1 Membenahi Sengketa Pilkada



Damang SH MH
Owner NegaraHukum.Com

Pilkada Mamuju dan Pilkada Luwu Timur sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sudah dapat dipastikan akan ada sengketa pemilihan yang diperiksa oleh masing-masing Badan Pengawas Pemilu daerah setempat. Di Kabupaten Mamuju, dua pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Habsi-Irwan & Tinah-Ado), sama-sama sudah mendaftarkan permohonannya pada 24 September dan 28 September 2020 kemarin. Sedangkan di Kabupaten Luwu Timur (Irwan-Rio Patiwiri), permohonan sengketa pemilihannya terdaftar di Bawaslu pada 25 September 2020.

Lain dengan Pilbup Mamuju, Pilbup Luwu Timur, lain pula dengan Pilwali Makassar. Di Kota Makassar kali ini, tak ada lagi sengketa, seperti dahulu kala ketika Dani-Indira dihempaskan dari gelanggang pemilihan.

Tulisan singkat ini, tentu bukan untuk mengulas peluang kemenangan pasangan calon yang telah mengajukan permohonan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Tetapi akan terkonsentrasi pada koreksi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) berikut dengan turunan regulasi lainnya, yang dalam hemat Penulis perlu pembenahan.

Rasio Waktu

Pertama-tama, tentang rasio waktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu. Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Perbawaslu No. 2/2020 menegaskan permohonan sengketa pemilihan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Untuk penggunaan termin tiga hari kerja memang tidak ada masalah, mengingat dalam Pasal 154 ayat 2 UU Pemilihan sudah demikian pemaknaan tentang batas hari yang digunakan. Begitupun dengan konsideran Putusan MK Nomor 18/PUU-XVIII/2020, sangat berdasar proses dan tahapan pemilihan (baca: sengketa) menggunakan hari kerja sebagai bentuk pengecualian.

Namun tentu berbeda atau akan menjadi perdebatan, tentang frasa “sejak” dalam pasal tersebut. Sebab dengan berdasarkan Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Juknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan dimaknai berbeda dari arti leksikalnya. Dalam Juknis yang telah ditetapkan Bawaslu, rasio penentuan hari pertama, bukan pada hari dikeluarkannya Keputusan KPU, tetapi pada hari berikutnya.

Ilustrasi sederhananya, 23 September merupakan hari penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, maka hari pertama terukur mengajukan permohonan sengketa jatuh tempo pada 24 September. Konsekuensi yuridisnya, karena batas waktu mengajukan permohonan sengketa menggunakan hari kerja, maka tentu waktu tiga hari sebagaimana yang dimaksud, tanggal: 24 (kamis), 25 (Jumat), 26 & 27 (Sabtu-Minggu tidak dihitung karena hari libur), 28 (Senin, hari terakhir pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu sampai pukul 24.00 waktu setempat).

Secara yuridis, beleidsregel yang dibentuk oleh Bawaslu RI sesat penalaran. Frasa “sejak” merupakan kata yang sudah jelas maknanya, “pada saat itu,” bukan setelah itu. Termin “sejak” tidak perlu lagi ditafsirkan lebih jauh dari makna sesungguhnya, demikian postulat hukum memberi bendungan, Interpretatio Cessat In Claris, Jika teks atau redaksi UU telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali, berarti penghancuran.

Tegasnya, Juknis yang saat ini lebih ditaati oleh seluruh Bawaslu di daerah dari pada UU Pemilihan, bahkan menyimpang dari Perbawaslu yang dibuatnya sendiri, Bawaslu RI telah melakukan penafsiran bebas, sebebas-bebasnya tanpa landasan teoritis, dan diluar logika hukum (Interpretation Est Perversio).

Bawaslu RI dalam menjalankan fungsinya sebagai pembentuk UU, untuk dirinya sendiri (self regulator body), kurang pendalaman - untuk tidak mengatakan kurang pengalaman. Mengapa Bawaslu RI sebelum menetapkan Juknis tidak belajar dari Putusan MK Nomor 105/PUU-XIII/2015, tentang Putusan Pengujian Pasal 157 ayat 8 UU Pemilihan, bukankah dalam putusan tersebut mengenai batas waktu pemeriksaan sengketa hasil pemilihan, perihal termin “sejak diterimanya permohonan,” termaknai sejak dicatatnya perkara dalam buku register perkara konstitusi (BRPK). Bagaimanapun, Bawaslu RI dan Bawaslu di daerah harus kembali pada khittahnya, memahami dan melaksanakan ketentuan undang-undang secara konsisten.

Objek Sengketa

Kedua, hal yang perlu pula dipikirkan dan perlu secepatnya ditindaklanjuti, sebab ini menyangkut kepentingan peserta pemilihan. Yaitu ada dua bentuk keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota (KPU), yang menjadi pengecualian dari objek sengketa pemilihan di Bawaslu, diantaranya: keputusan KPU sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran pemilihan (rekomendasi), dan keputusan KPU sebagai tindak lanjut dari (putusan) Bawaslu atas sengketa pemilihan (Vide: Pasal 5 huruf a dan b Perbawaslu No. 2/2020).

Bayangkan saja, jika ada Pasangan Calon didiskualifikasi gegara rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota. Kepadanya tidak bisa mengajukan sengketa di Bawaslu, tetapi pada saat yang sama untuk mengajukan sengketa TUN Pemilihan di PTTUN, tiketnya dia harus membawa putusan Bawaslu, dimana kala itu dia bertindak sebagai pemohon yang ditolak permohonannya oleh Bawaslu. Demikian syarat yang dilimitatifkan baik berdasarkan UU Pemilihan maupun berdasarkan Perma No. 11/2016.

Pada prinsipnya ketentuan dalam Perbawaslu a quo sudah hampir benar, tidak relevan Bawaslu mengadili perkara yang sudah diadilinya, apalagi terkesan ada konflik kepentingan (Nemo Judex Idoneus In Propria Causa). Hanya saja yang perlu dibenahi, untuk pelanggaran administrasi yang sudah tertangani oleh Bawaslu, tidak boleh lagi tertangani lagi melalui permohonan sengketa.

Kemudian, untuk putusan Bawaslu yang mengabulkan permohonan Pemohon, dimana berdampak pada pembatalan pasangan calon, sepanjang masih ada upaya hukum oleh Termohon (KPU), termasuk atau apalagi pihak terkait (Paslon yang dibatalkan berdasarkan putusan Bawaslu). Kepada mereka saat masih menggunakan upaya hukum tersebut, putusan Bawaslu tidak boleh dieksekusi atau ditindaklanjuti dahulu oleh KPU. Demikian fungsi KPU bersama Bawaslu, menjaga pemilihan yang jujur serta berkeadilan (Dmg).*
[Read More...]


4 Kita Berhasil Melawan Covid-19




Sumber Gambar: kemkes.go.id

BOLEH jadi, di luar sana begitu banyak kalangan keberatan dengan pemilihan judul artikel ini, di balik bertambahnya angka pasien covid-19, yang hingga kini sudah menembus angka ribuan. Tapi mohon dengan segala hormat, izinkan saya memancangkan kata “optimisme,” bahwa sesungguhnya kita telah berhasil melawan virus ganas mengerikan, pengirim kabar kematian itu. 

Saya mencoba untuk mengambil bagian dari ratusan juta penduduk Indonesia, mengajak kepada siapa saja, mari kita mengakhiri kutukan, kebencian, kepada pemangku kepentingan soal penanganan dari penyebaran virus, covid-19. Sudah saatnya kita membangun soliditas, bertanya kepada diri kita, apa yang kita bisa perbuat guna mencegah atau setidak-tidaknya menghentikan wabah virus corona di negeri ini. 

Bangun Optimisme 

Soal berapa jumlah orang yang terinfeksi virus corona, Orang Dalam Pemantuan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), korban terinfeksi yang sembuh atau bahkan yang meninggal. Ya…! cukup kita tahu saja, tidak perlu kita mendistribusikan dan/atau menyebarkannya lagi melalui laman-laman media sosial. 

Toh apa juga gunanya kita menyebarkannya. Pun kalau itu dengan maksud agar tidak ada orang lain yang tertular. Bukankah memang sedari awal, kita sudah dianjurkan untuk menjaga jarak (sosial/pshycal distance), bahkan dari kemarin sudah diharapkan agar cukup tinggal di dalam rumah saja (stay at home). 

Tidak rasional, kalau dengan alasan siapa korban korona selanjutnya, lalu kita kemudian bisa menjaga jarak dengan orang tersebut, sebab memang kita secara keseluruhan di luar rumah sudah dianjurkan menjaga jarak. 

Untuk yang sudah positif, bukankah dia sudah diisolasi, atau diperintahkan agar mengisolasikan diri. Untuk ODP & PDP, juga tidak perlu dikhawatirkan, asal penuhi anjuran pemerintah, sekali lagi, jaga jarak. 

Yang dibutuhkan saat ini, adalah membangun optimisme. Marilah kita belajar dari segudang pengalaman dan penelitian yang menghebohkan betapa besarnya kekuatan optimisme menjadikan sejumlah orang meniti kesuksesan. Mungkin kita pernah mendengar, bagaimana besarnya kekuatan optimisme, sehingga orang-orang yang sakit, sudah lama menghuni rumah sakit, ia menjadi lekas sembuh karena rasa optimisme, akan masih panjang umurnya. 

Dugaan itu tidak berlebihan, sebab diamini oleh Donald Cole, ahli kesehatan masyarakat dari institut kesehatan kerja, di Toronto, Kanada. Cole, dari hasil penelitian panjangnya, kemudian menyimpulkan bahwa terdapat pertalian erat antara sistem kekebalan tubuh dan pola pikir. Hati yang riang, banyak ketawa, dan pikiran lapang tanpa stres akan membuat sel-sel sitem kekebalan bekerja lebih giat melawan penyakit. Hasilnya, kesembuhan lebih cepat datang. 

Teruntuk dan mereka yang berkeyakinan keberadaan Tuhan, bahkan agama apapun dari mereka. Tidak ada yang menafikan, bahwa dikabulkannya doa oleh Yang Maha Kuasa, tidak lain dan tidak bukan pula karena faktor optimisme. 

Sesuatu yang mustahil, akan menjadi mungkin, bahkan terwujud, juga sudah banyak dibuktikan oleh para ilmuwan. Bagamaimana dengan Albert Enstein, juga dengan Thomas Alfa Edison, temuannya menggemparkan dunia, karena optimisme yang dibangun oleh mendiang ibunya. 

Bangkit! 

Kita pasti bisa bangkit dari jerat covid-19 ini, kita hanya butuh orang baik yang selalu menebarkan optimisme. Pilihan hidup seorang dokter paru-paru, dr. Handoko Gunawan adalah contoh bagaimana kita untuk memulai dan menyatakan kita berhasil melawan Covid-19. Dia mengabdikan hidupnya untuk merawat pasien korona, pulang hingga jam 03.00 dini hari. Sempat divonis positif terinfeksi covid-19, namun sehari setelah itu ia dinyatakan sembuh. Bolah jadi, kesembuhan dr Handoko, karena optimismenya bisa menyembuhkan banyak pasien korona. Simaklah kata-katanya yang sempat viral, “Kalau saya mati, juga engga apa2, sudah tua, masih bisa lakukan hal berguna bagi orang banyak,” 

Tak kurang dan tak lebih, saya berkeyakinan optimisme itu pula yang sedang dibangun oleh Prof. Idrus Paturusi, di tengah kondisinya berada di ruang isolasi covid-19, beliau menyatakan melalui surat ringkasnya, kita bisa seperti Wuhan, yang berhasil memerangi Covid-19. Bayangkanlah saudara-saudara, tim medis, relawan, dokter, perawat, dan paramedis, kalau kelak kita bisa seperti Wuhan, akan banyak orang terharu, berbaris dengan tertib pada jalan2 yang dilalui kendaraan para relawan. Kita akan dielu-elukan, malah mereka tak sungkan bersujud untuk melepaskan kepergian kita. 

Dari sini, kita akan mulai berkata, kita berhasil melawan covid-19. Bergetar hati kemanusiaan ini, begitu masih banyak berlimpah ummat manusia yang peduli dengan sesama. Seorang pengusaha asal Parepare, menjual dua mobil milik pribadinya, untuk bagikan masker gratis. Anak SMKN 5 Palu yang memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) untuk RSU Undata. 

Pada saat yang sama, di DKI Jakarta, Anies Baswedan selangkah lebih awal telah menyediakan fasilitas penginapan kamar hotel, untuk seluruh tenaga medis, dokter dan perawat pasien covid-19. Selain meraka disediakan penginapan, juga dijamin kebutuhan makan, dan kebersihan kamar yang digunakannya. Dan tak ketinggalan, Gubernur Sulsel. Nurdin Abdullah, melakukan hal serupa. Seluruh tenaga medis covid-19, telah disiapkan pula fasilitas hotel dan makanan. Ada hotel Grand Sayang, ada hotel Soetomo. 

Para tenaga medis, presiden, gubernur, bupati, walikota, untuk saat ini butuh kekuatan dan penyemangat berupa optimisme dan prasangka baik agar bisa terus bekerja. Covid-19 hanya bisa dilawan dengan soliditas, mustahil dengan ego sektoral. 

Yakin dan percaya saja, bahwa covid-19 ini, benar adanya akan lekas berlalu sebagaimana yang diramalkan oleh Michael Levitt, pemenang Nobel sekaligus ahli biofisika Stanford itu. Dengan syarat, tetap jaga jarak.




Oleh: 
Damang Averroes Al-Khawarizmi









[Read More...]


15 Karena Putusan MA, KPU Korupsi




Saya berkeyakinan hingga saat ini bahwa rasuah yang menjerat salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE) adalah murni hanya dilakukan seorang, tanpa melibatkan komisioner secara keseluruhan. Tidak butuh pendalaman lebih lanjut untuk membuktikan hal itu. Cukup menelusuri dari konsistensi semua komisioner KPU yang tidak tergoda untuk mengganti Riesky Aprilia (RA) dengan Harun Masiku (HM) yang memang suaranya berada di urutan buncit. 

Pasca penolakan terakhir KPU untuk tetap mempertahankan RA sebagai anggota DPR RI, di tanggal 7 Januari 2019, lalu WSE masih menagih sisa uang suapnya dari HM melalui Agustiani Tio Fridelina (ATF). Adalah indikasi kalau WSE tidak punya kekuatan mempengaruhi komisioner lainnya. Beliau hanya mengambil manfaat tapi tidak mampu memberikan keuntungan bagi orang yang telah menyuapnya. 

Proporsional Terbuka 

Peristiwa suap yang menimpa WSE jangan dijadikan sebagai ajang untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Atau pemikiran lainnya untuk kembali mengadopsi sistem proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif. Justru, dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, peluang untuk terjadinya korupsi bisa dicegat lebih awal. 

Pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak serta keputusan KPU yang bersifat kolektif kolegial adalah rumus menutup peluang korupsi. Bisa dibayangkan, sekiranya partai politik bebas menentukan kursi atas calon yang telah diusungnya dalam kontestasi, kemudian cukup KPU memberikan persetujuan dan pengesahan. Korupsi berjamaah sudah dapat dipastikan terjadi antara calon, partai politik (terutama ketua umum, sekretaris jenderal) dan KPU. Calon yang berlimpah rupiah akan menyogok partai politik dan KPU, sehingga melenggang mulus ke Senayan. Ujuk-ujuknya kemudian, parlemen akan dihuni kumpulan para gundik, calon penilap uang rakyat. 

Putusan MA 

Naluri kekuasaan dan keserakahan bagi manusia memang tidak mengenal kata selesai. Desain pemilu dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak sebagai hadiah MK untuk rakyat Indonesia, kembali dibajak. 

Beruntung KPU RI tidak ikut terbajak dari sekelompok elit yang menggunakan senjata putusan MA tentang pengujian PKPU No 3 dan No 4 Tahun 2019. Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, pada pokoknya telah menggeser sistem proporsional terbuka yang sudah dianut dalam UU Pemilu. 

Pengujian PKPU yang digawangi oleh Ketua Umum dan Sekjen PDI P, setidak-tidaknya menunjukkan masih ada partai politik yang tidak suka dengan sistem proporsional terbuka. 

Dan kendatipun permohonan uji materil itu selanjutnya dikabulkan sebagian oleh MA, perlu diberikan catatan. Keliru MA mengabulkan permohonan Pasal 54 ayat (5) huruf k, huruf l Juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Bahwa suara sah dari calon yang meninggal dunia harus “….dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon….” 

Ketentuan dalam PKPU sebelumnya, mengatur bahwa suara dari caleg yang meninggal dunia, adalah menjadi milik partai. Putusan MA tidak begitu, sah untuk calon yang meninggal dunia, kemudian suara dari calon yang meninggal dunia dialihkan oleh partai politik ke calon yang disuka, terserah kepada partai politik mau mengalihkan suara terbanyak itu ke calon siapa saja, biar yang tidak memenuhi syarat sebagai calon peraih suara terbanyak kedua misalnya, bisa dialihkan. 

Patut kembali dipertanyakan independensi MA saat mengabulkan permohonan tersebut. Putusan MA a quo telah mendistorsi nomenklatur PKPU Nomor 3, PKPU Nomor 4, dan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagai satu kesatuan perundang-undangan. Begitu dinyatakan bahwa “suara sah yang meninggal dunia adalah suara sah partai politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon” maka penentuan caleg terpilih dalam hal calon yang mendapatkan suara terbanyak meninggal dunia dialihkan ke calon peraih suara berikutnya di PKPU Nomor 5 Tahun 2019, akan menjadi teks hukum yang mati. 

Pada saat yang sama Pasal 426 ayat 3 UU Pemilu yang mengatur tentang calon terpilih yang meninggal dunia digantikan oleh calon peraih suara terbanyak berikutnya. Juga akan menjadi “barang mati” gara-gara perolehan suara dari yang meninggal dunia dialihkan ke calon yang dikehendaki oleh partai politik pengusung. 

Pasal 54 ayat 5 huruf k dan l serta Pasal 55 ayat 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 adalah ketentuan yang sudah ideal, harmonis dengan Pasal 426 UU Pemilu, termasuk sudah harmonis dengan PKPU Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2019. Datang Putusan MA, justru memporak-porandakan cara penghitungan suara dan cara penentuan caleg terpilih yang selama ini dibangun dengan susah payah, agar sejalan dengan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. 

Nyata sekali di depan mata, putusan MA itu hendak memaksa kita kembali ke sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional tertutup. Partai politik diberikan kebebasan sebesar-besarnya menentukan caleg terpilih, meskipun tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan. 

Dari situlah sebenarnya dimulai, WSE terjaring OTT KPK. Putusan MA dijadikan sebagai bargaining position partai politik untuk “memaksa” KPU mengganti RA dengan HM. Dan karena Putusan MA itu tidak diindahkan, HM melalui Saeful (SAE) dan ATF menyusupi seorang komisioner yang berinisial, WSE. Untung saja, pagar keputusan KPU masih menganut kolektif kolegial. Jika tidak, habis sudah riwayat KPU dari jegal korupsi berjamaah.

Sumber Gmabar: https://www.republika.co.id/

[Read More...]


29 Selamat Jalan Mr. Crack




Dari ratusan tokoh berjibaku menyungsup dalam sejarah, mungkin hanyalah sosok Prof. DR (HC) ing. Dr Sc Mult Bachruddin Jusuf Habibie alias Rudi alias Habibie yang populer di semua kalangan. Ia cukup dikenal hingga di pelosok desa, kampung paling terpencil, bukan karena pernah menduduki kursi kepresidenan secara insedentil. Namun dikarenakan kemampuan beliau menciptakan burung besi, pesawat terbang Gatot Kaca Prototipe N250. 

Nasehat orang tua di kampung terhadap anak-anaknya yang terjangkit rasa malas bersekolah. Tak ayal dengan nada satir, rajinlah engkau bersekolah dan belajar supaya engkau bisa seperti Habibie, bisa membuat pesawat terbang karena kepintarannya. 

Mereka, para orang tua dari anak-anak di kampung yang masih usia sekolah dasar, tentu tidak pernah melihat sosok dan wajah asli Habibie. Jangankan mereka menonton televisi, sebab kala itu listrik belum masuk desa, membaca koran saja tidak pernah atau memang tidak bisa karena buta huruf, tapi Habibie begitu dikenalnya sebagai pencipta pesawat terbang. Entah dengan instrumen apa, berita tentang ketangguhan Habibie bise menembus tebalnya dinding-dinding pedesaan, sampai-sampai menjadi sebuah lagu dikalangan anak-anak kampung, Habibie bota ulunna nataro kappala (Habibie botak kepalanya gara-gara pesawat terbang). 

Dan selain Habibie sebagai ikon bagi anak-anak kampung dalam menggapai mimpi dan menggantungkan cita-cita setinggi langit. Jangan salah kalau Presiden yang ketiga itu, satu-satunya sebagai pemimpin yang paling disukai oleh petani, padahal kita tidak mengenal ideologi Habibie pro “wong cilik.” Saat krisis moneter melanda negeri ini, betapa bahagianya para petani kakao, cengkeh, lada, dan padi, saat harganya melambung tinggi. Ada banyak petani kaya mendadak, sampai rata-rata antri di dalam daftar calon jamaah haji. 

Saat keran kebebasan terbuka dengan lebar, demokrasi dipantik dan dipacu dalam kecepatan waktu. Kalangan petani tidak pernah mempersoalkan kesalahan Habibie membuka refrendum untuk Provinsi Timor Timur, hingga akhirnya lepas dari NKRI. Petani tetap mengharapkan kembalinya Habibie sebagai Presiden RI, di setiap kali pemilihan umum dihelat. Dan kendatipun Habibie tidak pernah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk dicalonkan sebagai Presiden RI, beberapa partai politik yang kerap mengikutsertakan namanya dibaliho, “partai A pilihanku, Habibie Presidenku,” sedikit tidaknya banyak menangguk untung dari ceruk pasar pemilih yang berprofesi sebagai petani. 

Sungguh dan betapa sulit kita kembali bisa menemukan sosok Mr. Crack sekelas Habibie. Jika orang-orang pada banyak merasa kehilangan, itu pasti. Betapa banyak anak muda saat ini meletakkan Habibie sebagai ikon laki-laki dambaan para wanita, bermimpi mendapatkan pendamping yang menjaga cinta dan kesetiaan hanya untuk seorang, hingga akhir hayat. 

Betapa banyak kaum muda-mudi mendambakan keluarga selaksa Habibie-Ainun, istri yang begitu perhatian kepada suami, suami yang selalu menghargai hidangan istri, walau hanya segelas kopi. Dalam kesibukan tetap ia meluangkan waktu meneguk kopi hasil racikan istrinya. Betapa banyak anak-anak yang sudah dalam usia nikah, membayangkan terbinanya keluarga yang harmonis, romantis, lengkap dengan rahmat Tuhan, shalat bersama dengan istri, lalu dilanjutkan dengan mengaji setiap hari, setiap malam. 

Sampai pada suatu waktu, ada-ada saja protes seorang istri saat tidak lagi semesra dan seromantis dahulu karena kesibukannya bekerja dan mengurus anak, tengoklah Habibie-Ainun. Jika dirimu mengaku sebagai intelektual, cerdasmu tak lebih dari Habibie, tapi hingga usia semenjana Habibie tak pernah jenuh mendaratkan ciuman di kening istrinya. Seluruh kasih sayang Habibie ia berikan hanya untuk Ainun di masa hidupnya, namun ia masih menderita batin, dengan perginya sang istri di pangkuan Ilahi. Maukah dirimu lebih menyesal dan mengalami sakit yang lebih sakit dari yang dialami Habibie. Tidak pastinya. 

Menceritakan kelebihan Habibie memang tak ada habisnya, bahkan nyaris manusia mungil tapi berpikiran besar itu tidak memiliki kekurangan. Satu-satunya kekurangan yang pernah terungkap di sebuah acara yang dibawakan oleh Rosiana Silalahi, konon beliau tidak kenal pemain sepak bola legendaris, Maradona, dia kira Madona sudah menjadi pemain sepak bola. Dan saat yang sama, ditengarai kalau Habibie tidak pula mengerti tentang politik bermuka dua, dugaan itu mungkin ada benarnya tapi bisa juga tidak benar, berdasarkan cermin dan potretnya saat pertanggungjawaban beliau di hadapan MPR, ditolak habis-habisan, bahkan terkesan dihinakan. 

Mr. Crack, dengan segudang prestasi, pemegang 45 hak paten. Dunia berdecak kagum kepadanya berkat Crack progression teorinya dipakai untuk memprediksi crack propagation point, atau letak awal retakan pada pesawat dengan perhitungan yang sangat detail, sampai ke tingkat atom. Berkat temuannya itu, pesawat di dunia lebih hemat bahan bakar, standar keamanan pada pesawat ditingkatkan, risiko kecelakaan pesawat pun berkurang, dan proses perawatannya menjadi lebih mudah dan murah. 

Manisnya kebebasan pers, keran demokrasi terbuka lebar, otonomi daerah, hingga penegakan hukum dan hak asasi manusia adalah buah tangan Habibie di fase pemerintahannya yang cukup singkat. Pers yang berpuluh-puluh tahun terbelenggu dalam regim diktator dan otoritarian diakhiri dengan debirokratisasi izin peliputan dan pemberitaan. Begitu pula dengan terbukanya keran demokrasi, partai politik tidak lagi terkanalisasi dalam kehendak dan kemauan penguasa. Hingga daerah-daerah diberikan otonomi, demi mengakhiri sentralisasi pembangunan hanya di ibu kota negara. 

Pun Habibie menjadi pelopor terbentuknya regulasi atas kebalnya pejabat yang merengkuh kekuasaan, dapat diproses hukum jika terindikasi dalam perbuatan korupsi, kolusi, dan nepoteisme. Habibie bukan generasi yang mengekor di bawah ketiak kekuasan orde lama, terbukti dengan dibebaskannya sejumlah tahanan politik yang dahulu kala dipenjarakan oleh orang yang menobatkannya sebagai wakil presiden. Hingga menduduki kursi RI seorang diri, karena kecelakaan sejarah. 

Selamat jalan Mr. Crack. Saat dirimu begitu rapuh tanpa seorang wanita, tanpa seorang yang kau cintai. Kini engkau telah bertemu dengan cahaya matamu, penyejuk jiwamu, bidadari surgamu. Tenanglah kau dalam pembaringanmu, di sini, semesta umat manusia sedang berdoa dan bertasbih untukmu. Mereka pada semua kehilangan tokoh yang bisa menjadi panutan, hilang tak ada pengganti. Entahlah esok atau lusa, akan lahir lagi manusia sehebat, secerdas, dan setangguh dirimu. Semoga…!





Oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi
Penulis

ARTIKEL INI TELAH MUAT DI TRIBUN TIMUR, 14 SEPTEMBER 2018














[Read More...]


Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors