Kekuatan Hukum Cover Note dalam Pemberian Kredit Oleh Bank



Cover note sebagai surat keterangan atau sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang di buat oleh Notaris. Cover note dikeluarkan oleh Notaris karena Notaris belum tuntas pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. (Syahrir Amrie/ Notaris/ PPAT kabupaten bantaeng, wawncara 2 juli 2011)
Jika dicermati tugas dan kewenangan Notaris dalam Undang-undang jabatan Notaris tidak ada satu pasalpun yang menegaskan bahwa Notaris dapat mengeluarkan cover note untuk menerangkan bahwa akta yang akan dikeluarkan masih dalam proses berjalan. Untuk menerangkan bahwa sertifikat hak tanggungan sebagai rumusan atau prasyarat lahirnya perjanjian ikatan jaminan dari perjanjian pencairan kredit oleh Bank, kemudian Bank dapat melakukan pencairan kredit.
Dari pasal 15 sebagaimana diuraikan berikut ini Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:
1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yeng berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

2. Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
g. Membuat akta risalah lelang
Tidak ada satu pasal pun yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan Notaris untuk mengeluarkan surat keterangan yang disebut sebagai cover note. Oleh karena itu jika dilihat bagaimana kekuatan mengikatnya, dengan hanya melihat cover note yang biasa dijadikan jaminan oleh Bank. Cover note bukan akta otentik, oleh karena tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan Notaris, untuk mengeluarkan akta otentik. Apalagi dalam UUJN tidak pernah ada satu pasal yang mengindikasikan sebagai akta otentik, tetapi ia hanya berupa surat keterangan.
Menurut Brilliant Thioris (Notaris/ PPAT wilayah Makassar, wawancara 11 Juli 2001) mengomentari, bahwa tidak ada hal yang harus diperdebatkan dalam cover note yang dikeluarkan oleh Notaris karena Notaris mengeluarkan, bukan dijadikan sebagai bukti agunan, hanya sebagai pengantar pada Bank yang akan mengeluarkan kredit, minimal ada kepercayaan yang terbangun antara Bank sebagai pemegang hak tanggungan kelak setelah keluarnya sertifikat hak tanggungan dari badan pertanahan. Disamping itu, Notaris disini mengeluarkan cover note tidak sembarang asal memberikan surat keterangan mengenai debitur sebagai pemberi hak tanggungan, dapat dipercaya untuk dicairkan kreditnya. Notaris sebelumnya akan melakukan pengecekan pada badan pertanahan bahwa tanah tersebut sebenarnya telah terdaftar atau dapat memenuhi persayaratan administratif untuk dikeluarkan sertifikat hak tanggungannnya.
Dari apa yang dikemukakan oleh Brilliant Thioris sebagai pejabat Notaris sekaligus sebagai PPAT. Senada dengan pendapat Syahrir Amrie (Notaris/ PPAT kabupaten Bantaeng, wawancara 2 Juli 2011) tidak ada persoalan atau kasus hukum yang akan muncul kemudian. Atau dengan kata lain tidak mungkin bagi Bank tidak akan memperoleh sertifikat hak tanggungan, untuk kemudian dicatat juga dalam buku tanah hak tanggungan pada Badan Pertanahan (Pasal 13 ayat 3 UUHT). Artinya kenapa mesti dipersoalkan cover note yang hanya dijadikan pegangan awal oleh Bank untuk mencairkan kredit, kalau pada nantinya juga tetap akan terbit sertifikat hak tanggungannya dari PPAT, kemudian didaftarkan di badan pertanahan selama waktu tujuh hari setelah terbit APHT-nya.
senada dengan pernyataan dari pegawai Bank mandiri cabang kartini (pegawai pada bagian kredit, wawancara 12 Juli 2010) mengemukakan bahwa tidak ada kesalahan dalam penerbitan cover note, apakah akta otentik atau bukan ?, tidak ada yang mempersolakannya sebagai bukan bukti otentik, tetapi dengan cover note cuma ditarik dasar penilaian, bahwa dengan adanya cover note, Notaris oleh karena dia sebagai pejabat yang akan melaksanakan peningkatan dari SKMHT menjadi APHT, sudah jelas dan tidak mungkin akan ada masalah, sehingga sertifikat hak tanggungannya tidak akan dikeluarkan oleh badan pertanahan.
Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 3 “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya satu bulan sesudah diberikan.” Akan tetapi lain halnya dengan tanah yang belum terdaftar, sebagaiman ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 4 “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah diberikan.
Bank tampaknya tidak mengikuti mekanisme yang ditentukan dalam UUHT sehingga ia dengan cepat saja mengeluarkan, berani mencairkan kredit tanpa melihat bahwa perjanjian kredit tidak diikat dengan hak tanggungan yang sempurna. Sehingga jika dipandang secara hukum memang pada kenyataannya cover note tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna.
Tetapi Brilliant Thioeris (dalam wawancara 11 Juli 2011) mengemukakan tidak mungkin juga cover note itu akan dijadikan sebagai bukti agunan oleh Bank, karena pasti Bank akan memperoleh sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan. Tidak perlu ada rasa was-was dari Bank kalau debitur itu wanprestasi yang akan menyebabkan kreditnya macet, karena suatu waktu juga Bank tetap akan memperoleh sertifikat hak tanggungan yang memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat perjanjian atau pencairan kredit dengan objek jaminan hak tanggungan.
Sebagaimana dalam sertifikat hak tanggungan, Bank akan memilki kekuatan hukum untuk mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan jika debitur, pada akhirnya tidak mampu mengembalikan kredit pinjaman, maka tidak dipermasalahkan lagi cover note-nya. Bank tetap jauh dari ancaman pinjaman yang tidak akan dikembalikan oleh debitur. Dengan sertifikat hak tanggungan artinya Bank tetap memiliki Kedudukan yang diutamakan atau didahulukan pemegangnya (preferent).
a. Mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada.
b. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
c. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
Bank sebagai pihak yang mencairkan kredit hanya dengan cover note juga berani bertaruh, tidak hanya dengan cover note, tetapi ia harus benar memiliki keyakinan atau kepercayaan pada objek jaminan debitur yang akan keluar kelak sertifikat hak tanggungannya.
Bahkan menurut Bahsan (2008: 147) mengemukakan pentingnya pengawasan terhadap jaminan kredit, yang mestinya dilakukan terus menerus, selama tanah tersebut menjadi objek jaminan. Jelasnya Bahsan mengemukakan sebagai berikut yang disertai dengan contoh,
“Sehubungan dengan itu, segala sesuatu dapat terjadi terhadap jaminan kredit tersebut. Dengan demikian, untuk kepentingannya, Bank harus melakukan pengawasan yang terus menerus terhadap objek jaminan kredit, agar nilainya sebagai jaminan utang tetap terjaga dan tidak bermasalah. Misalnya sebidang tanah kosong yang diterima Bank sebagai jaminan kredit mungkin saja dijual tanpa sepengetehuan Bank ke pihak lain oleh pemiliknya, digunakan pihak lain tanpa atau dengan izin pemilik, dan sebagainya. Terjadinya keadaan tersebut dikemuadian hari dapat bermasalah. Dari praktik perbankan dapat ditemukan berbagai kasus tentang objek jaminan kredit yang tetap berada di bawah penguasaan debitur.”

Bank melakukan pengawasan terhadap objek jaminan kredit secara terus menerus untuk jaminan yang sudah nyata-nyata diikat dengan sertifikat hak tanggungan. Apalagi yang baru sementara dalam proses menuju diterbitkannya sertifikat hak tanggungan Bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kehilangan hak dari Bank sebagai penerima hak tanggungan yang diutamakan.
Menurut pengakuan dari bagian kredit Bank mandiri (wawancara 12 Juli 2011) “Bank tidak segampang itu juga akan mencairkan kredit tetapi Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian yang ditegaskan dalam SK Direksi BI Nomor 27/ 162/ KE/ DIR dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya dan juga melampirkan pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan Bank (PPKPB).
Oleh karena itu Bank biasanya mencari sumber, history, kejelasan bukti kepemilikan, bahkan oleh Bank mendapat keterangan dari tanah yang menjadi objek hak tanggungan tersebut melalui permintaan tanda tangan dari semua pemilik yang berdekatan dengan batas-batas tanah tersebut, selebihnya juga mendapat keterangan melalui tanda tangan dari kepala desa/ camat/ lurah dimana tanah yang menjadi objek jaminan tersebut terletak wilayahnya (wawancara pada pegawai bagian kredit Bank Mandiri Cabang Kartini, Makassar. 12 Juli 2011).
Namun jika ditinjau secara hukum, due process of law dari sertifikat hak tanggungan sehingga dapat mengikat secara sempurna perjanjian kredit yang diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan hak tanggungan, kepastian hukumnya dan mengikatnya para pihak baru bisa lahir ketika sertifikat hak tanggungan lahir dengan didaftarkannya pada badan pertanahan.
Alasan dari Bank yang bersangkutan dengan tetap mengeluarkan kredit bagi debitur dimotori juga oleh rasa ketakuan dan persaingan dari Bank lain sehingga nasabahnya yang akan menjadi sumber pendapat atau penambahan laba bagi Bank akan pergi. Maka hanya dengan cover note Bank sudah berani mencairkan kredit ((wawancara pada Pegawai Bagian kredit Bank Mandiri Cabang Kartini, Makassar, 12 Juli 2011).
Berdasarkan wawancara pada bagian kredit dari Bank mandiri cabang kartini (12 Juli 2011) mengemukakan bahwa berhasil tidaknya suatu Bank adalah dengan meningkatnya laba yang diperoleh dari nasabah baik nasabah peminjam maupun nasabah yang menyimpan sejumlah tabungan di Bank. Oleh sebab itu Bank berani mengeluarkan kredit setelah ada cover note sebagai pernyataan sepihak dari Notaris.
Dengan syarat Bank juga mengeluarkan kredit bagi debitur pemberi hak tanggungan atas dasar kepercayaan juga pada Notaris yang menjadi teman sekaligus relasi Bank yang sering dipercaya mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran untuk memasang hak tanggungan.
Dalam rangka untuk melihat bagaimana kekuatan mengikat cover note. sehingga dapat terbit dalam pencairan kredit oleh bank, maka penting untuk diuraikan mengenai proses pemberian kredit dan proses sehingga hak tanggungan sedemikian dapat menjadi bukti agunan oleh Bank. Berikut ini diuraikan bagaiman proses pemberian kredit oleh Bank (data dokumentasi berdasarkan penelitian di Bank Mandiri, 12 Juli 2011) untuk selanjutnya terjadi perjanjian obligatoir yang memenuhi syarat sahnya perikatan sebagai berikut:
a. Permohonan Kredit
Permohonan fasilitas kredit mencakup:
1. Permohonan pengajuan kredit.
2. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
3. Permohonan perpanjangan/ pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
4. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/ pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.
5. Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:
a) surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangi secara lengkap dan sah.
b) Daftar isian yang disediakan oleh Bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah
c) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

b. Penyidikan dan Analisis Kredit
Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:
1. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern Bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar Bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
3. Pemeriksaan/ penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
4. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.
Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:
1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/ tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.
Penelitian yang biasanya dilakukan oleh Bank adalah Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan. jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan/ pada saat pertama kalinya akan dijaminkan, mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat Bank. Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus “mensortir” jenis-jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara juridis-perfect saja.
Selain jenis/nama barang, jumlah maupun harga transaksi dari masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus jelas-jelas disebutkan mengenai status pemilikan atas barang-barang tersebut. Untuk usul-usul kredit modal kerja, petugas kredit harus melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antar lain:
1. Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan dan lain-lain usaha yang kegiatan perputaran modalnya berjalan terus-menerus secara tetap (constan) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah ratio/ hari atas activity rati’s dari angka-angka neraca dan daftar rugi/ laba nasabah yang sudah dinilai kewajarannya dalam bentuk analisis kebutuhan modal kerja dan proyeksi kebutuhan modal kerja.
2. Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksi (bridging finance) dan lain-lain kredit uang bersifat transaksional, hendaknya menggunakan pendekatan berupa cash flow projection. Pendekatan ini di samping dipakai untuk mengukur berapa banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.

Dari uraian di atas nampak bahwa Bank mengeluarkan kredit setelah semua persuratan atau pengajuan permohonan oleh nasabah lengkap, sehingga memberikan kepercayaan kepada Bank agar debitur mampu mengembalikan jumlah pinjamannya.
Disebutkan juga bahwa Bank membutuhkan nilai jaminan yang menjadi objek jaminan harus ditaksasi atau diukur, yang standar harganya lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pinjaman. Agar jika Bank tidak dapat atau sulit meminta jumlah piutang dari nasabah dengan beberapa kebijakan yang telah sebelumnya ditempuh oleh Bank, dalam pencairan objek jaminan Bank tetap dapat mengambil jumlah piutangnya.
Agar nilai jaminan seperti jaminan hak tanggungan yang diikat dengan perjanjian jaminan hak tanggungan sah dan Bank memiliki kepastian hukum dalam mencegah ketidakmampuan debitur pemberi hak tanggungan mengembalikan jumlah piutang, maka Bank mestinya juga memperhatikan bagaimana jaminan hak tanggungan dapat menjadi perjanjian ikutan dari perjanjian kredit. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan bagaimana tata cara pemberian hak tanggungan dan pendaftaran hak tanggungan
1. Tata cara pemberian hak tanggungan
a) Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya menimbulkan utang tersebut.
b) Pemberi hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan, tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.
d) Di dalam APHT wajib dicantumkan
(a) Nama identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan.
(b) Domisili pemegang dan pemberi hak tanggungan, dan apabila diantara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan domisili pilihan Indonesia, dan dalam hal domisili itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili pemilihnya.
(c) Penunjukan secara jelas utang-utang yang dijamin.
(d) Nilai tanggungan.
(e) Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan.
2. Pendaftaran hak tanggungan
a) Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Badan Pertanahan.
b) Selambat-lambatnya tujuh hari setelah penandatangan Akta Pemberiaan Hak Tanggungan, PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah yang diperlukan kepada Badan Pertanahan.
c) Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Badan Pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
d) Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
e) Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan.

Melalui uraian proses pemberian kredit di atas, Bank langsung mencairkan kredit (terlepas dari Bank biasanya mencairkan kredit dengan agunan atau tanpa agunan) setelah Bank yakin akan tetap keluar sertifikatnya hukum jaminannya dari pejabat berwenang. Dalam hal ini Badan Pertanahan, sebagai pejabat yang berwenang (authority) yang akan mengeluarkan sertifikat hak tanggungan, sehingga pengikatan jaminan kredit bersifat sempurna. Secara sistematis proses terbentuknya atau dibuatnya cover note oleh Notaris dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Calon nasabah yang menginginkan dana atau uang dari Bank oleh karena persyaratan Bank akan mencairkan kredit ketika ada hak agunan yang dijaminkan (vide: Pasal 8 UUHT), calon debitur bersama-sama ke Notaris untuk dibuatkan SKMHT, dengan pihak Bank kemudian calon debitur memberikan kuasa kepada Bank melalui SKMHT melalui surat yang dibuat oleh Notaris
2. Khusus untuk bukan kredit rumah, kredit usaha kecil (lih: Permenag/ Ka. BPN No 4 / 1996) dalam waktu 1 bulan SKMHT sudah harus ditingkatkan menjadi APHT ke PPAT bagi tanah yang sudah terdaftar hak milikinya sedangkan tanah yang belum terdaftar memerlukan waktu selama tiga bulan untuk peningkatan APHT-nya.
3. Dalam praktik lapangan biasanya Bank/ kreditur yang melakukan penndaftaraan APHT ke Badan Pertanahan untuk kemudian dikeluarkan sertifikat hak tanggungan yang dapat dijadikan jaminan dan Bank memiliki kekuatan untuk mengeksekusi objek jamina jika debitur pemberi hak tanggungan tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya
Lalu di mana cover note muncul pada proses sertifikat hak tanggungan diatas ?, yaitu ketika debitur telah memberikan SKMHT kepada Bank, apalagi dalam praktik PPAT juga berfungsi sebagai Notaris, maka kelengkapan berkas tanah berupa SHM, warkah tanah, akta jual beli diperiksa oleh Notaris sebelum ia mengeluarkan/ menerbitkan cover note, untuk memberi kepercayaan kepada Bank, sertifikat hak tanggungannya sudah pasti akan dapat terdaftar.
Oleh karena bagi debitur yang menginginkan kredit secepatnya. Maka dengan cover note yang dibuat oleh Notaris sebagai surat yang menunjukan bahwa penerbitan sertifikat jaminan masih dalam proses. Untuk sertfikiat hak tanggungan saja, jika dihitung waktu pendaftaran sertifikatnya dari SKMHT tiga bulan ditambah tujuh hari menjadi 97 hari, maka debitur yang sudah butuh dana secepatnya dengan toleransi dan kepercayaan Bank pada Notaris, maka pada waktu itu hanya dengan cover note kredit sudah dicairkan oleh Bank.
Cover note sebagaimana dikemukakan oleh Brilliant Thioris (wawancara 11 juli 2011) adalah surat keterangan dari seorang Notaris yang berisi suatu pernyataan dari Notaris mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan Notaris tersebut, yang biasanya pekerjaan Notaris tersebut belum dituntaskan.
Tidak ada dasar hukum peneribitan cover note, tetapi dalam praktik berdasarkan kebiasaan dan tidak merugikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan maka cover note bukanlah perikatan yang terlarang atau perikatan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Cover note lebih cenderung dikategorikan sebagai perikatan yang lahir karena perjanjian bukan karena undang-undang atau juga dapat dikatakan sebagai perikatan yang lahir dari perjanjian karena berdasarkan hukum kebiasaan (Syahrir Amrie/ Notaris/ PPAT Kabupaten Bantaeng, wawancara 2 Juli 2011)
Cover note muncul hanya dikarenakan kebutuhan praktik yang mendesak sehingga pihak-pihak tertentu memerlukan cover note. Seorang Notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya bahwa keterangan tersebuit benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan (responsibility) oleh Notaris tersebut.
Sebagaimana dikemukakan lebih lanjut Brilllain Thioris (wawancara 11 Juli 2011) mengatakan bahwa karena cover note hanya berisi surat keterangan maka ia adalah bukan produk hukum sebagai bukti agunan seperti SKMHT, APHT, fiducia, personal garansi, borgtocht. Sehingga cover note tidak mungkin memilki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum (legal binding) bagi debitur pemberi hak tanggungan dan kreditur pemegang hak tanggungan.
Cover note hanya dapat dikatakan mengikat secara moral yang muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan, dan mengikatnya itu hanya mengikat Notaris apabila Notaris tersebut tidak menyangkali tanda tangannya.
Cover note bukan bukti agunan kredit, hanya keterangan Notaris/ PPAT selaku pejabat yang membuat akta tersebut bahwa telah terjadi pengikatan kredit atau jaminannya. Menurut Briliant Thioris (Wawancara 11 Juli 2011) cover note hanya keterangan Notaris/ PPAT selaku pejabat bahwa akta-akta tersebut telah ditanda tangani dengan sempurna, dan selanjutnya setelah aktanya diselesaikan oleh Notaris atau PPAT dan pemasangan hak tanggungan telah diselesaikan akan diserahkan kepada Bank dalam jangka waktu tertentu.
Cover note hanya menjadi pegangan sementara dari Bank hingga diserahkannya seluruh akta dan jaminan yang telah didaftarkan melalui jasa Notaris atau PPAT tersebut. Oleh karena itu dengan mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan pada Bank mandiri yang menerima cover note untuk mencairkan kredit, dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan kepada Bank maka tidak mungkin bagi debitur yang memilki objek jaminan dijadikan sebagai objek yang diikat dengan hak tanggungan tidak akan keluar sertifikatnya. Bank pada dasarnya tetap memiliki semua hak-hak yang ada dalam ketentuan UUHT sebagai kreditur yang diutamakan jika debitur wanprestasi.
Intinya, Bank mustahil mengeluarkan kredit untuk nasabah yang memilki objek jaminan, jika tidak melakukan penilaian terhadap objek jaminan, perihal layaknya kemudian objek jaminan tersebut dijadikan jaminan, apabila dikemudian hari Bank tidak mampu lagi mendapat pelunasan piutang kreditnya dari debitur.
Cover note yang selama ini dipandang mengancam kredit Bank dan mengurangi hak-hak Bank untuk melakukan eksekusi hak tanggungan. Tampaknya oleh Bank maupun Notaris dan PPAT dianggap tidak akan pernah menjadi masalah hukum bagi pihak debitur maupun kreditur, untuk kuatnya perikatan jaminan bagi kreditur, karena pada akhirnya Bank sebagai kreditur tetap akan memegang sertifikat hak tanggungan yang diperoleh dari badan pertanahan.


Responses

0 Respones to "Kekuatan Hukum Cover Note dalam Pemberian Kredit Oleh Bank"

Poskan Komentar

Return to top of page Copyright © 2011 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors