan kabinetnya, harus melepaskan dari keanggotaan partai politik. Inilah “ijtihad politik” untuk mengeluarkan sistem pemerintahan dari konfigurasi partai politik dalam sanderaan berkepanjangan, dalam rangka menjalankan amanat daulat rakyat sepenuhnya. Dalam situasi itu, mungkin kita akan mendengar sikap negarawan Jokowi yang memutar ulang rekaman sejarah dari perkataan Manuel Luis, ”My loyality to may party end where may loyality to may country begins.”(*)

Oleh:
Damang Averroes Al-Khawarizmi
Peneliti Republik Institute & Co-Owner negarahukum.com
[Read More...]


0 Piala Dunia, Puasa dan Pilpres



Damang Averroes Al-Khawarizmi
(Artikel ini Juga muat di harian Fajar Makassar, Kolom Opini, Edisi 24 Juni 2014)
Dengan segala kemewahan dan kemegahan dua momentum yang menghampiri kita semua, piala dunia dan puasa. Maka turnamen sepak bola piala dunia dipastikan akan mendapat juara yang sejati, juara yang menjunjung sportivitas


TIMNAS Garuda kesayangan kita semua, memang tidak berlaga dalam perhelatan akbar piala dunia 2014, yang dihelat di tanah Amazon, Brasil tahun ini. Tetapi kita semua sebagai warga negara Indonesia, patut berbangga. Kita masih punya perhelatan akbar yang momentumnya bersamaan dengan piala dunia. Dalam dua bulan ke depan (Juni s/d Juli) kita akan memasuki fase bulan suci ramadhan, untuk selanjutnya memasuki “final” Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang kemungkinan besar cukup dalam satu putaran saja.

Dua event tersebut, piala dunia dan puasa, terdapat banyak momen yang telah menjadi kebiasaan, adab, etika, dan aturan, dapat menjadi pelajaran “berharga” sebelum kita tiba di hari “H” Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 9 Juli mendatang.

Piala Dunia Vs Pilpres

Sejak dibukanya piala dunia edisi ke-20, yang resmi dimulai Jumat 13 Juni dini hari kemarin. Kembali sepak bola menyapa dan menyihir para penggila bola seanteror dunia. Tak ketinggalan juga warga negara Indonesia. Ada miliaran mata akan terbelalak, terhipnotis, dengan aksi para pemain bintang lapangan hijaudengan s berbagai macam gaya khasnya. Ada tarian samba, tango, salsa, tiki-taka, kickh and rush, total foot ball, dan cattenaci selama sebulan ke depan.

Piala dunia pastinya akan menyita perhatian kita. Maka tidak jauh berbeda dengan pesta politik yang kini mengalami goncangan dahsyat dari sebuah parade kampanye hitam. Terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin dekatnya kontestasi Pilpres 9 Juli nanti. Semoga dengan kehadiran piala dunia bisa kembali mendinginkan atmosfer para kontestan, dan juga para pendukungnya, yang masing-masing menjagokan andalan mereka.

Dengan piala dunia, kita akan disuguhkan dengan kehangatan, dan sejuta harapan. Agar tim andalan kita, sekiranya bisa menjadi pemenang. Karena itu, biarkanlah piala dunia menjadi waktu bagi semua pemilih. Sejenak “bersitirahat’, mendinginkan suasana, berkumpul dalam satu arena untuk meraih kemeriahan, sembari mendinginkan mesin politik, tak ada lawan, semua menjadi kawan dalam satu pesta yang bernama piala dunia.

Sepak bola, di sanalah “etika” menunjukan dirinya sebagai sebuah kemewahan. Tontonan sepak bola tidaklah menarik, jika semua penonton hanya punya satu jagoan saja. Semua penonton dan para penggila bola, berhak menentukan jagoannya masing-masing. Ini adalah cerminan demokrasi. Dalam sepak bola sangat dijunjung apa yang dinamakan sportivitas dan fair play. Bahkan kekalahan adalah sebuah hal yang biasa, bagi yang kalah harus mengakui kehebatan lawan tanpa banyak lagi ajang protes di sana-sini.

Seharusnya perhelatan politik yang kian dekat ini, tak ada bedanya dengan prinsip-prinsip yang di anut dalam sepak bola. Kalau di sepak bola orang dengan bebas menentukan pilhan masing-masing. Dalam satu keluarga, satu tempat kerja, sebagai karib, wajar-wajar saja punya tim yang berbeda. Maka dalam Pilpres nanti, juga demikian. Orang bebas menentukan pilihan masing-masing, tanpa ada paksaan dan intimidasi dari siapapun. Dengan pilihan yang berbeda, tidaklah menjadi alasan, akan menghapus sekat kemanusiaan dan soliditas kita semua. Siapapun boleh berbeda pilihannya, namun tidak boleh sampai membuat hubungan menjadi renggang dalam satu kawanan sosial, sebagai kerabat, dan relasi di tempat kerja.

Puasa Vs Pilpres

Dua bulan kemegahan ini, dalam dua bulan berutut-turut, bukan hanya menjadi megah dalam hubungannya kita sebagai manusia, piala dunia dan pilpres saja. Tetapi menjadi kemegahan pula, hubungan kita dengan sang pencipta (hablu minalloh).

Dalam momen bulan suci ramadhan, di situlah kejujuran, sportivitas sang manusia benar-benar diuji oleh Tuhannya. Apakah kita melakoni bulan suci ramadhan, memang berani berlaku “jujur” di hadapan sang pencipta? Tanpa ada satu orangpun yang mengamati kita, pada siang hari akan tetap menahan lapar dan dahaga. Inilah nilai sportivitas manusia dengan Tuhannya yang harus menjadi “napak tilas” dalam mendukung masing-masing pilihan di Pilpres nanti. Yang senantiasa, dapat dipercaya memegang amanah dan tanggung jawab untuk seluruh penduduk di negeri ini.

Bulan puasa adalah bulan suci, ketika semua yang melakoni ibadah tersebut akan diberikan rahmat yang melimpah. Sebagai bulan pengampunan, jangan sampai hanya karena kepentingan kekuasaan dan duniawi semata. Orang dengan seenaknya menyebar fitnah di bulan suci itu. Marilah kita semua mensucikan diri, dari semua perilaku yang biadab, dengki, iri hati, guna meraih kemuliaan secara personal. Dan pada titik ini, akhirnya kita pula akan dihadirkan pemimpin yang mulia, bermartabat, dan bertanggung jawab. Pemimpin itu bukan hanya bertanggung jawab di hadapan rakyatnya, tapi juga “takut” untuk lalai dari tanggung jawabnya, di hadapan sang Kuasa.

Akhirnya, dengan segala kemewahan dan kemegahan dua momentum yang menghampiri kita semua, piala dunia dan puasa. Maka turnamen sepak bola piala dunia dipastikan akan mendapat juara yang sejati, juara yang menjunjung sportivitas.

Sembari meraih puncak iman dalam bulan suci ramadhan nanti, menjadi manusia yang benar-benar taqwa di hadapan Tuhan. Semoga negeri ini, yang selalu dirundung duka, bencana, korupsi, berbagai bentuk ujian lainnya. Kelak akan melahirkan pemimpin yang amanah, jujur, berintegritas, mulia di hadapan Tuhannya. Sehingga dengan sendirinya, rakyat sebagai penilai rapor sang pemimpin, juga akan memuliakan pemimpinnya. Amin Ya Robbal A’lamin.*
[Read More...]


0 Dua Capres, Dua Putaran ?



OLEH: DAMANG AVERROES AL-KHAWARIZMI
(ARTIKEL INI JUGA MUAT DI HARIAN FAJAR MAKASSAR, KOLOM OPINI, EDISI 19 JUNI 2014) "Nampak bahwa syarat presidential threshold 25 % suara nasional dalam UU Pilpres, mengingkari sifat “imperatif” UUD NRI 1945."



SALAH satu yang membuat tidak menarik kontestasi Pilpres kali ini, berdasarkan amatan para penstudi politik, hanya terdapat dua poros kekuatan Capres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Radjasa (Prahara) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JWJK). Dengan kecilnya jumlah Capres-Cawapres, kekuatan peta politik dengan muda pasti akan terbaca. Hanya akan terjadi Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden cukup dalam satu putaran saja.

Agak berbeda dengan hasil pengamatan para penstudi hukum ketatanegaraan dalam menyoroti masalah tersebut. Bahwa masih dimungkinkan terjadinya Pilpres dua putaran, meskipun hanya terdapat dua pasangan Capres-Cawapres. Hal ini berangkat dari persyaratan Presiden dan wakil presiden terpilih, tidak hanya dengan wajib meraih suara lebih dari 50 %, tetapi sebaran suaranya harus pula memperoleh 20 %, lebih dari setengah jumlah Provinsi.

Taruhlah misalnya, sekiranya berdasarkan elektabiltas yang tinggi saat ini terhadap Pasangan Jokowi-JK, dan kelak terbukti dalam uji “alat demokrasi” memperoleh suara di atas 50 %, namun dari sebaran suaranya tidak terdistribusi merata 20 % lebih dari setengah jumlah provinsi. Apakah harus mengikuti lagi pemilihan umum Presiden-Wakil Presiden tahap ke dua bersama dengan lawan sebelumnya yaitu Prabowo-Hatta? Pertanyaan ini tentu perlu dicari jawabannya dalam ruang konstitusi dan dimensi ketatanegaraan kita. Benarkah kekhawatiran demikian akan terjadi?

Maksud Persyaratan
Dengan memerhatikan secara cermat dan jeli, konstitusi kita (UUD NRI 1945) memang dianut syarat tambahan jumlah suara 20 % lebih dari setengah jumlah provinsi saat ini. Secara nyata ditegaskan dalam Pasal 6A ayat 3 UUD NRI 1945 “Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dengan pemilihan umum dengan sedikitnya 20 % suara disetiap Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Dalam makna yang sama, kembali pula ditegaskan dalam Pasal 159 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden “Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”

Berdasarkan redaksi pasal tersebut di atas, tentu pertanyaan yang akan muncul, berlaku pulakah ketentuan dalam konstitusi dan UU Pilpres, jika hanya diikuti oleh dua kontestan Capres-Cawapres saja? Tidakkah kemudian munculnya pengaturan tersebut, hanya untuk mewadahi, sebab musabab jika jumlah kontestan terdapat lebih dari dua pasangan.

Penting untuk diketahui, seumpama kita tidak pernah membuka UU Pilpres sebagai pengaturan lebih lanjut dari syarat penentuan/ pengusungan Capres-Cawapres dalam angka suara nasional 25 %. Sebagaimana Pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945 telah membuka “pintu” terhadap semua partai politik yang menjadi peserta pemilu dapat mengajukan pasangan Capres-Cawapres. Berarti sangat besar peluang munculnya; ada banyak pasangan Capres-Cawapres yang masing-masing diusulkan oleh Partai Politik. Pada poin inilah, nampak bahwa syarat presidential threshold 25 % suara nasional dalam UU Pilpres, mengingkari sifat “imperatif” UUD NRI 1945.

Artinya, Pasal 6A ayat 3 UUD NRI 1945 di sini hadir. Sengaja dimaksudkan, untuk mengakomodasi atas keniscayaan sistem Partai Politik kita yang menganut corak multipartai. Yang tentunya pula, kalau saja semua Partai Politik masing-masing memiliki pasangan Capres-Cawapres, ada kemungkinan bagi pasangan Capres-Cawapres yang berlaga dalam kontestasi pemilu, sulit meraih suara dalam batas angka 50 %. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 6A ayat 4 UUD NRI 1945; tidak ada cara lain, dengan mengambil dua pasangan Capres-Cawapres yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, untuk selanjutnya dipilih melalui Pilpres putaran kedua (second round).

Argumentum a Contrario
Dengan menggunakan tafsir sejarah perundang-undangan, atau dengan kata lain berdasarkan masa dibahasnya konstitusi tersebut. Apa yang ada dibalik kesepahaman para pembuat regulasi, pada saat membahas materi sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden? Nampaknya, para pihak yang terlibat dalam amandemen UUD NRI 1945, mereka tidak hanya terpola dalam pembahasan angka 50 % sebagai persyaratan dapat terpilihnya Presiden-Wakil Presiden. Dengan melacak risalah dari amandemen konstitusi itu, ternyata mereka pula memikirkan persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga perlu membicarakan wilayah persebaran suara pula sebagai syarat legalitas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden.

Pemikiran tersebut mengisyaratkan, bahwa jika diikuti oleh pasangan Capres-Cawapres yang berjumlah banyak. Boleh jadi wilayah Pulau Jawa, akan menjadi rebutan suara. Dan semua pasangan, hanya “memusatkan” untuk mendulang suara pada daerah yang jumlah kantong suaranya melimpah, sekedar mencapai angka suara 50 % saja. Inilah menjadi isyarat sehingga memunculkan Pasal 6 A ayat 3 UUD NRI 1945, disamping pasangan Capres-Cawapres diwajibkan untuk meraih suara 50 %. Dari jumlah suara tersebut, mesti tersebar 20 % suara dalam setengah jumlah Provinsi.

Jika ditarik penalarannya dalam kondisi sekarang. Hanya terdapat dua pasangan Capres-Cawapres. Maka memerlukan model penalaran logis “argumentum a contrario”. Artinya melakukan penafsiran berbeda atau berbanding terbalik dari pengaturan yang sesungguhnya.

Oleh karena maksud dari Pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 UUD NRI 1945, dianutnya suara 50 % dan sebaran 20 % dari setengah jumlah Provinsi. Dan jika tidak mencapai angka itu, selanjutnya dilakukan Pilpres tahap kedua. Ternyata dimaksudkan hanya berlaku ketika jumlah pasangan Capres-Cawapres di atas dua pasangan (berjumlah banyak). Berarti kalau cukup diikuti oleh dua pasangan Capres-Cawapres saja. Otomatis pemilunya akan berjalan satu putaran, dan tidak perlu pula memerhatikan wilayah sebaran suara 20 % untuk setengah dari jumlah Provinsi.*









[Read More...]


Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors