0 Selamat Hari Ibu, Selamat Berpemilu




Bandul sejarah terpental ke belakang, catatan sejarah pun kemudian kembali terkuak, “embrio” dari lahirnya hari ibu, bukan cinta kasih semata, tetapi “motif” dari para perempuan untuk merengkuh kemerdekaan. 

Kongres yang terselengggara pada 22 Desember 1928 di gedung Dalem Jayadipuran itu, bahkan tidak disebutkan sebagai kongres Ibu Indonesia. Akan tetapi diberi nama Kongres Perempuan Indonesia. 

Boleh jadi kongres tersebut, dipecut semangat dari pertemuan para anak muda terpelajar (Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi) yang terkenal dengan “Hari Sumpah Pemuda.” Selain substansinya memang mendambakan kemerdekaan, acara ini juga terentet dalam selang satu bulan saja ke kongres Perempuan Indonesia. Dari 27 Oktober 1928 ke 22 Desember 1928. 

Prasangka yang lain bisa juga tersimpul dalam kalimat, kongres perempuan yang pertama kali itu sebagai antitesa dari “Sumpah Pemuda.” Bahwa bukan saja pemuda atau laki-laki yang dapat menggelagarkan kemerdekaan, para wanita juga bisa dan punya kekuatan. 

Kira-kira ungkapan perasaan yang sedang terluap dari perkumpulan wanita kala itu (Wanita Oetomo, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Aisyiyah, Wanita Moeljo, Darmo Laksmi, Wanita Taman Siswa, juga sayap perempuan dari berbagai organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, Jong Java, Jong Islamieten Bond), “emang laki-laki saja yang bisa, kami para wanita bisa juga kok.” Jangan disoal jenis kelaminnya, tapi mari melihat esensi dari gerakan yang sama-sama diperjuangkan, dari tanah hindia Belanda menjadi tanah air Indonesia. 

Hari Ibu 

Dengan memaknai hari ibu sebagai ajang memberi cinta untuk wanita yang pernah mengandung dan melahirkan kita. Tidak salah juga. Hanya saja, patut dipahami bahwa selain pentingnya cinta kepada ibu, berdasarkan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali itu, juga sedang mendeklarasikan perkumpulannya untuk memperjuangkan kemerdekaan. 

Kongres I tersebut beragendakan pada persatuan perempuan nusantara, peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, hingga pencegahan pernikahan usia dini bagi perempuan. 

Yang pasti kongres tidak sedang menuntut “agar dicintai dan dihormati” seorang ibu oleh anaknya (afeksi). Tapi perempuan yang berkumpul menuntut perlakuan berdasarkan kondisi natural dan keadaan biologisnya. Naturalnya ia hamil dan melahirkan, maka penting perlakuan istimewa atas kesehatan bagi seorang ibu, terlebih lagi kepada anak balitanya. Soal nikah dini, itu jelas berhubungan pula dengan fakta-fakta biologis yang dapat dinilai, kalau fungsi biologis mereka belum matang. 

Kemudian, pada Kongres Perempuan Indonesia II (Juli 1935). Perkumpulan itu lagi-lagi mengangkat isu natural, nasib perempuan sebagai pekerja serabutan (buruh pabrik) harus diberikan keistimewaan, seperti cuti hamil. 

Barulah pada kongres Perempuan Indonesia III (1938) di Bandung, disepakati kalau 22 Desember sebagai hari ibu. Sungguh pertimbangan Presiden Soekarno yang kemudian menetapkan 22 Desember sebagai hari ibu berdasarkan Dekrit Presiden Nomor 316 tahun 1959, memiliki pijakan historis yang jelas. Kongres itu secara defacto sudah jauh hari telah memancangkan “hari ibu,” sang presiden hanya menguatkannya secara dejure. 

Pemilu 2019 

Historisitas “hari ibu” telah membuka agenda otentisitasnya dari setiap perhelatan kongres. I, II, dan III. Nama-nama yang tersebut dalam panitia kongres I: seperti R.A. Soekonto, Nyi Hadjar Dewantara, dan Soejatin adalah perempuan yang sedang “menginginkan kaumnya” memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. 

Apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Tentu tepat kalau dihubungkan pada suatu peran untuk memajukan kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional. Dan salah satu jalannya, adalah perempuan harus memiliki kesadaran untuk terjun ke panggung politik. 

Hari ibu dalam otentisitasnya yaitu mengetuk kesadaran batin perempuan untuk turut serta dalam pemerintahan. Partai politik tidak akan dibadan-hukumkan jika tidak mencukupi kepengurusan perempuan, dalam kuota 30 persen. Partai politik tidak akan diloloskan bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diajukannya, dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), kalau kuota 30 persen perempuan tidak terpenuhi (1 banding 3, dalam 3 bakal calon berjenis kelamin laki-laki, harus ada 1 perempuan). Bakal calon anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan kalau mengundurkan diri, masih ada penggantian dengan bakal calon perempuan pula, tapi tidak berlaku untuk laki-laki. 

Pemilu 2019 sudah menyediakan wadah bagi perempuan untuk menarasikan maksud dan tujuan diorbitkannya hari ibu, yaitu perempuan dapat (bahkan menjadi wajib) berperan serta dalam pembangunan nasional. Tidak ada lagi kolonialisme yang perlu ditakuti, negara berdaulat sudah ada, bukan lagi dalam status negara jajahan, namun apa daya, animo perempuan untuk mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif masih tergolong rendah. 

Ada perempuan yang dicatut namanya sebagai bakal calon hingga lolos sebagai calon anggota legislatif, pun pada kenyataannya hanya menjadi pelengkap penderita. Basis massa tidak ada, elektabilitas rendah, itulah faktanya perempuan menggugurkan calon laki-laki yang jelas punya peluang besar untuk terpilih. 

Pemilihan umum anggota legislatif bukan hanya representasi politik (DPR dan DPRD) dan teritorial (DPD), namun dikenal pula apa yang disebut sebagai representasi afirmatif. Perempuan mendapatkan perlakuan istimewa (afirmasi) dalam kuota 30 persen calon anggota legislatif. Perempuan diberikan kedudukan istimewa di hadapan politik dan pemerintahan, karena kiasannya mengatakan “surga di bawah telapak kaki ibu.” 

Selamat Hari Ibu, Selamat Berpemilu.*


[Read More...]


0 SISTEM HUKUM PIDANA (PERTEMUAN KEEMPAT DALAM MATA KULIAH SHI, JURUSAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR)



PENGERTIAN HUKUM PIDANA 

“Aturan hukum dari suatu negara berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi bagi yang melanggar atau tidak mematuhinya, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara (Eddy O.S Hiariej: 2017)” 


CONTOH PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 362 KUHP

CONTOH PERBUATAN YANG DIPERINTAHKAN
Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : ”Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian, diancam :ke – 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. ke – 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan” Ketentuan Pasal 224 KUHP pada dasarnya merupakan perintah terhadap setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sebagai saksi, ahli atau juru bahasa jika diminta oleh pengadilan. Perumusan delik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 224 KUHP disebut dengan delik omisi atau crime by ommission yang berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang.


UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA 

  1. Unsur objektif; 
  2. Unsur subjektif. 
Contoh: Pasal 362 KUHPidana 

Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900,00. 


CATATAN TENTANG PENJATUHAN DENDA:

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP:: Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.


UNSUR OBJEKTIF: 

  1. Perbuatan mengambil; 
  2. Objeknya suatu benda; 
  3. Benda itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 

UNSUR SUBJEKTIF: 

  1. Adanya maksud untuk memiliki; 
  2. Dan dengan melawan hukum. 

ASAS LEGALITAS: 

NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI (ANSELM VON FEURBACH) -“TIDAK ADA PERBUATAN PIDANA ATAU TIDAK ADA PIDANA TANPA UNDANG UNDANG PIDANA SEBELUMNYA.” 

Jika principat dalam hukum pidana ini diturunkan lebih lanjut.maka akan menjadi tiga frasa, meliputi: 

  1. Nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-Undang); 
  2. Nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); 
  3. Nullum crimen sine poena legali (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-Undang) 

Eddy O.S. Hiariej (2012) memberikan makna dalam tiga frasa itu, sebagai asas yang memiliki dua fungsi: (i) Fungsi melindungi yang berarti Undang-Undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan Negara yang sewenang-wenang; (ii) Fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan kekuasaan oleh Negara tegas-tegas diperbolehkan. 

Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama (nulla poena sine lege) dan kedua (nulla poena sine crimine), sementara fungsi instrumentalis lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga (nullum crimen sine poena legali). 


Sumber Gambar: cahayaatma.uajy.ac.id





[Read More...]


1 Reinkarnasi Lese Majeste




Ada keinginan untuk kembali menghidupkan pasal penghinaan terhadap presiden melalui penggodokan RUU KUHPidana di DPR. Dikatakan ada niat untuk menghidupkan kembali ketentuan tersebut, karena penghinaan terhadap Presiden (lese majeste) berdasarkan Pasal 134, 136 bis, dan 135 KUHPidana jauh-jauh hari sebelumnya telah “mati tak berdaya” melalui Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No.6/PUU-V/2007.

Saya menyebutnya kemudian keinginan pembentuk undang-undang tersebut sebagai suatu peristiwa “reinkarnasi lese majeste.” Reinkarnasi adalah suatu keadaan dimana seseorang terlahir kembali dalam jasad yang baru. Suatu jiwa yang pernah singgah dalam tubuh, namun perangai seseorang itu “jahat” sehingga ia akan menerima takdir kematian. Dan setelah itu, jiwanya akan terlahirkan kembali dalam fisik yang baru demi memulai kehidupan yang lebih baik lagi.

Seperti pasal penghinaan terhadap presiden ini juga akan mengalami proses reinkarnasi dalam fisik RUU KUHPidana. Harapan dibalik itu, tentu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik pula dalam tertib dan tatanan pergaulan sosial.

Lese Majeste

Mengenai pasal lese majeste yang hendak dihidupkan kembali dalam pembangunan hukum pidana di masa mendatang. Oleh beberapa tim perumusnya memberikan alasan secara argumentum peranalogiam. Larangan penghinaan terhadap kepala negara lain (luar negeri) saja, masih kita pertahankan hingga saat ini. Mengapa larangan penghinaan terhadap kepala negara sendiri (Presiden) kita tidak mau terima? Contradictio intermenis jika kita lebih menghargai kepala negara lain dibandingkan dengan kepala negara sendiri. Termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol negara (seperti bendera) benar adanya kita masih pertahankan pula. Penghinaan terhadap benda mati saja dilarang, mengapa manusia sebagai subjek hukum (pribadi jabatan kepala negara) yang “bernyawa” tidak dilarang untuk dihina?

Dalam tataran positif, saya kira bukan disitu letak perdebatannya. Namun apa dibenarkan suatu ketentuan dihidupkan kembali ketika sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945? Perlu diketahui bahwa dalam pembentukan perundang-undangan menjadi harus atau wajib, agar materi muatannya berisi tentang tindak lanjut atas putusan MK (Pasal 10 UU No. 12/2011). Itu artinya, pasal lese majeste jika ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang, seharusnya tidak dihidupkan lagi.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah memungkinkan suatu ketentuan itu bisa dihidupkan kembali setelah dibatalkan oleh MK? Jawabannya, sangat memungkinkan dengan syarat: “pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat.” Ini bukan hanya terjadi dalam konteks positif legislator saja. Masih hangat dimemori kita semua, bahwa MK dalam fungsi negatif legislatornya pernah pula membatalkan putusannya sendiri melalui putusan MK terbaru dalam pengujian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Jika dulunya unsur kerugian negara berupa potensial lost diinyatakan konstitusional, MK kemudian menafsirkannya secara bersyarat pasal a quo, baru dapat dikatakan konstitusional kalau kalau unsur kerugian negaranya dapat dibuktikan secara nyata (actual lost). Apa yang terjadi dalam putusan MK tersebut, bertitik tolak dari adanya kebutuhan dalam masyarakat, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak pejabat negara dikriminalisasi tindakannya, padahal dalam kehendak batinnya sama sekali tidak terbetik melakukan kejahatan.

Kiranya kalau pasal lese majeste ini hendak dihidupkan kembali. Hal yang penting harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang, apakah reinkarnasi lese majeste sarat dengan “gendongan” pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi penting didalilkan dalam termin “wet historical” agar kelak tidak dibatalkan lagi oleh MK.

Secara pribadi, saya mengajukan dalil yang bisa menjadi pendukung reinkarnasi lese majeste tersebut. Bahwa benar adanya pasal lese majeste dapat mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam haluan negara demokrasi. Akan tetapi perlu diingat konteks kekiniannya, yaitu kebebasan yang saat ini telah dibuka selebar-lebarnya sudah membuka mata kita semua: betapa banyak dampak yang ditumbulkan dari kebebasan berpendapat itu. Gara-gara presiden dihujat di media sosial, banyak menimbulkan perseteruan antara nitizen, antara yang pro dan kontra tak henti-hentinya saling menghujat dan mencaci maki. Terlebih-lebih dalam nuansa Pilkada dan Pemilu, kita bisa melihat sendiri berbagai bentuk penghinaan tersebut tak pernah berhenti walau pemilihan telah berakhir.

Minta Maaf

Pasal lese majeste tidak menjadi soal lahir kembali. Tapi satu pesan saya, reinkarnasi pasal ini tidak perlu menggunakan sanksi pidana, cukup tindakan saja. Sanksi tindakannya yaitu dengan memerintahkan kepada pelakunya untuk meminta maaf secara terbuka kalau terbukti perbuatannya. Cukup setelah vonis pengadilan, di depan persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, sipelaku meminta maaf kepada presiden.

Model penghukuman ini mungkin terkesan klise. Apalagi pikiran kita sudah banyak tercekoki dengan “hukum” produk impor. Namun saya ingin mengatakan bahwa bentuk penghukuman dengan meminta maaf kepada penguasa, lebih cocok dengan nilai kultural bangsa ini.

Ada banyak nilai-nilai yang bisa kita gali dimasyarakat. Dalam hukum pidana Bugis misalnya, barangsiapa yang dilanggar siri-nya (kehormatannya) yang menjadikannya Asu (anjing) dapat diadakan perdamaian antara pihak yang menghina dari pihak terhina yang diusahakan oleh tua-tua adat (istilahnya nasekkokni wewangeng: sudah ditutupi oleh atap raja). Sejarah kehidupan Rasulullah yang mempersunting Hindun binti Utbah, adalah perempuan yang pernah terlibat dalam pembunuhan pamannya (Hamza), itu juga bisa menjadi catatan kalau tidak selamanya kejahatan itu harus berakhir dibalik jeruji besi, Rasulullah memaafkan Hindun. 



Raja yang kini sudah berganti nama, Presiden dan Wakil Presiden tat kala menjadi korban penghinaan harus memberikan amnesti kepada rakyat yang menghinanya. Meminta maaf dan memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah adalah cita-cita dasar kenegaraan Indonesia, Pancasila. Pun reinkarnasi lese majeste tercapai harapannya, jika filosofi pemidanaan yang demikian diterapkan. Hidup kembali untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu.*


Oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi

Alumni Magister Hukum UMI Makassar

Artikel ini Telah Muat di Harian Tribun Timur,15  Februari 2018
[Read More...]


1 Tribun Timur di Pusaran Konstitusi (Refleksi Milad HUT Tribun Timur ke-14)



Sebongkah memori itu kembali berkisah dan begelayut 14 tahun silam. 9 April 2003 dalam temaran reformasi, masih hangat di jantung para jurnalis yang memegang tampuk idealismenya. Tribun timur menetas dari awak media nasional, suatu harian yang sudah cukup melegenda, yaitu harian kompas dengan tagline hati nurani rakyat.

Sadar akan kelahirannya di episentrum daerah yang masih dipandang sebelah mata. Koran yang digagas oleh Thamzil Thahir dkk, menubuatkan tekstur konstitusi dalam pengejawantahan kemerdekaan berserikat, satu untuk semua. Lain dari pada yang lain, nomenkalatur yang digunakan sebagai “spesies” koran lokal bukan dengan sebutan “Tribun Makassar,” tetapi tribun timur.

Mengapa tribun timur? Ini soal kebersamaan, cita rasa kolektivitas yang menjadi cita-cita dasarnya. Tribun timur bukan hanya untuk kota Ujung Pandang (sekarang Makassar), bukan hanya untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Namun semuanya mencakup provinsi di daerah timur (Sul-Tengah, Sul-Utara, Sul-Tenggara, Sul-Barat). Dari timur akan terus mendendangkan suara-suara “kemajemukan” rakyat Indonesia.

Satu dari sekian banyak berita yang diwartakan Tribun Timur menjadi bukti empirik kalau media yang lahir pasca reformasi ini sudah banyak “makan garam” dan tenggelam dalam pusaran konstitusi. Adalah hak dan kebebasan setiap orang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat, tribun timur selalu berada di garda terdepan.

Kisah pilu seorang anak yang berani melakukan otokritik kepada penguasa seperti Fadli Rahim, oleh tribun timur secara massif mengekspos pemberitaan tentang itu. Juntrungnya, meski Fadli Rahim harus divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (Gowa), ada sebuah titik kompromi majelis hakim. Fadli Rahim divonis dengan pidana penjara berdasarkan akumulasi masa penahanan yang telah ia jalani. Fadli Rahim tidak perlu lagi menjalani masa-masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan pada waktu itu.

Saat hukum menjadi pragmatis dan otoritarian. Saat penguasa menggunakan kekuatannya. Media sekelas tribun timur menjadi institusi penekan terhadap kejamnya hukum dan kekuasaan kepada orang yang tak berdaya.

Bukan hanya itu eksistensi tribun timur yang menjadi dasar untuk ditempatkan sebagai media yang konstuktif dan konstitutif. Tribun timur merupakan media yang prediktibel dalam memproteksi tunas muda anak bangsa dari serangan narkotika. Tribun timur tidak pernah alpa memotret penyalahgunaan narkotika yang didalangi oleh beberapa bandar besar di kota Makassar.

Berbagai kasus korupsi tanah air, dari kota hingga tingkat kabupaten juga tak luput dari eskalasi pemberitaan tribun timur. Kerja-kerja keras demikian patut diacungi dua jempol, terutama bagi wartawannya yang terus begerilya dalam memburu tiap proses penegakan hukum, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga vonis inkra pengadilan.

Mereka yang tidak diberikan hak untuk mengakses informasi dan pelayanan publik di beberapa sentrum kekuasaan menjadi terpuaskan dahaga dan rasa laparnya. Selain transpransi dan akuntabilitas penegakan hukum dapat didapatkan melalui pemberitaan media cetak tribun timur. Kini dengan mudahnya pula mengakses berbagai kasus penegakan hukum aktual melalui portal: makassar.tribunnews.com.

Jika setiap orang sebelumnya tidak mau peduli dengan banalitas korupsi ini. Maka dengan hadirnya tribun timur, kemudian orang pada turut perihatin dengan berbagai aksi pemalakan harta rakyat di setiap institusi pemerintahan. Pilihan tribun timur dalam upaya penegakan hukum bukan dengan jalan klasik sebagaimana ungkapan Feurbach, hukum bertujuan untuk menakut-nakuti. Lebih dari pada itu semua, fungsi pencegahan kejahatan korupsi yang menjadi kewenangan komisi anti rasuah telah dijalankan oleh tribun timur dalam bentuk pendidikan anti korupsi secara dini.

Pilkada dan Pemilu

Salah satu amanat konstitusi pasca reformasi adalah kembalikan kedaulatan rakyat. Tak perlu dinyana lagi media lokal setaraf tribun timur selalu berinovasi demi pemenuhan hak konstitusional yang demikian itu.

Sejak pertama kalinya Pilpres dan Pileg secara langsung digelar pada 2004 silam, tribun timur sudah turut mewarnai sejarah pemilihan dari awal hingga akhir. Tak lupa, selalu dilibatkan pula akademisi tanah air dalam memberikan sumbangsi pemikirannya di laman tribun timur mengenai sengkarut dan perkara pemilu dalam proses transisinya.

Tahun 2005 juga sejak pertama kalinya dihelat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara demokratis (langsung). Tribun timur tidak pernah menunjukan keberpihakannya kepada satu pasangan calon saja. Semua kepentingan para pemangku diakomodasi dalam rangka menjembatani fungsi pendidikan politik bagi rakyat pemilih.

Sudah dua hajatan gelombang pilkada serentak berlalu. Ada banyak peristiwa Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 sudah didokumentasikan dalam media cetak dan media online tribun timur. Sejarah tidak akan pernah kabur dan hilang dari memori kolektif publik sepanjang media tanah air tidak pernah menarik diri dan pamit dari para pembacanya. Itulah tribun timur yang mampu bertahan dalam berbagai piranti dan kemajuan tekhnologi.

Makin hari tribun timur semakin jaya pula. Kesungguhannya untuk menjalankan fungsi netralitas media benar-benar terwujudkan hingga hari ini. Tidak ada pemihakan terhadap satu elit politik saja. Simaklah kolom Tribun Pilkada yang selalu disajikannya. Ada kolom pemberitaan khusus untuk setiap pasangan calon kepala daerah. Lagi-lagi pekerjaan demikian sebagai wujud tribun timur dalam menjembatani setiap calon pemilih untuk Pilkada 2018 mendatang. Pemilih memiliki hak untuk mengetahui seluruh jejak rekam para calon, sebelum hajatan hari “H” dimulai.

Etape sejarah kolektifitas bangsa akan terus bergerak ke depan. Hajatan pemilihan umum (Pemilu) secara kumulatif melalui keserempakan Pileg dan Pilpres, makin hari suhu perpolitikannya makin memanas. Kita tentunya menaruh harapan agar tribun timur terus tenggelam dalam pusaran konstitusi pemilu. Dari timur spirit konstitusi akan terus bergelora. Tribun Timur jayalah dikau selalu.

Happy Anniversary Tribun Timur Ke-14. 


Oleh: Damang, S.H., M.H.

Penulis






[Read More...]


Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors