0 Partai Politik dan Calon Tunggal



Kolega saya sebagai team penulis dalam mengelola website negarahukum.com, Wiwin Suwandi menulis di harian Media Indonesia, 12/8, “Calon Tunggal dan Kritik Multipartai”. Gagasan inti yang ditawarkan oleh Wiwin Suwandi dalam tulisannya, adalah menawarkan opsi dalam bentuk pemaksaan terhadap Partai Politik agar mengajukan calon Kepala Daerah yang berbeda. Preposisi hukum ini dibangun dengan dalil, “karena Partai Politik menjalankan fungsi “rekrutmen dan kaderisasi” maka konon katanya secara konstitusional, Partai Politik benar adanya jika dilakukan pemaksaan untuk mengusulkan calon-calon mereka.”

Sedikit saya mengoreksi, Wiwin Suwandi hanya menawarkan satu opsi dalam hal menyoroti calon tunggal, yaitu opsi pemaksaan Parpol mengajukan calon-calonnya. Sedangkan revisi Undang-Undang dan Perppu untuk mencari solusi terkait sengkarut calon tunggal Kepala Daerah itu bukan dalam klasifikasi opsi, tetapi jalan untuk mengakomodasi berbagi opsi yang banyak ditawarkan saat ini.

Partai Politik
Bahwa memang benar adanya Partai Politik dalam Undang-Undang yang terkait, telah ditegaskan fungsi Parpol yang telah disebutkan oleh Wiwin Suwandi. Namun mengkaji kepartaian sebagai satu-satunya suprastruktur demokrasi, kendati Parpol yang satu-satunya mendapat legitimasi konstitusional “prevelige constitution”, intervensi negara tidak boleh menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap Partai Politik itu. Angin reformasi telah membuka “keran kebebasan” terhadap Partai Politik agar tidak lagi “terlalu” dicampuri oleh kekuasaan.

Partai Politik haruslah dipahami sebagai perpanjangan tangan daulat rakyat, sebagai wajah-wajah dari seluruh rakyat Indonesia kemudian melebur dalam satu lembaga yang bernama Partai Politik. Jika warga negara tidak dapat dipaksakan hak-haknya oleh negara untuk menunaikannya, maka dalam konteks itu Partai Politik sebagai pengejawantahan “individu-individu” yang bergabung dalam sebuah komunitas juga tidak dapat dipaksakan untuk menunaikan hak-haknya. Negara bisa saja membatasi hak-hak warga negaranya, tetapi mustahil dapat memaksakan untuk menunaikan hak-hak dari warga negara itu.

Alhasil, jika kita masih bersikukuh “memaksa parpol agar mengajukan calon-calon mereka, dengan kewajiban harus mengusung calon yang berbeda.” Maka studi yang pertama-tama harus dilakukan, adalah mengubah hak dari Partai Politik itu untuk mengajukan calon Kepala Daerah menjadi sebuah “kewajiban”. Bagaimana caranya? Benang merahnya atau dasar falsafatinya harus digali dari prinsip dasar negara hukum yang membuka “pintu” bagi negara melakukan “intervensi” demi mewujudkan negara hukum demokratis (negara hukum kesejahteraan).

Hanya saja, argumentasi hukum tersebut masih membuka peluang bagi Partai Politik untuk melakukan uji hak konstitusional, manakalah gegabah menerapkan regulasi pemaksaan terhadap mereka untuk mengajukan calon Kepala Daerah. Bukankah konstitusi pun menyebutkan secara tegas “bersamaan kedudukannya dalam pemerintahan”? dan frasa “kedudukan” a quo bermakna sebagai hak.

Terlebih-lebih lagi, kelemahan solusi mengatasi calon tunggal dengan pemaksaan Partai Politik mengajukan calon berbeda, sulit dilepaskan dari munculnya calon boneka. Partai Politik boleh jadi kelihatan “legowo” mengajukan calonnya, tetapi siapa yang bisa menyangka di panggung belakang mereka sudah menjalin transaksi di level elit dengan mengajukan calon boneka, sekedar memenuhi dua pasangan calon saja. Pun model “transaksi” ini harus dipikirkan bersama, bagaimana cara mengatasinya, sebab tindak-tanduk demikian merupakan “anak haram” dari pesta demokrasi yang dicita-citakan untuk mewujudkan daulat rakyat.

Lantik Langsung 
Berpijak dengan anasir-anasir di atas, saya menyimpulkan dan berdiri dalam pendapat yang pada hakikatnya berbeda dengan Wiwin Suwandi. Pemaksaan terhadap Parpol untuk mengajukan calon berbeda adalah pengingkaran terhadap hak fundamental yang melekat dalam Parpol. Dalam kondisi apapun mustahil negara dapat memaksakan agar “hak” segera ditunaikan.

Dan setelah saya menimbang-nimbang dengan matang, tampaknya dari semua opsi yang ada saat ini dalam mensiasati calon tunggal Kepala Daerah, adalah melantik langsung menjadi solusi yang lebih kecil mudharatnya. Pelantikan langsung calon dapat mengatasi “konspirasi para elit” untuk menyandera demokrasi. Berikut saya kemukakan “racio legisnya”

Pertama, melalui penafsiran historical, pelantikan langsung calon tunggal dalam regim sepuluh tahun Pilkada, tidak pernah terjadi hanya tersedia calon tunggal Kepala Daerah. Hal ini berarti, asumsi calon tunggal yang bisa langsung dilantik memungkinkan terjadinya “transaksi elit” tidak dapat terverifikasi. Malah sebaliknya, sejumlah Parpol yang hobi “menjegal demokrasi” pada akhirnya memajukan calonnya agar bisa menghambat calon tunggal yang sedianya bisa langsung dilantik. Pada poin ini bisa dikatakan hukum yang menyediakan alternatif pelantikan langsung calon tunggal, dapat mengkonversi Partai Politik kembali kesifat asalinya menjadi demokratis.

Kedua, pelantikan langsung calon tunggal paling cocok dengan regim Pilkada serentak. Dengan melalui pelantikan langsung calon tunggal, tidak akan mengganggu jadwal Pilkada serentak dan anggaran pembiayaan Pilkada dipastikan tidak akan membengkak.

Ketiga, tidak melanggar UUD NRI 1945 oleh karena prinsip demokrasi atas nama daulat rakyat tetap dalam bingkai prinsip negara hukum. Pada sesungguhnya yang harus dipahami bersama, guna meluruskan kesimpangsiuran makna “daulat rakyat” selama ini, adalah terletak pada calon yang tersedia berdasarkan tahapan-tahapan yang telah disediakan oleh perangkat Pilkada (KPU/D), di situlah daulat rakyat hadir dalam maujudnya. Hak untuk memilih hanya akan muncul jika ada hak untuk dipilih. Logikanya jika memang hanya tersedia satu yang bersedia untuk dipilih, itulah pilihan daulat rakyat.

Kiranya jika opsi pelantikan langsung calon tunggal kembali akan dihidupkan regulasinya, seyogianya regulasi untuk pelantikan langsung calon tunggal harus memiliki batasan-batasan.

Batasan-batasannya yaitu: calon tunggal hanya bisa langsung dilantik, dalam ihwal penyelenggara Pilkada telah menurunkan syarat pengetatan verfikasi calon Kepala Daerah, seperti dukungan kursi perwakilan Parpol atau dukungan calon perseorangan telah diturunkan kuantitasnya.* 
Oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi
Owner negarahukum.com
Damang Averroes Al-Khawarizmi



[Read More...]


0 Menghirup Kembali Roh Alm. Prof. Achmad Ali (Achmad Ali In Memoriam)



Bertepatan 17 Juni 2015, genap sudah tiga tahun kepergian Begawan Sosiologi Hukum “berkacamata” itu. Dialah Professor Dr. Achmad Ali, S.H, M.H. (Prof. AA), beribu salut dan rasa kagum kepadamu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Sungguh! Tak ada alasan untuk tidak merasa “berdecak kagum” kepada beliau, sebab kemanapun dia melangkah semenjak hidupnya, ketenaran dan popularitas tak pernahlah membuatnya “enggan” untuk mengakui kalau dirinya adalah alumni Fakultas Hukum Unhas yang berasal dari Timur, bahwa darah Bugis Makassar-lah senantiasa mengalir dalam dirinya.

Rupa-rupanya benarlah tetuah ternyata selama ini, kehilangan akan benar-benar terasa ketika orang itu telah meninggalkan kita selama-lamanya, mungkin saja saya termasuk berada dalam “jerat” petuah ini. Hingga kini belum ada yang bisa menggantikannya atas jejak-jejak pengabdian untuk Juris merah Fakultas Hukum (FH) Unhas. Itupun kalau sudah ada tokoh pembesar lainnya yang menancapkan kaki di tingkat nasional, terlalu lancang mulut ini kalau “terpaksa” mengatakan “belum setaraf pengabdian Prof. AA yang mengabdikan hidupnya semata-mata untuk pendidikan, bahkan untuk negara ini.”

Menghirup Kembali

Maka dari itu sebuah kesengajaan kemudian saya memilih judul opini melalui tulisan ini “Menghirup Kembali Roh Alm. Prof. AA” karena pertama kali mengenal sosoknya, disela-sela peluncuran tiga karyanya (Meluruskan Jalan Reformasi Hukum, Keterpurukan Hukum Indonesia, & Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan), waktu itu saya yang masih berkepala “culung” tema peluncuran buku Prof. AA adalah “Menghirup Kembali Roh Alm. Baharuddin Lopa.”

Dugaan saya, Guru Besar bertubuh mungil itu memilih tema demikian, bersamaan dengan peluncuran bukunya, sudah pasti sebagai rangkaian penghormatan besar kepada Gurunya. Setali tiga uang, demikian halnya melalui tulisan ini, semata-mata juga kutujukan kepada Prof. AA sebagai Guru yang bisa dikata belum ada tandingannya di Fakultas hukum Unhas.

Ya..! “menghirup kembali” jasa-jasa dan kebaikan Prof. AA, saat ini sangat pantas untuk kita lakukan, terlebih-lebih FH Unhas, saya kira wajib adanya “menghidupkan kembali” jiwa-jiwa Achmad Ali buat calon-calon pendekar hukum selanjutnya.

Sebab kenapa? Hanyalah Prof. AA, satu-satunya guru besar FH Unhas yang “besar” namanya karena memiliki pembuktian melalui karya-karya melalui 29 judul bukunya. Prof. AA bukanlah guru yang pelit ilmu, semua literatur-literatur asing yang pernah “dilahap” olehnya, sebahagian disadur dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia lalu dibagi-bagikan kepada Mahasiswa dan rekan sejawatnya. Hanyalah dimasa hidupnya Prof. AA juris merah selalu kaya dengan pemikiran hukum kontemporer. Ketika beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia belum banyak yang mempopulerkan “hermeneutika hukum” lebih awal atas keikhlasan dan ketulusannya berbagi ilmu di FH Unhas istilah itu diperkenalkan. Bahkan teori hukum termutakhir sebelum kadung maut menjemputnya, hanya karena kegigihan Prof. AA merogok kocek untuk membeli buku-buku berbahasa asing, maka teori Werner Menski “Triangular Concept of Legal Pluralism” pertama kalinya juga dikenal di FH Unhas.

Lebih dari pada semua itu, termasuk pun kalau anda membenci sosok Prof. AA karena berbeda pendapat dengannya, sulit anda untuk melepaskan diri dari pengaruhnya. Boleh jadi karena Prof. AA-lah anda menjadi hebat, berani, dan lantang bertutur seperti dirinya. Prof. AA adalah guru di atas maha guru, yang mengajarkan kepada anda untuk berani tampil menyampaikan gagasan dan ide-ide cemerlang di hadapan publik.

Prof. AA bukan sekedar pengajar dan pendidik saja, beliau juga adalah motivator ulung yang bisa membuat anda “berbangga diri” dan “merasa beruntung” memilih Fakultas Hukum. Cukuplah sempurna kecerdasan yang dimilikinya; kecerdasan intelektual, kecerdasan psikomotorik dan kecerdasan afektif semuanya hadir dalam dirinya. Sehingga bagi yang pernah melihat dan merasakan diajar oleh Prof. AA, terbukti beliau mengajar, memiliki kemampuan “menghipnotis” sehingga anda serius mendengar segala “celoteh bernasnya”.

Betapa besar pengaruh Prof. AA yang pernah diajar olehnya, dulunya anda Mahasiswa dan kini setelah menjadi alumni, dalam Prof.esi apapun anda ditempatkan saat ini, maka sulit dipungkiri karakter Prof. AA telah bersemayam dalam diri anda secara tidak sadar. Ciri khas Prof. AA dikala mengajar melalui gerakan tangan dan bahu, hingga caranya mengartikulasikan kata-kata, saya berani mengatakan “sebuah kebohongan besar jika tak terimitasi olehnya.”

Mengabadikan Prof. AA

Maka khusus untuk skala lokal, Indonesia bagian Timur (Makassar), dikala kita seolah merasa, “ahli hukum yang sebenar-benarnya ahli kian hari mengalami krisis.” Izinkan saya mengatakan “krisis identitas”. Dengan “menghirup” kembali jiwa-jiwa kebaikan Prof. AA, melalui pengabadian namanya di kota Makassar, itulah penghormatan terbesar dalam mengenang jasa-jasanya.

Tak ada salahnya, setapak lorong yang menuju ke pemukiman Prof. AA yang kini masih dihuni oleh istri tercintanya Dr. Wiwie Heryani, SH. MH diberi nama jalan Achmad Ali. Apalagi FH Unhas akan menjadi sebuah “dosa besar” tat kala orang yang banyak meninggalkan jasa untuk Juris Merah itu, satupun tak ada gedung atau ruangan “terlekang” nama Prof. AA.

Selentingan kabar pernah terucap dari orang dekat dan kerabat Prof. AA, kalau beliau pernah mewasiatkan “separuh buku koleksinya agar disumbangkan untuk Perpustakaan FH Unhas.” Kalau benar adanya wasiat itu, maka melalui tulisan ini, izinkan saya memohon dan bersimpuh di hadapan pimpinan FH Unhas (Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum.) dan sang wanita lembut Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. (Rektor Unhas) “aku butuh jiwa muliamu”.

Mungkin tak banyaklah permintaan ini, kalau hanya perpustakaan FH Unhas, tempat gudangnya ilmu agar mengabadikan nama “PERPUSTAKAAN ACHMAD ALI”. Semoga Allah selalu dalam limpahan rahmat-Nya, kepadamu wahai Prof. AA. Aamien Yaa Rabbal A’lamin.(*) 
 
Sumber Gambar: antaranews.com
 
[Read More...]


0 Menjemput Kepalsuan



Selamat datang di dunia kepalsuan, sembari mengacungkan jempol dan melempar senyuman mari bersama-sama menjemput kepalsuan yang kini datang menyapa lalu menidurkan kita dalam keterlenaan.

Palsu adalah dunia yang berhasil menjungkirbalikan puing-puing realitas. Bahkan tak segan membunuh nilai “keotentikan” demi pemuasan hasrat semata. Tak berujung dan tak bertepi kini kepalsuan berhasil mengekspansi panggung manusia dalam maujud aslinya.

Diri manusia yang dijajah bukan hanya sebatas rasa, emosi dan citra; namun secara perlahan “fisik-pun” akan dilenyapkan pada waktunya, tinggal menunggu waktu saja. Manusia yang pernah “digdaya” menyatu jiwa dan fisiknya, saatnya dijemput satu persatu dalam simulacra, agar tidak lagi “senang” berhuni bumi.

Menoleransi Kepalsuan

Kasarnya, walaupun kita juga tak pernah menghendaki dunia foto kopi, dunia banal, dunia tipu-tipu, segala simulasi itu masih bisa ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Tetapi ketika telah mengancam “nyawa” jutaan manusia, terpaksa harus mengonsumsi “beras palsu alias beras sintetik” maka hal demikian menjadi kekejaman yang lebih bengis dari segala bentuk model dan rupa perang pembasmian ummat manusia.

Kepalsuan bukanlah pertama kalinya hadir dicicipi oleh kita semua. Berkali-kali mungkin kita tidak pernah sadar merasa bahagia, seolah kehidupan telah mencapai pada taraf yang sempurna.

Hukum konon katanya menjanjikan keadilan. Padahal mendekati sifat “equal” saja, kelihatan mustahil terjadi. Seorang nenek tua rentah tak pernah dipeduli oleh negara, ketika mengambil manfaat dari lahannya sendiri, justru “atas nama keadilan” malah mengantarnya ke balik jeruji besi.

Demokrasi tak mau ketinggalan juga sudah memberi “janji bopeng kepalsuan” berkali-kali akan melimpahkan kesejahteraan. Tapi apa yang kita peroleh; kalau bukan “sekedar” mendengar, menonton dan membaca, keluh kesah para elit yang saling menyalahkan lalu “dibumbui” apologi kami bekerja “semua atas nama rakyat.”

Simaklah konflik tak berkesudahan dua institusi hukum, antara KPK dan Polri selain menimbulkan kerancuan di atas kerancuan, situasinya juga sudah menggiring publik untuk “melupakan” janji sang pemimpin di negeri ini dalam pemberantasan korupsi. KPK yang dulunya begitu dipuja-puja, sangat dipercaya, dengan sekonyong-konyong menggeser kepercayaan publik “tak ada malikat dan manusia setengah dewa” di lembaga super body itu.

Pertanyaannya, kira-kira apa yang ada dibalik motif “sedang mengadu domba” dua institusi hukum tersebut? Apakah dibalik kejayaan dan kelumpuhan KPK tergantung pada siapa yang memegang kendali dan kuasa di negeri ini? Dan pertanyaan yang sama bisa ditujukan untuk Kepolisian, apakah ini masanya institusi Tribrata akan menikmati kejayaannya?

Cukuplah menjadi jawaban untuk semuanya, penegakan hukum dangan maxim aqual justice under law, hanya bergerak dalam dimensi ruang penampakan, sekedar menakuti-nakuti, horor, agar orang kecil tak berani mengkritik mereka yang memiliki kuasa.

Persoalan hukum dan keadilan nyatanya disimulasikan dalam berita tertentu, kegagalan mendamaikan KPK dan Polri tiba-tiba bermutasi dengan isu lain, diantaranya: isu hukuman mati untuk terpidana Narkotika, isu kenaikan BBM, isu partai yang dilanda kisruh, hingga isu munculnya beras plastik.

Segala persoalan kebangsaan tak ada yang tuntas, justru setiap problematik kenegaraan dijadikan lahan empuk untuk “mendramatisir” menjadi negara “seolah-olah” ada untuk rakyatnya, kapan dan dimanapun.

Untunglah, rakyat di negeri ini adalah orang-orang yang bersabar. Rakyat yang dihuni oleh kumpulan manusia-manusia tak pernah bosan menjemput harapan, walau pada akhirnya hanya menjemput kepalsuan.

Hukum yang tampak dengan kemilau keadilannya, tak menjadi beban baginya untuk selalu menancapkan rasa nasionalime bagi negaranya. Dengan semangat itu bahkan tak berani lagi menagih janji pertanggungjawaban negara, kalau kemerdekaan, hak-hak dasari, dan hak hidup dirampas oleh kepalsuan dalam maujud asalinya. Toh beras sintetik sungguh tetap enak dikunya, ditelan dan menambah gizi, kendati akan mengantar mereka dalam keranda-keranda mayat.

Demokrasi Palsu

Menanti penghujung tahun ini guna menjemput siluet matahari demokrasi, tak lupa jutaan rakyat juga akan menjemput asa. Tapi lagi-lagi semunya dalam serba kesemuan. Inilah demokrasi palsu ketika kandidat dan pemilih ibarat dua sejoli sedang membangun altar cinta, lalu kemudian “patah” di tengah jalan. Dan pada akhirnya terbersitlah hujatan dari pemilih terhadap kandidat terpilih “kita pernah sedekat nadi walau kini sejauh matahari”.

Pada asalinya demokrasi palsu selalu menampakan diri dalam momentum kampanye, ada yang merasa dekat dengan rakyat, ada kandidat tiba-tiba menjadi peduli pada anak yang putus sekolah, ada lagi yang rela jatuh dalam pelukan manusia yang bajunya dipenuhi pelu. Bahkan ada yang rela turun dalam “kubungan lumpur” bersama dengan petani, untuk membantu negeri ini menuju swasembada pangan.

Cukuplah kepalsuan itu merampas jiwa dan asa kita. Tapi jangan karena kecintaan pada dunia, justru menciptakan produk sintetik yang bisa merenggut nyawa sesama. Bahwa dunia yang tak lagi di huni manusia apalah artinya. Bukankah itu sama halnya dengan dunia yang sudah di landa kiamat.

Kalau semua bisa dihadirkan dengan kepalsuan, kini apa lagi yang tersisa? Jawabannya; Tuhan. Semoga Tuhan tetap dalam asalinya, sebab hanya Tuhan yang akan mengembalikan kita semua dalam adikodarti yang sesungguhnya.*
Sumber Gambar: borneonews.co.id



[Read More...]


0 Pintu Surga untuk Rohingya




Pernahkah anda melihat atau minimal terlibat sebagai aktivis Islam; mempropagandakan “save Palestina, save Gaza, save Rohingya”? Pernahkah anda melibatkan diri menggunakan atribut partai, turun ke jalan menyatakan simpati terhadap saudara-saudara kita yang sedang dirampas harta, tanah, negeri dan nyawanya di luar sana karena meraka beragama Islam, sama denga agama anda?

Kendati aksi itu kadang sulit dilepaskan dari panggung untuk mengumpulkan massa elektoral saja. Tapi yang pasti, ini semua berawal dari rasa senasib sepenanggungan dengan mereka. Bahwa kita berasal dari agama, kitab dan keyakinan yang sama.

Hari ini, substansi dasar yang selalu diperjuangkan itu tidak lagi menjadi rumit untuk menunaikannya, dengan sekedar menggalang “isu”. Anda bisa mewujudkan secara langsung janji-janji kemarin yang pernah anda teriakan. Jangan sampai apa yang pernah anda “gelorakan” kini tak mampu dibuktikan dalam dalam wilayah praksis.

Mereka telah datang di negeri ini, di tanah air Indonesia. Meninggalkan tanah kelahirannya, karena di Myanmar hidupnya tak lagi aman. Status kewarganegaraannya tidak jelas hanya karena persoalan agama yang mereka peluk tergolong minoritas ganda.

Perlu kita ketahui bersama bahwa alasan para pengungsi Rohingya berduyun-duyun datang ke Indonesia, tidak sembarang menjatuhkan pilihannya untuk berlabuh di negeri kita. Negeri ini adalah negeri yang menjunjung tinggi persamaan, keluhuran budi, dan keramah-tamahan untuk siapa saja. Bahkan alasan yang paling rasional, bumi persada Indonesia dihuni jutaan penduduknya beragama yang sama (Islam) dengan etnis Rohingya itu.

Oleh karena mereka dikecam di negerinya sendiri, maka tak sudilah Ia bermukim di bawah kendali pemerintahan otoritarian. Kemudi perahu kayu yang tak layak mengarungi samudera tidaklah menjadi penghalang meninggalkan tanah kelahirannya sendiri. Di tengah laut bebas, sekali-kali ombak bisa menghempas dan meretakkan perahunya, sekeping asa tetap tersimpan, kelak ada orang bermurah hati yang akan menyelematkan nyawanya.

Ironisnya, kaum elit di negeri ini kalah simpatik oleh warga negara yang tergolong papa. Hanya berprofesi sebagai nelayan tanpa jaminan pensiun tapi mereka berani menyelamatkan kaum imigran Rohingya. Mereka tak pernah peduli, kalau negaranya tak membolehkan warga negara asing datang tanpa dokumen administrasi yang lengkap. Mereka tak mau tahu tentang Konvensi pengungsi yang tidak pernah kita ratifikasi, tetapi piliahannya “menolong” orang, semata-mata karena persaudaraan.

Pintu Surga

Lalu sebuah kepiluan menyayat hati, ternyata ribuan orang Rohingya yang sempat terselamatkan oleh Nelayan Indonesia. Terselip kabar, tak kurang diantara mereka telah meninggal di tengah perjalanan. Ada yang meninggal karena perahunya dihempas badai gelombang laut. Ada yang menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya telah meninggal gara-gara persediaan bekal sudah habis, kelaparan melanda sehingga maut terpaksa menjemputnya.

Dipuncak kepedihan itulah terbuka pintu surga bagi mereka yang ingin menolong ribuan orang Rohingya. Perlakuan diskriminan yang dialami di negerinya, sehingga memilih berlabuh di Aceh, maka tanah serambi Mekah kini telah berubah menjadi serambi surga bagi siapapun yang peduli dengannya.

Pada sesungguhnya Tuhan tidak hanya menguji kadar keimanan kita dikala mendatangkan kaum yang memiliki persamaan “kiblat” dengan mereka. Lebih dari pada itu, pertanda sebuah peringatan untuk membuktikan dengan tindakan, bagi siapa saja yang selalu bersoloroh akan “membela saudaranya” hanya sebatas kata tapi nihil perbuatan karena terkendala persoalan jarak.

Kini orang-orang yang kau bela dari kemarin, mereka datang dengan kuasa Tuhan, “menuntut” engkau menunaikan janji agar berani membuktikan; benarkah kita bersaudara; benarkah islam diantara pemeluknya akan menjalankan “ukhuwah-islamiah”; apakah kita dapat berpegang pada satu keyakinan: bahwa diantara sesama Islam ibarat satu tubuh; manakalah ada bagian tubuh yang sakit, maka semua tubuh akan terasa sakit pula?

Tuhan tidak hanya memerlukan sembah, namun juga memerlukan empati pada ciptaan-Nya yang paling cerdas terhadap saudaranya yang sedang dirundung duka. Mayoritas Muslim di negeri ini manakalah mengaku percaya kepada Tuhan, maka kesalehannya pun harus dibuktikan dengan aksi kemanusiaan. Kita dituntut untuk mendermakan harta sebanyak-banyaknya kepada ribuan orang Rohingya yang hidupnya tertatih-tatih dalam berebut jatah makan, sehari kadang tidaklah cukup.

Di sinilah momentumnya ummat Islam bisa merasakan kesucian tanah Hajar Aswad tat kala aksi kemanusiaan diujukan untuk orang Rohingya. Rupiah bersayap uang kertas dalam rupa sedekah akan mengalahkan nikmatnya peregukan spiritual dengan mengunjungi tanah Suci sekedar beroleh karomah umrah dan haji. Pintu surga rohingya kini terpancang dekat di hadapan kita. Ada banyak kelompok yang menaruh simpatik, mengajak anda untuk mengulurkan sedekah kepada mereka, anda bisa menyumbang tanpa melalui perantara, anda juga bisa menyumbang melalui dompet duafa; nomor rekening yang terdaftar untuk etnis pengungsi itu.

Etos Malaikat

Mendermakan harta sebagai aksi kemanusiaan yang bisa mengantarkan kepada ummat Islam, tidak sekedar berebut pahala dan jatah surgawi, tetapi sedekah yang diberikan dalam suasana ketulusan hati, menunjukan manusia telah bertindak lebih dari sekedar manusia, manusia telah menunjukan kelebihannya melampaui etos malaikat, karena telah berhasil melawan keserakahan dirinya pada harta.

Hal demikian juga berlaku pada ribuan orang Rohingya yang sedang mengadu peruntungan hidup di negeri kita. Karena agama Islam yang mereka peluk, sungguh akan merasakan kelimpahan rahmat dan berkah Ilahi, dari sesama saudaranya yang berada dalam satu ikatan.

Malaikat penolong sedang datang memenuhi doa dan harapanya selama ini, toh kemana kaki mendayung, seanteror dunia, Islam akan tetap menampakan keistimewaannya untuk berderma sesama.

Kendati Perhimpunan dunia bernama PBB pernah menancapakan deklarasinya: “setiap orang berhak beribadat dan beragama menurut kepercayaannnya.” Organisasi dunia itu seolah tak memiliki kuasa. Bahwa tanpa resoulusi pun warga negara Indonesia ternyata mampu berdiri “dipanggung depan” memperjuangkan hak-hak asasi manusia.

Persetan dengan PBB, omong kosong dengan segala ihwal konvensi dunia, kini tak ada guna memikirkan konvensi pengungsi; Islam tetap Islam. Dimanapun berada, Islam tetaplah suci, Islam tetap damai, Islam selalu mengutamakan persamaan, Islam tak mengenal kebencian. Siapapun diantara kita yang butuh pertolongan dalam hal kebajikan maka tolonglah mereka, jangan pandang suku, ras, bahkan agamanya. Pintu surga dan kebajikan selalu terbuka dimana-mana.*
Sumber Gambar: republika.co.id

[Read More...]


Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors