1 Pertanyaan Debat Capres, Bocor…!!!



Perhelatan pemilu serentak 2019 menuju hari “H” kian hari menimbulkan drama yang tak berkesudahan. Setelah drama pemilih ODGJ, drama kotak kardus, drama OSO yang hingga kini belum juga usai, muncul lagi drama dengan episode baru; bocornya pertanyaan debat capres. 

Lagi dan lagi, KPU RI sebagai penyelenggara pemilu kembali menempatkan dirinya sebagai tokoh protagonis, untuk tokoh antagonisnya siapa lagi, kalau bukan rakyat pemilih yang sebagian terkanalisasi dalam media jagat sosial. 

Usut penuh usut, ternyata bocornya pertanyaan debat Capres, tidak bersifat rahasia. Dengan gagah berani, seluruh komisioner KPU RI memproteksi tindakannya bahwa penyampaian daftar pertanyaan yang berasal dari panelis yang telah di pilih pada sesi debat pertama (17 Januari 2019 nanti) sudah konsensus bersama antara tim sukses masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden (selanjutnya disingkat paslon). 

Dasar Hukum 

Harus diakui bersama bahwa metode kampanye pemilu dengan debat paslon khusus penentuan babak atau segmennya, berikut dengan berbagai sesinya, adalah wilayah penjabaran tekhnis pemilihan umum. Ironisnya, penjabaran menyangkut tata cara debat capres tersebut tidak dibingkai dalam produk hukum yang mapan. 

Ketidakmapanannya terjadi baik dalam persoalan bentuk (formil) maupun dalam persoalan substansi (materil). Secara formil, ada dasar hukum metode kampanye yang menjadi domain KPU untuk memfasilitasi peserta pemilu, tapi itu terubrikasi dalam produk hukum yang tidak tepat. Seharusnya seluruh tata cara metode kampanye sudah tercakup dalam Peraturan KPU No. 23/2018, tidak boleh lagi terderivasi dalam bentuk Keputusan 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018. Produk hukum berbentuk keputusan (beschikking) sifatnya konkret, individual, final, bukan menyangkut wilayah pengaturan umum. 

Kemudian secara materil, banyak tata cara penyelenggaraan pemilu lupa diatur atau mungkin sama sekali “tidak diketahui” urgensi pengaturannya. Tata cara penyusunan daftar pertanyaan debat paslon hingga layak tidaknya diketahui oleh masing-masing paslon pertanyaan tersebut, sebelum beradu gagasan di medan tempur, merupakan contoh paling konkret tidak mapannya fungsi regulator KPU RI sebagai sentral penyelenggara pemilu. Dalam bahasa yang paling ekstrim, “kekosongan hukum” mengangah lebar, hingga menimbulkan sunami ketidakpercayaan terhadap KPU RI. Area abu-abu menjadi tempat bermain para oknum tak bertanggung jawab, menuding KPU RI sebagai wasit tidak netral rasa petahana. 

Bagaimanapun debat capres merupakan bagian dari metode kampanye pemilu yang esensi dasarnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab (Pasal 267 ayat 1 UU No. 7/2017 tentang Pemilu Juncto Pasal 2 ayat 2 PKPU No. 23/2018 tentang Kampanye Pemilu). Pendidikan politik yang dimaksud tidak bersifat inklusif hanya ditujukan untuk paslon beserta dengan tim suksesnya, tetapi untuk semua masyarakat, tepatnya rakyat pemilih. Dalam nalar yang sama, pertanggungjawabannya jelas tidak mengerucut pada kepentingan golongan, tetapi lagi-lagi pada kepentingan rakyat. 

Itu artinya debat capres hanya akan terverfikasi dalam tujuan memberikan pendidikan politik dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab, manakala pertarungan gagasan terukur berdasarkan kapasitas. Dalam hal ini kapasitas masing-masing paslon hanya bisa terukur tanpa mengetahui soal atau materi yang akan diselesaikannya. 

Melegitimasi tindakan dengan mengembalikan pada forum “kesepakatan,” itu sama dengan logika jungkir balik. Tindakan hukum publik yang bersifat istimewa, apalagi yang bersinggungan dengan pengisian jabatan pemerintahan tidak bisa dinegosiasikan. Diskresi yang terbuka lebar adalah ruang bercokolnya para kaum oligark, minim atau bahkan sama sekali tidak ada lagi pengakuan terhadap deliberasi publik. 

Soal kewenangan untuk membocorkan daftar pertanyaan ke masing-masing paslon, tidak bisa ditaksasi melalui kesepakatan bersama. Wewenang yang melekat dalam jabatan (KPU RI) bukan sambal terasi, bukan gado-gado administrasi campur perdata. Kesepakatan dimungkinkan dalam wilayah properti yang tidak berdampak kerugian meluas (publik). Dan oleh karena itu membeberkan pertanyaan jauh-jauh hari sebelum pergelaran debat capres berlangsung, sama saja komisoner KPU RI telah melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of the power). 

Basis Rasional 

Baik secara filsufis maupun secara sosiologis pembocoran pertanyaan debat capres tidak memiliki pijakan atau basis rasional. Aspek filsufisnya adalah meletakkan keadilan pada rakyat pemilih semata. Capres-cawapres belum mendapatkan legitimasi kedaulatan rakyat, sehingganya tindakan itu tidak rasional jika dibangun dalam domain kesepakatan mereka-mereka. 

Yang lebih tepat menyangkut kepatutan pembocoran pertanyaan ke masing-masing paslon disusun dalam kerangka “moral publik.” Dengan konklusinya dilarang membocorkan pertanyaan ke paslon sebelum sesi debat berlangsung. Itu kemudian dituangkan dalam peraturan kebijakan (Juklak, Juknis, Surat edaran), sebab produk hukum semacam ini masih memungkinkan cita rasa undang-undang yang berlaku secara umum. 

Sementara dalam perspektif sosiologis, manfaat pembocoran pertanyaan debat capres jangan dipandang pada kemanfaatan sepihak. Kemanfaatan selalu mengutamakan yang sebesar-besarnya. Mayoritas rakyat pemilih jelas mendambakan otensitas calon yang layak pilih ketimbang pencitraan semata. Mengetahui sedari awal jawaban dari pertanyaan yang akan dikemukakan oleh panelis, itu bukan keaslian, tetapi hanya menampakan tiruan (imitasi). Sebab toh, apa juga gunanya dihadirkan panelis, jika pertanyaan itu sudah digenggaman KPU RI, mengapa pertanyaan dari panelis tidak diwakilkan saja oleh moderator. 

Ini bukan tebak-tebakan, bukan cerdas-cermat, maksud hati ingin mempertunjukkan debat yang bermartabat, apa daya martabatnya sudah “jatuh arisannya” ke penyelenggara pemilu. Jangan paksa pemilih mengambil kesimpulan kalau kontes Miss Universe jauh lebih enak ditonton dari pada debat capres 17 Januari nanti dengan daftar pertanyaan, bocor…!!!


Oleh: 
Damang Averroes Al-Khawarizmi
Magister Hukum UMI Makassar;
Konsentrasi Hukum Pemilu & Pilkada

ARTIKEL INI JUGA MUAT DI TRIBUN TIMUR, 10 JANURI 2019

Sumber Gambar: tirto.id






[Read More...]


0 Ketika NA-DP Dilapor ke Bawaslu



Laksana drama kolosal yang sudah hampir tutup episode, perseteruan antar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden guna merebut simpati pemilih makin hari kian menajam. Penegakan hukum pada akhirnya menjadi “dagelan” sebagai rencana yang sistematis untuk menunaikan hasrat politik minus etika. Aparat penegak hukum dilibatkan bukan dalam rangka mencari keadilan, tetapi ajang balas dendam petahana versus nonpetahana. 

Dan arisan itu kini jatuh di pucuk pimpinan pemerintah daerah, Nurdin Abdullah dan Danny Pomanto (NA-DP). Gubernur Sulawesi Selatan dan Walikota Makassar itu dilaporkan oleh relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Pas 08) ke Bawaslu Sul-Sel. Dan Bawaslu Sul-Sel kemudian melimpahkan laporan itu untuk dikaji dan diperiksa oleh Bawaslu Makassar. 

NA-DP 

Pada prinsipnya dalam Undang-undang Pemilu tidak ada pelarangan bagi Gubernur atau Walikota untuk turut serta dalam kegiatan kampanye pemilu, sebagaimana halnya yang diberlakukan untuk jabatan seperti: Hakim, ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, dst (Pasal 280 ayat 2). 

Kebolehan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye bagi kepala daerah terikat sejumlah persyaratan. Pertama, kalau melaksanakan kegiatan kampanye yang bersamaan dengan hari kerja, maka harus dengan izin cuti. Kedua, kegiatan kampanye yang diikuti di saat hari libur tidak perlu dilengkapi dengan izin cuti. Ketiga, menghadiri atau mengikuti kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya. 

In qasu NA-DP menghadiri kegiatan kampanye Jokowi pada 22 Desember 2018 memang tidak dalam status sedang menjalani cuti, namun dengan mengingat hari tersebut bertepatan dengan masa akhir pekan (hari sabtu, bukan hari kerja) sehingga keduanya tidak perlu mengajukan izin cuti ke Menteri Dalam Negeri. 

Permasalahan selanjutnya, apakah boleh NA-DP mengacungkan satu jari sebagai bentuk dukungan kepada paslon Jokowi-Amin? Pada sesungguhnya boleh-boleh saja. Dasar argumentasinya, yaitu: jika mereka dibolehkan menghadiri kegiatan kampanye pemilu karena yang bersangkutan adalah anggota partai politik, anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye, secara mutatis-mutandis juga dibenarkan untuk memberikan dukungan kepada paslon yang sedang melaksanakan kegiatan kampanye. 

Dan pada saat menghadiri kegiatan kampanye tersebut memang terpenuhi melakukan tindakan yang kemungkinan besarnya menguntungkan peserta pemilu. Namun perlu diketahui secara pasti bahwa tindakan itu dilakukan tidak bersangkutpaut dengan kualitasnya sebagai Gubernur atau Walikota. Mengapa? Karena secara personal tidak dalam kualitasnya sebagai pejabat, berhubung bukan hari kerja yang mewajibkan adanya izin cuti. 

Terdapat dalil lain bahwa DP melibatkan aparat desa beserta perangkatnya untuk menghadiri kampanye Jokowi di CCC. Apakah kemudian perbuatan tersebut memenuhi sebagai tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 547 UU Pemilu? Tuduhan ini dengan gampang terbantahkan bahwa tindakan yang dilakukannya itu bukan mengatasnamakan dirinya sebagai Walikota Makassar, tidak pula mengundang kepala desa. 

Di berbagai media sosial ada banyak beredar isi undangan tersebut, “…saya DP ana lorongna Makassar atas nama pribadi mengundang saudara-saudara dan sahabat seperjuangan yang terdiri dari para tokoh dan semua kalangan masyarakat….” Kegiatan kampanye yang ia lakukan bukan di hari kerja, dan pada saat yang sama bukan pula mengatasnamakan sebagai Walikota Makassar, sehingganya tidak berdasar hukum untuk ditempatkan melanggar aturan kampanye. 

Yang lebih keliru lagi dengan terdapatnya tuduhan kepada NA, “beliau melanggar Pasal 69 PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, seorang kepala daerah tidak bisa terlibat dalam kampanye apabila tidak tergabung dalam parpol. Sedangkan NA menjadi dewan pembina tim sukses capres Jokowi-Amin.” 

Pasal 69 PKPU a quo sama sekali tidak mengatur ketentuan mengenai larangan bagi kepala daerah untuk terlibat dalam kampanye, jika bukan anggota parpol. Expresiss verbis dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dus pejabat yang dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye, tanpa ada pelarangan untuk kepala daerah. 

Demikian halnya dengan dalil yang menyatakan kalau NA tidak tergabung dalam parpol kemudian tidak bisa terlibat dalam kampanye. Sekali lagi itu keliru, karena secara tegas dalam Pasal 299 ayat 3 UU Pemilu Junto Pasal 59 ayat 3 PKPU Kampanye Pemilu terdapat syarat eksepsional yang bukan anggota partai politik, dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye. 

Sanksi Administrasi 

Saya justru berpandangan bahwa kepala daerah yang hendak terlibat dalam kegiatan kampanye lebih cenderung berimplikasi sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Ration de etre-nya adalah menjadi tugas dan kewenangan KPU bersama dengan Bawaslu untuk menjalankan fungsi pencegahan kepada kepala daerah agar tidak menghadiri kegiatan kampanye jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang. 

Bahkan lebih dari itu, KPU dapat menggunakan kekuasaan istimewanya menerbitkan Keputusan pelarangan bagi kepala daerah yang hendak mengikuti kampanye manakala tidak memiliki izin cuti atau bukan hari libur (Pasal 75 Juncto Pasal 62 PKPU Kampanye Pemilu). Dan kalau ada kemudian kepala daerah diproses hukum gara-gara menghadiri kegiatan kampanye sebab musabab melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu, kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada kepala daerahnya saja, tetapi juga karena kelalaian KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. (Dmg)* 



Oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi
Konsentrasi Hukum Pemilu & Pilkada
ARTIKEL INI JUGA MUAT DI TRIBUN TIMUR, 17 JANUARI 2019

Sumber Gambar: kabar.news






[Read More...]


0 Selamat Hari Ibu, Selamat Berpemilu




Bandul sejarah terpental ke belakang, catatan sejarah pun kemudian kembali terkuak, “embrio” dari lahirnya hari ibu, bukan cinta kasih semata, tetapi “motif” dari para perempuan untuk merengkuh kemerdekaan. 

Kongres yang terselengggara pada 22 Desember 1928 di gedung Dalem Jayadipuran itu, bahkan tidak disebutkan sebagai kongres Ibu Indonesia. Akan tetapi diberi nama Kongres Perempuan Indonesia. 

Boleh jadi kongres tersebut, dipecut semangat dari pertemuan para anak muda terpelajar (Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi) yang terkenal dengan “Hari Sumpah Pemuda.” Selain substansinya memang mendambakan kemerdekaan, acara ini juga terentet dalam selang satu bulan saja ke kongres Perempuan Indonesia. Dari 27 Oktober 1928 ke 22 Desember 1928. 

Prasangka yang lain bisa juga tersimpul dalam kalimat, kongres perempuan yang pertama kali itu sebagai antitesa dari “Sumpah Pemuda.” Bahwa bukan saja pemuda atau laki-laki yang dapat menggelagarkan kemerdekaan, para wanita juga bisa dan punya kekuatan. 

Kira-kira ungkapan perasaan yang sedang terluap dari perkumpulan wanita kala itu (Wanita Oetomo, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Aisyiyah, Wanita Moeljo, Darmo Laksmi, Wanita Taman Siswa, juga sayap perempuan dari berbagai organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, Jong Java, Jong Islamieten Bond), “emang laki-laki saja yang bisa, kami para wanita bisa juga kok.” Jangan disoal jenis kelaminnya, tapi mari melihat esensi dari gerakan yang sama-sama diperjuangkan, dari tanah hindia Belanda menjadi tanah air Indonesia. 

Hari Ibu 

Dengan memaknai hari ibu sebagai ajang memberi cinta untuk wanita yang pernah mengandung dan melahirkan kita. Tidak salah juga. Hanya saja, patut dipahami bahwa selain pentingnya cinta kepada ibu, berdasarkan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali itu, juga sedang mendeklarasikan perkumpulannya untuk memperjuangkan kemerdekaan. 

Kongres I tersebut beragendakan pada persatuan perempuan nusantara, peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, hingga pencegahan pernikahan usia dini bagi perempuan. 

Yang pasti kongres tidak sedang menuntut “agar dicintai dan dihormati” seorang ibu oleh anaknya (afeksi). Tapi perempuan yang berkumpul menuntut perlakuan berdasarkan kondisi natural dan keadaan biologisnya. Naturalnya ia hamil dan melahirkan, maka penting perlakuan istimewa atas kesehatan bagi seorang ibu, terlebih lagi kepada anak balitanya. Soal nikah dini, itu jelas berhubungan pula dengan fakta-fakta biologis yang dapat dinilai, kalau fungsi biologis mereka belum matang. 

Kemudian, pada Kongres Perempuan Indonesia II (Juli 1935). Perkumpulan itu lagi-lagi mengangkat isu natural, nasib perempuan sebagai pekerja serabutan (buruh pabrik) harus diberikan keistimewaan, seperti cuti hamil. 

Barulah pada kongres Perempuan Indonesia III (1938) di Bandung, disepakati kalau 22 Desember sebagai hari ibu. Sungguh pertimbangan Presiden Soekarno yang kemudian menetapkan 22 Desember sebagai hari ibu berdasarkan Dekrit Presiden Nomor 316 tahun 1959, memiliki pijakan historis yang jelas. Kongres itu secara defacto sudah jauh hari telah memancangkan “hari ibu,” sang presiden hanya menguatkannya secara dejure. 

Pemilu 2019 

Historisitas “hari ibu” telah membuka agenda otentisitasnya dari setiap perhelatan kongres. I, II, dan III. Nama-nama yang tersebut dalam panitia kongres I: seperti R.A. Soekonto, Nyi Hadjar Dewantara, dan Soejatin adalah perempuan yang sedang “menginginkan kaumnya” memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. 

Apa yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Tentu tepat kalau dihubungkan pada suatu peran untuk memajukan kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional. Dan salah satu jalannya, adalah perempuan harus memiliki kesadaran untuk terjun ke panggung politik. 

Hari ibu dalam otentisitasnya yaitu mengetuk kesadaran batin perempuan untuk turut serta dalam pemerintahan. Partai politik tidak akan dibadan-hukumkan jika tidak mencukupi kepengurusan perempuan, dalam kuota 30 persen. Partai politik tidak akan diloloskan bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diajukannya, dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), kalau kuota 30 persen perempuan tidak terpenuhi (1 banding 3, dalam 3 bakal calon berjenis kelamin laki-laki, harus ada 1 perempuan). Bakal calon anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan kalau mengundurkan diri, masih ada penggantian dengan bakal calon perempuan pula, tapi tidak berlaku untuk laki-laki. 

Pemilu 2019 sudah menyediakan wadah bagi perempuan untuk menarasikan maksud dan tujuan diorbitkannya hari ibu, yaitu perempuan dapat (bahkan menjadi wajib) berperan serta dalam pembangunan nasional. Tidak ada lagi kolonialisme yang perlu ditakuti, negara berdaulat sudah ada, bukan lagi dalam status negara jajahan, namun apa daya, animo perempuan untuk mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif masih tergolong rendah. 

Ada perempuan yang dicatut namanya sebagai bakal calon hingga lolos sebagai calon anggota legislatif, pun pada kenyataannya hanya menjadi pelengkap penderita. Basis massa tidak ada, elektabilitas rendah, itulah faktanya perempuan menggugurkan calon laki-laki yang jelas punya peluang besar untuk terpilih. 

Pemilihan umum anggota legislatif bukan hanya representasi politik (DPR dan DPRD) dan teritorial (DPD), namun dikenal pula apa yang disebut sebagai representasi afirmatif. Perempuan mendapatkan perlakuan istimewa (afirmasi) dalam kuota 30 persen calon anggota legislatif. Perempuan diberikan kedudukan istimewa di hadapan politik dan pemerintahan, karena kiasannya mengatakan “surga di bawah telapak kaki ibu.” 

Selamat Hari Ibu, Selamat Berpemilu.*


[Read More...]


0 SISTEM HUKUM PIDANA (PERTEMUAN KEEMPAT DALAM MATA KULIAH SHI, JURUSAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR)



PENGERTIAN HUKUM PIDANA 

“Aturan hukum dari suatu negara berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi bagi yang melanggar atau tidak mematuhinya, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara (Eddy O.S Hiariej: 2017)” 


CONTOH PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 362 KUHP

CONTOH PERBUATAN YANG DIPERINTAHKAN
Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : ”Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian, diancam :ke – 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. ke – 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan” Ketentuan Pasal 224 KUHP pada dasarnya merupakan perintah terhadap setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sebagai saksi, ahli atau juru bahasa jika diminta oleh pengadilan. Perumusan delik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 224 KUHP disebut dengan delik omisi atau crime by ommission yang berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang.


UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA 

  1. Unsur objektif; 
  2. Unsur subjektif. 
Contoh: Pasal 362 KUHPidana 

Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900,00. 


CATATAN TENTANG PENJATUHAN DENDA:

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP:: Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.


UNSUR OBJEKTIF: 

  1. Perbuatan mengambil; 
  2. Objeknya suatu benda; 
  3. Benda itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 

UNSUR SUBJEKTIF: 

  1. Adanya maksud untuk memiliki; 
  2. Dan dengan melawan hukum. 

ASAS LEGALITAS: 

NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI (ANSELM VON FEURBACH) -“TIDAK ADA PERBUATAN PIDANA ATAU TIDAK ADA PIDANA TANPA UNDANG UNDANG PIDANA SEBELUMNYA.” 

Jika principat dalam hukum pidana ini diturunkan lebih lanjut.maka akan menjadi tiga frasa, meliputi: 

  1. Nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-Undang); 
  2. Nulla poena sine crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); 
  3. Nullum crimen sine poena legali (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-Undang) 

Eddy O.S. Hiariej (2012) memberikan makna dalam tiga frasa itu, sebagai asas yang memiliki dua fungsi: (i) Fungsi melindungi yang berarti Undang-Undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan Negara yang sewenang-wenang; (ii) Fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan kekuasaan oleh Negara tegas-tegas diperbolehkan. 

Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama (nulla poena sine lege) dan kedua (nulla poena sine crimine), sementara fungsi instrumentalis lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga (nullum crimen sine poena legali). 


Sumber Gambar: cahayaatma.uajy.ac.id





[Read More...]


Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors