IAS, Jalan Sunyi Titian Kerinduan



Kurang lebih empat tahun silam, guratan sembilu luka masih membayang di wajah sekeluarga besar Ilham Arief Sirajuddin (IAS) alias Aco kala itu. Air mata meleleh membasahi pipi, tak terbendung, sesaat dan seketika pascapalu godam hakim pengadilan rasuah Jakarta Pusat jatuh menggelagar. 

Dari ufuk timur tak ada kutukan, apalagi sumpah serapa sejak perjuangannya di praperadilan kandas habis, dengan kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Waktupun semakin menapaki hari demi hari, secarik pledoi, banding hingga kasasi tak berjodoh pada nasib peruntungan untuk memulihkan segala tuduhan, sangkaan, dan tuntutan, sampai pada akhirnya ia mengikhlaskan diri menerima dengan lapang dada vonis inkra empat tahun yang diikrarkan oleh Mahkamah Agung. 

Bilik-bilik kesunyian sudah menantinya di gedung berdinding tebal berlapis jeruji besi. Pengakuannya, ia sempat dihujani perasaan depresi selama dua bulan. Namun itu tak berlangsung lama, rasa syukur lalu datang menyergap kediriannya, sebab di luar sana, di tanah daeng, sejumlah sahabat, kerabat, hingga warganya sendiri, warga Makassar, turut menabur simpati dan empati atas musibah yang harus diterimanya sebagai eks Walikota Makassar dua periode. Niat baik yang diaktualkan dalam tindakan tidak selamanya berbuah penghargaan, acapkali dibarter dengan hukum yang penuh rekayasa. 

Namun IAS bukan insan yang membangun benteng pertahanan diri pada persepsi publik. Memang dibesarkan dalam dunia politik, tapi kepada hukum yang telah ternyatakan melalui putusan pengadilan inkra, ia patuh dan taat, sembari bersyukur kepada Allah SWT, bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Dengan melalui vonis pengadilan yang mengalihkan statusnya dari seorang terpidana menjadi narapidana, jalan sunyi dibalik jeruji lapas kelas I sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, menemukan dirinya yang otentik. Sendirian dalam kamar penjara, malamnya dihabiskan dengan pertobatan, tak ada manusia di muka bumi yang tidak punya salah. Ia merasa kesepian tak berkumpul dengan sanak keluarga, tapi sepinya itu dilalui dengan tabir dan jalan kerinduan untuk menepi dalam pengampunan di hadapan Sang Kuasa. 

Banyak cerita yang dapat dipetik sebagai kisah spiritual dari mantan penguasa yang ditakdirkan melalui persinggahannya di lembaga pemasyarakatan. Ia berusaha memperbaiki bacaan tajwid dan hafalan quran-nya, dengan berguru kepada sesama narapidana, tepatnya kepada seorang napi eks menteri agama. Disangkanya selama ini, sebelum ia tergiring ke bilik kesunyian itu, bacaan shalatnya sudah benar. Dan ternyata ketika ia ditunjuk sebagai imam oleh sesama narapidana, pasca menunaikan shalat lima waktu, ia bertanya kepada napi eks menteri agama itu: “bagaimana bacaan Al-Fatiha saya.” Katanya: “masih banyak yang salah.” Dengan nada heran, IAS langsung memberi pengakuan: “berarti dahulu kalau bawahan menilai bacaan Fatiha saya sudah bagus, itu boleh jadi karena mereka takut kepada saya.” 

Itulah sepenggal elegi pengalaman yang amat berarti bagi seorang IAS. Andai bukan penjara, boleh jadi ia tidak punya waktu untuk merenungi kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Andai bukan karena penjara, ia tidak punya kesempatan untuk mengoreksi dan memperbaiki cara bacaan surah Al-Fatiha-nya. Andai bukan karena penjara, ia tidak dapat menikmati syahdunya kesendirian, untuk selalu mengadu, bersimpuh dan menengadah kepada Yang Maha Kuasa. Andai bukan karena penjara, ia tidak dapat membiasakan diri menjalankan puasa senin kamis. 

IAS jauh meninggalkan tanah kelahirannya, jauh meninggalkan sisa-sisa tahtanya. Namun karena kepasrahan dan lapang dadanya menerima hukuman penjara, jalan sunyi yang harus dilaluinya berbuah kerinduan untuk selalu bermunajat kepada Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan pada akhirnya jalan sunyi titian kerinduan kepada sang Pencipta, tak mengurungkan semangat kerinduan dari banyak orang yang pernah ditolong olehnya, kapan ia mengirup udara bebas, keluar dari penjara. 

Mantan politisi yang banyak dirindukan oleh rekan sejawatnya dahulu, biasa-biasa saja. Yang luar biasa adalah ketika kaum papa hendak melepaskan kerinduannya kepada seorang mantan walikota dua periode itu, dengan bersandar pada pengharapan, kapan ia selesai menjalani masa pemidanaannya. Cerita dari sebulan yang lalu, ketika IAS sedang mendapat izin keluar untuk datang melayat karena sang ibu mertua telah dijemput oleh Yang Maha Kuasa, tiba-tiba setelah IAS mengikuti prosesi shalat jenazah di mesjid terapung Makassar, seorang wanita pengemis di pelataran mesjid itu langsung memeluknya sambil menangis ketika melihatnya keluar dari masjid. Serpihan cerita lainnya, bahkan seorang penjual jalang kote rela menyantuni IAS, semenjak masih menjalani pemidanaan di Lapas Sukamiskin sampai ia dimutasi ke Lapas Klas I Gunungsari, Jl Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

Kini IAS sudah dekat dengan keluarga dan kerabatnya, meski masih harus menunggu empat bulan lagi untuk selesai menjalani masa pemidanaannya di kotanya sendiri, kota Makassar. Di ruang sel penjara ia tak sendiri lagi, ia bertiga dengan narapidana lainnya. Semenjak dibuka waktu jam besuk kemarin, berduyun-duyunlah keluarga, kerabat, hingga warga biasa datang menjenguknya. IAS tak menaruh dendam kepada siapapun, tak berprasangka buruk pula kepada rekan dan sejawat politiknya, siapapun dan kapanpun dia datang, akan disambutnya dengan wajah bahagia, meriah dan sumringa. Itulah buah dari jalan sunyi yang kini sudah IAS bisa dipetiknya, buah dari sebuah pohon yang mekar dan tumbuh di titian kerinduan.*


Sumber Gambar: jawapos.com
[Read More...]


Pertanyaan Debat Capres, Bocor…!!!



Perhelatan pemilu serentak 2019 menuju hari “H” kian hari menimbulkan drama yang tak berkesudahan. Setelah drama pemilih ODGJ, drama kotak kardus, drama OSO yang hingga kini belum juga usai, muncul lagi drama dengan episode baru; bocornya pertanyaan debat capres. 

Lagi dan lagi, KPU RI sebagai penyelenggara pemilu kembali menempatkan dirinya sebagai tokoh protagonis, untuk tokoh antagonisnya siapa lagi, kalau bukan rakyat pemilih yang sebagian terkanalisasi dalam media jagat sosial. 

Usut penuh usut, ternyata bocornya pertanyaan debat Capres, tidak bersifat rahasia. Dengan gagah berani, seluruh komisioner KPU RI memproteksi tindakannya bahwa penyampaian daftar pertanyaan yang berasal dari panelis yang telah di pilih pada sesi debat pertama (17 Januari 2019 nanti) sudah konsensus bersama antara tim sukses masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden (selanjutnya disingkat paslon). 

Dasar Hukum 

Harus diakui bersama bahwa metode kampanye pemilu dengan debat paslon khusus penentuan babak atau segmennya, berikut dengan berbagai sesinya, adalah wilayah penjabaran tekhnis pemilihan umum. Ironisnya, penjabaran menyangkut tata cara debat capres tersebut tidak dibingkai dalam produk hukum yang mapan. 

Ketidakmapanannya terjadi baik dalam persoalan bentuk (formil) maupun dalam persoalan substansi (materil). Secara formil, ada dasar hukum metode kampanye yang menjadi domain KPU untuk memfasilitasi peserta pemilu, tapi itu terubrikasi dalam produk hukum yang tidak tepat. Seharusnya seluruh tata cara metode kampanye sudah tercakup dalam Peraturan KPU No. 23/2018, tidak boleh lagi terderivasi dalam bentuk Keputusan 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018. Produk hukum berbentuk keputusan (beschikking) sifatnya konkret, individual, final, bukan menyangkut wilayah pengaturan umum. 

Kemudian secara materil, banyak tata cara penyelenggaraan pemilu lupa diatur atau mungkin sama sekali “tidak diketahui” urgensi pengaturannya. Tata cara penyusunan daftar pertanyaan debat paslon hingga layak tidaknya diketahui oleh masing-masing paslon pertanyaan tersebut, sebelum beradu gagasan di medan tempur, merupakan contoh paling konkret tidak mapannya fungsi regulator KPU RI sebagai sentral penyelenggara pemilu. Dalam bahasa yang paling ekstrim, “kekosongan hukum” mengangah lebar, hingga menimbulkan sunami ketidakpercayaan terhadap KPU RI. Area abu-abu menjadi tempat bermain para oknum tak bertanggung jawab, menuding KPU RI sebagai wasit tidak netral rasa petahana. 

Bagaimanapun debat capres merupakan bagian dari metode kampanye pemilu yang esensi dasarnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab (Pasal 267 ayat 1 UU No. 7/2017 tentang Pemilu Juncto Pasal 2 ayat 2 PKPU No. 23/2018 tentang Kampanye Pemilu). Pendidikan politik yang dimaksud tidak bersifat inklusif hanya ditujukan untuk paslon beserta dengan tim suksesnya, tetapi untuk semua masyarakat, tepatnya rakyat pemilih. Dalam nalar yang sama, pertanggungjawabannya jelas tidak mengerucut pada kepentingan golongan, tetapi lagi-lagi pada kepentingan rakyat. 

Itu artinya debat capres hanya akan terverfikasi dalam tujuan memberikan pendidikan politik dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab, manakala pertarungan gagasan terukur berdasarkan kapasitas. Dalam hal ini kapasitas masing-masing paslon hanya bisa terukur tanpa mengetahui soal atau materi yang akan diselesaikannya. 

Melegitimasi tindakan dengan mengembalikan pada forum “kesepakatan,” itu sama dengan logika jungkir balik. Tindakan hukum publik yang bersifat istimewa, apalagi yang bersinggungan dengan pengisian jabatan pemerintahan tidak bisa dinegosiasikan. Diskresi yang terbuka lebar adalah ruang bercokolnya para kaum oligark, minim atau bahkan sama sekali tidak ada lagi pengakuan terhadap deliberasi publik. 

Soal kewenangan untuk membocorkan daftar pertanyaan ke masing-masing paslon, tidak bisa ditaksasi melalui kesepakatan bersama. Wewenang yang melekat dalam jabatan (KPU RI) bukan sambal terasi, bukan gado-gado administrasi campur perdata. Kesepakatan dimungkinkan dalam wilayah properti yang tidak berdampak kerugian meluas (publik). Dan oleh karena itu membeberkan pertanyaan jauh-jauh hari sebelum pergelaran debat capres berlangsung, sama saja komisoner KPU RI telah melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of the power). 

Basis Rasional 

Baik secara filsufis maupun secara sosiologis pembocoran pertanyaan debat capres tidak memiliki pijakan atau basis rasional. Aspek filsufisnya adalah meletakkan keadilan pada rakyat pemilih semata. Capres-cawapres belum mendapatkan legitimasi kedaulatan rakyat, sehingganya tindakan itu tidak rasional jika dibangun dalam domain kesepakatan mereka-mereka. 

Yang lebih tepat menyangkut kepatutan pembocoran pertanyaan ke masing-masing paslon disusun dalam kerangka “moral publik.” Dengan konklusinya dilarang membocorkan pertanyaan ke paslon sebelum sesi debat berlangsung. Itu kemudian dituangkan dalam peraturan kebijakan (Juklak, Juknis, Surat edaran), sebab produk hukum semacam ini masih memungkinkan cita rasa undang-undang yang berlaku secara umum. 

Sementara dalam perspektif sosiologis, manfaat pembocoran pertanyaan debat capres jangan dipandang pada kemanfaatan sepihak. Kemanfaatan selalu mengutamakan yang sebesar-besarnya. Mayoritas rakyat pemilih jelas mendambakan otensitas calon yang layak pilih ketimbang pencitraan semata. Mengetahui sedari awal jawaban dari pertanyaan yang akan dikemukakan oleh panelis, itu bukan keaslian, tetapi hanya menampakan tiruan (imitasi). Sebab toh, apa juga gunanya dihadirkan panelis, jika pertanyaan itu sudah digenggaman KPU RI, mengapa pertanyaan dari panelis tidak diwakilkan saja oleh moderator. 

Ini bukan tebak-tebakan, bukan cerdas-cermat, maksud hati ingin mempertunjukkan debat yang bermartabat, apa daya martabatnya sudah “jatuh arisannya” ke penyelenggara pemilu. Jangan paksa pemilih mengambil kesimpulan kalau kontes Miss Universe jauh lebih enak ditonton dari pada debat capres 17 Januari nanti dengan daftar pertanyaan, bocor…!!!


Oleh: 
Damang Averroes Al-Khawarizmi
Magister Hukum UMI Makassar;
Konsentrasi Hukum Pemilu & Pilkada

ARTIKEL INI JUGA MUAT DI TRIBUN TIMUR, 10 JANURI 2019

Sumber Gambar: tirto.id






[Read More...]


Ketika NA-DP Dilapor ke Bawaslu



Laksana drama kolosal yang sudah hampir tutup episode, perseteruan antar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden guna merebut simpati pemilih makin hari kian menajam. Penegakan hukum pada akhirnya menjadi “dagelan” sebagai rencana yang sistematis untuk menunaikan hasrat politik minus etika. Aparat penegak hukum dilibatkan bukan dalam rangka mencari keadilan, tetapi ajang balas dendam petahana versus nonpetahana. 

Dan arisan itu kini jatuh di pucuk pimpinan pemerintah daerah, Nurdin Abdullah dan Danny Pomanto (NA-DP). Gubernur Sulawesi Selatan dan Walikota Makassar itu dilaporkan oleh relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Pas 08) ke Bawaslu Sul-Sel. Dan Bawaslu Sul-Sel kemudian melimpahkan laporan itu untuk dikaji dan diperiksa oleh Bawaslu Makassar. 

NA-DP 

Pada prinsipnya dalam Undang-undang Pemilu tidak ada pelarangan bagi Gubernur atau Walikota untuk turut serta dalam kegiatan kampanye pemilu, sebagaimana halnya yang diberlakukan untuk jabatan seperti: Hakim, ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, dst (Pasal 280 ayat 2). 

Kebolehan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye bagi kepala daerah terikat sejumlah persyaratan. Pertama, kalau melaksanakan kegiatan kampanye yang bersamaan dengan hari kerja, maka harus dengan izin cuti. Kedua, kegiatan kampanye yang diikuti di saat hari libur tidak perlu dilengkapi dengan izin cuti. Ketiga, menghadiri atau mengikuti kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya. 

In qasu NA-DP menghadiri kegiatan kampanye Jokowi pada 22 Desember 2018 memang tidak dalam status sedang menjalani cuti, namun dengan mengingat hari tersebut bertepatan dengan masa akhir pekan (hari sabtu, bukan hari kerja) sehingga keduanya tidak perlu mengajukan izin cuti ke Menteri Dalam Negeri. 

Permasalahan selanjutnya, apakah boleh NA-DP mengacungkan satu jari sebagai bentuk dukungan kepada paslon Jokowi-Amin? Pada sesungguhnya boleh-boleh saja. Dasar argumentasinya, yaitu: jika mereka dibolehkan menghadiri kegiatan kampanye pemilu karena yang bersangkutan adalah anggota partai politik, anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye, secara mutatis-mutandis juga dibenarkan untuk memberikan dukungan kepada paslon yang sedang melaksanakan kegiatan kampanye. 

Dan pada saat menghadiri kegiatan kampanye tersebut memang terpenuhi melakukan tindakan yang kemungkinan besarnya menguntungkan peserta pemilu. Namun perlu diketahui secara pasti bahwa tindakan itu dilakukan tidak bersangkutpaut dengan kualitasnya sebagai Gubernur atau Walikota. Mengapa? Karena secara personal tidak dalam kualitasnya sebagai pejabat, berhubung bukan hari kerja yang mewajibkan adanya izin cuti. 

Terdapat dalil lain bahwa DP melibatkan aparat desa beserta perangkatnya untuk menghadiri kampanye Jokowi di CCC. Apakah kemudian perbuatan tersebut memenuhi sebagai tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 547 UU Pemilu? Tuduhan ini dengan gampang terbantahkan bahwa tindakan yang dilakukannya itu bukan mengatasnamakan dirinya sebagai Walikota Makassar, tidak pula mengundang kepala desa. 

Di berbagai media sosial ada banyak beredar isi undangan tersebut, “…saya DP ana lorongna Makassar atas nama pribadi mengundang saudara-saudara dan sahabat seperjuangan yang terdiri dari para tokoh dan semua kalangan masyarakat….” Kegiatan kampanye yang ia lakukan bukan di hari kerja, dan pada saat yang sama bukan pula mengatasnamakan sebagai Walikota Makassar, sehingganya tidak berdasar hukum untuk ditempatkan melanggar aturan kampanye. 

Yang lebih keliru lagi dengan terdapatnya tuduhan kepada NA, “beliau melanggar Pasal 69 PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, seorang kepala daerah tidak bisa terlibat dalam kampanye apabila tidak tergabung dalam parpol. Sedangkan NA menjadi dewan pembina tim sukses capres Jokowi-Amin.” 

Pasal 69 PKPU a quo sama sekali tidak mengatur ketentuan mengenai larangan bagi kepala daerah untuk terlibat dalam kampanye, jika bukan anggota parpol. Expresiss verbis dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dus pejabat yang dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye, tanpa ada pelarangan untuk kepala daerah. 

Demikian halnya dengan dalil yang menyatakan kalau NA tidak tergabung dalam parpol kemudian tidak bisa terlibat dalam kampanye. Sekali lagi itu keliru, karena secara tegas dalam Pasal 299 ayat 3 UU Pemilu Junto Pasal 59 ayat 3 PKPU Kampanye Pemilu terdapat syarat eksepsional yang bukan anggota partai politik, dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye. 

Sanksi Administrasi 

Saya justru berpandangan bahwa kepala daerah yang hendak terlibat dalam kegiatan kampanye lebih cenderung berimplikasi sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Ration de etre-nya adalah menjadi tugas dan kewenangan KPU bersama dengan Bawaslu untuk menjalankan fungsi pencegahan kepada kepala daerah agar tidak menghadiri kegiatan kampanye jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang. 

Bahkan lebih dari itu, KPU dapat menggunakan kekuasaan istimewanya menerbitkan Keputusan pelarangan bagi kepala daerah yang hendak mengikuti kampanye manakala tidak memiliki izin cuti atau bukan hari libur (Pasal 75 Juncto Pasal 62 PKPU Kampanye Pemilu). Dan kalau ada kemudian kepala daerah diproses hukum gara-gara menghadiri kegiatan kampanye sebab musabab melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu, kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada kepala daerahnya saja, tetapi juga karena kelalaian KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. (Dmg)* 



Oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi
Konsentrasi Hukum Pemilu & Pilkada
ARTIKEL INI JUGA MUAT DI TRIBUN TIMUR, 17 JANUARI 2019

Sumber Gambar: kabar.news






[Read More...]


Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors